Archive for the 'Pemberantasan Korupsi' Category

09
Mei
18

KORUPSI DALAM PERANG BARATAYUDA

       Ketika Pandawa dan pasukannya sedang berkemah di Upaplawya dan sibuk mempersiapkan perang melawan Kurawa, Salya, Sang Penguasa Kerajaan Madradesa mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk bergabung dengan pasukan Pandawa. Konon, untuk beristirahat, bala tentara ini memerlukan tempat seluas 20 kilometer persegi. Dan ketika mereka bergerak, bumi seolah bergetar.

Berita ini sampai ke telinga Duryudana. Ia kemudian memerintahkan sejumlah perwira untuk memberikan pelayanan yang mewah kepada pasukan Salya. Duryudana memerintahkan untuk membangun tempat-tempat peristirahatan yang indah di sepanjang jalan yang dilalui pasukan Salya. Mereka juga menyediakan makanan dan minuman yang berlimpah. Salya sangat senang dengan pelayanan itu, ia mengira semua itu telah diatur oleh Yudhistira, kemenakannya. Salya mengatakan kepada pelayan yang ditugaskan melayaninya akan memberi hadiah kepada semua yang telah menyambut dirinya dan pasukannya.

Duryudana kemudian menemui Salya dan mengatakan bahwa ia merasa sangat terhormat bisa memberikan sambutan yang diterima dengan baik. Keramahtamahan Duryudana membuat Salya terbuai lalu berkata “betapa luhur dan baik hatimu, bagaimana aku bisa membalas semua kebaikan ini?” Duryudana menjawab “sebaiknya kau dan bala tentaramu berperang di pihak kami. Itulah yang kuharapkan sebagai balas budimu.” Salya terkejut mendengar permintaan Duryudana, namun tidak kuasa menolak permintaan itu, karena ia telah mengucapkan janji dan merasa berhutang budi. Prabu Salya mengabaikan Para Pandawa yang sesungguhnya lebih pantas mendapatkan cinta dan kehormatannya. (C. Rajagopalachari, 2008 : 259)

Cerita di atas adalah penggalan Epos Mahabharata, menggambarkan situasi sesaat sebelum perang di Kurukshetra yang terjadi kurang lebih 5000 tahun yang lalu di India (di Indonesia lebih dikenal dengan Perang Baratayuda). Apa yang ingin disampaikan lewat cerita itu adalah banyaknya bahaya yang mengintip ketika seorang raja hendak berperang melawan kejahatan.

Dalam konteks korupsi, kita semua sedang berperang. Dorongan melakukan korupsi tidak hanya datang dari luar, tapi juga datang dari dalam diri sendiri. Sifat-sifat buruk dalam diri seperti tamak, hedonis, selalu memberikan bahan bakar kepada perilaku-perilaku koruptif.

Berkah yang diberikan kepada manusia yakni kehendak bebas (free will) untuk menentukan sendiri jalan yang hendak ditempuh telah membawa manusia kepada proses perjuangan hidup yang berat. Kehendak bebas inilah yang menjelaskan, mengapa ada sebagian orang yang menyandang predikat amat terpelajar, terlihat sangat religius dalam tutur kata dan penampilan, namun terjerat dalam perilaku korup yang sederhana, seperti melakukan pemerasan atau menerima suap. Padahal hal semacam itu jelas dilarang dalam agama. Bagi pejabat, jelas melanggar sumpah jabatan yang diucapkannya dalam nama Tuhan.

Korupsi Investif

Apa yang tergambar dari cerita tentang Prabu Salya di atas, merupakan satu contoh bahwa perilaku yang meniadakan kewaspadaan, mudah terbuai oleh pujian atau retorika, mudah membuat seseorang terbelenggu dalam kekuasaan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Duryudana di zaman modern mirip dengan apa yang disebut oleh Syed Hussein Alatas sebagai korupsi investif, yakni memberikan barang atau jasa yang keuntungannya dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.(Syed Hussein Alatas, lihat Marwan Effendy, 2013: 14)

Jenis korupsi investif ini tidak kalah berbahayanya dengan jenis korupsi yang sering diberitakan seperti misalnya suap atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa yang sifatnya transaktif,  atau korupsi yang sifatnya pemerasan;

Yang harus kita bangun bersama adalah menajamkan kepekaan, sensitif terhadap dorongan-dorongan dari dalam diri yang bisa mengobarkan api keserakahan itu. Para pemburu rente yang berusaha menempel di lingkaran-lingkaran kekuasaan, bersedia melakukan banyak hal sebagai bagian dari usaha membangun investasi mereka. Hakim, Polisi, Jaksa, Pejabat di jajaran Eksekutif, Legislatif, memiliki kekuasaan yang sangat besar yang bisa membawa keuntungan dan sekaligus melindungi kepentingan mereka.

Banyak Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, merasa tidak terbebani jika menerima hadiah atau pemberian dari pihak-pihak yang punya kepentingan dengan jabatan yang mereka emban. Kebaikan-kebaikan seperti itu malah dianggap sebagai rezeki dari Tuhan yang patut disyukuri. Larangan menerima hadiah yang ada kaitannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tidak tertanam dengan baik dalam benak.

Indonesia sedang membutuhkan tanggungjawab dan kepedulian sosial yang tinggi untuk bisa keluar dari jeratan korupsi. Anak-anak harus diajarkan sejak dini tentang perilaku koruptif. Bahwa, mencuri itu sama dengan korupsi. Bahwa, membawa-bawa jabatan atau kekuasaan orang tua agar bisa mendapat keistimewaan di sekolah atau agar mendapat keistimewaan dalam mencari pekerjaan, adalah perilaku koruptif. Bahwa jika ayah dan ibu mampu membiayai gaya hidup keluarga yang mewah padahal penghasilan atau gaji mereka tidak mencukupi, maka itu sepatutnya dicurigai sebagai perbuatan korupsi.

Prabu Salya harus membayar mahal kelalaiannya. Para Pandawa bersama pejuang lainnya akhirnya menang dalam perang besar yang rumit itu. Pandawa berperang melawan guru-guru mereka, melawan kerabat mereka, melawan orang-orang yang dulunya mereka cintai, melawan rasa takut, dengan alasan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Kita memang sedang terus berperang, melawan korupsi yang sedang menghancurkan negara ini. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terang bagi kita semua.

 

 

 

 

Iklan
12
Des
11

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memerlukan penanganan yang  diluar kebiasaan seperti menangani perkara-perkara pidana biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana korupsi adalah perangkat khusus yang lahir untuk menjawab kegelisahan masyarakat terhadap tingginya ancaman dari tindak pidana korupsi dewasa ini.

Disisi lain, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih sangat minim dikarenakan tindak pidana ini melibatkan banyak pihak dan tidak jarang melibatkan kekuasaan yang besar, sehingga mereka yang mengetahui praktek-praktek korupsi, tidak memiliki cukup keberanian untuk melaporkannya karena takut akan keselamatan dirinya, keluarga dan masa depan pekerjaan yang dimilikinya. Hal ini tentu sangat manusiawi mengingat jika korupsi yang terjadi dilingkungan kerja sendiri akan menimbulkan dilema dalam diri. Apakah sepadan antara apa yang akan dilakukan (melaporkan praktek korupsi tersebut) dengan akibat yang mungkin akan muncul dari tindakan itu?.

Demikian pula halnya dengan mereka yang merasa telah melakukan tindak pidana korupsi,  adalah suatu hal yang sangat langka jika mereka mau melaporkan tindak pidana yang telah dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Keberanian dan kesadaran melaporkan tindak pidana korupsi tentu harus dihargai, tidak saja karena tindakan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa kita yang ingin segera keluar dari jeratan korupsi yang sudah sangat memprihatinkan, tetapi juga penghargaan terhadap sebuah keberanian dan kesadaran tinggi terhadap cita-cita tegaknya supremasi hukum.

Pelapor Tindak Pidana (Whistlerblower)

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1), diatur mengenai perlindungan terhadap mereka yang dikategorikan sebagai korban dan pelapor. “saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya”.

Pelapor yang dimaksud disini adalah ia yang melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan bukan merupakan seorang pelaku dari tindak pidana tersebut. Jadi dengan kata lain ia adalah pelapor murni yang mengetahui dan kemudian sadar bahwa ia harus berpartisipasi melaporkan peristiwa tersebut sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator)

Lain halnya dengan seorang justice collabrator. Ia melaporkan peristiwa yang ia pahami adalah tindak pidana dan sadar betul bahwa ia menjadi bagian atau berperan dalam tindak pidana tersebut. Peristiwa seperti ini bisa saja terjadi misalnya karena pelaku menyadari kesalahannya, merasa malu sehingga ada dorongan moral untuk berpartisipasi agar tindak pidana yang dilakukannya itu diperiksa oleh penegak hukum dan yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau latar belakang lain yang mungkin mendorong diri pelaku untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukannya.

Seorang pelaku yang bekerjasama tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006. “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana” (pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006)

Komitmen Mahkamah Agung RI.

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman tentang perlindungan whistlerblower oleh beberapa pimpinan lembaga penegak hukum yang salah satunya adalah Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya Mahkamah Agung  telah memberikan pedoman yang harus ditaati hakim dalam penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan justice collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011. Beberapa hal penting yang termuat dalam Surat Edaran tersebut yakni  :

Pedoman dalam menangani kasus yang melibatkan whistleblower adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir
  2. Apabila Pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana
  3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana yakni : menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara Terdakwa  lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Dalam pemberian perlakuan khusus yang berbentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada para hakim terkait penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, menunjukkan sebuah komitmen yang kuat untuk mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Tentu saja budaya melaporkan suatu tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana yang sangat serius seperti korupsi tidak bisa terbentuk dalam waktu yang singkat, salah satunya dikarenakan masyarakat kita terlalu lama bersikap permisif terhadap tindak pidana korupsi dan perilaku-perilaku koruptif yang terjadi di sekelilingnya dan hambatan-hambatan manusiawi lainnya seperti takut kehilangan pekerjaan, ancaman terhadap keselamatan jiwa sendiri atau keluarga dan sebagainya. Namun demikian setidaknya kita memiliki komitmen bersama yang kuat terhadap pemberantasan korupsi yang diharapkan akan mampu memicu keberanian publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Semarapura, 20 Nopember 2011

 

 

07
Des
11

PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS KORUPSI, SOLUSI ATAU PELANGGARAN HAM?

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, selain pencegahan melalui pengenalan dan pembangunan budaya anti korupsi dan penindakan dengan jalan proses peradilan kepada setiap orang yang diduga melakukan korupsi, ada hal lain yang menarik yakni wacana pemberlakuan beban pembuktian terbalik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan yang melebihi batas kewajaran. Jika tidak mampu membuktikan bahwa kekayaannya tersebut bukan diperoleh dari korupsi, maka negara dapat menyita kekayaan tersebut.

 

Konsep beban pembuktian terbalik ini memang bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dimana seseorang tidak boleh dianggap bersalah apabila belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah. Hal ini juga bertentangan dengan hak-hak sipil yang diatur dalam pasal 14 angka 3 huruf g Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2005, bahwa setiap orang berhak atas jaminan untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

 

Hukum acara pidana Indonesia (UU. No 8 Tahun 1981/KUHAP) juga tidak memberikan ruang untuk memberlakukan pembuktian terbalik. KUHAP tidak membebani kewajiban bagi tersangka atau Terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atas tuduhan melakukan suatu tindak pidana (pasal 66)

 

Pembuktian terbalik dalam UU anti Korupsi

 

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, diatur mengenai beban pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi, yakni dalam pasal 12B tentang gratifikasi yang dikategorikan suap, dimana bagi penerima gratifikasi yang nilainya di atas Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dibuktikan oleh penerima gratifikasi. Pasal 28 juga mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

 

Bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

 

Berkaitan dengan harta kekayaannya, pasal 37A UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan Tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Perkembangan UU antikorupsi di Indonesia sebenarnya telah memberikan suatu konsep perimbangan atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

 

Pengaturan yang sedemikian rupa dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan, ternyata tidak mampu memaksimalkan pemberantasan korupsi. Hal ini yang kemudian mendorong KPK pada tahun 2011 mengusulkan agar penyelenggara negara yang tidak mampu membuktikan asal usul harta kekayaannya yang melebihi batas kewajaran agar dapat disita oleh negara.

 

Dari sisi percepatan pemberantasan korupsi, tentu penerapan mekanisme pembuktian terbalik melalui aturan yang sudah ada saat ini atau dengan pengaturan yang lebih khusus diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan. Terlepas dari munculnya kekhawatiran bahwa hal ini akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam penegakan hukum, misalnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum ketika menerapkan pembuktian terbalik terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

 

Kekhawatiran ini juga kurang beralasan karena dalam proses penegakan hukum untuk perkara-perkara pidana umum sekalipun, di tingkat penyidikan aparat penegak hukum sebenarnya telah melakukan proses yang mengarah kepada suatu “persangkaan” kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau kecurigaan bahwa suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dilakukan oleh orang tertentu. Proses untuk menentukan seorang tersangka ini didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup. Proses inilah yang kemudian diuji kembali dalam persidangan pengadilan, semua bukti-bukti akan diuji kembali, semua pihak didengarkan termasuk Terdakwa akan diberikan haknya untuk membela diri sebelum Hakim menentukan apakah yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Mungkin bisa dipahami jika kekhawatiran yang tersebut di atas muncul karena ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum, namun kedepan kita harus membantu membangun rasa percaya diri lembaga penegak sehingga percepatan pemberantasan korupsi bisa terwujud.

 

Harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh PNS atau Penyelenggara negara, yang pendapatannya -dalam era keterbukaan informasi seperi sekarang ini- jelas bisa diketahui oleh publik, bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk patut menduga bahwa kekayaannya tersebut didapatkan dari hasil korupsi.

 

Pemenuhan Hak Asasi Manusia juga memiliki batasan-batasannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Bukankah korupsi telah merampas begitu banyak hak-hak masyarakat umum yang seharusnya dipenuhi. Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi seharusnya dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja yang merupakan hak asasi setiap warga negara, sehingga pada akhirnya menyebabkan tidak maksimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

 

Dengan demikian, yang ditekankan dalam wacana pembuktian terbalik dalam usaha pemberantasan korupsi bukan pada pelanggaran terhadap hak-hak individual atau pelanggaran terhadap privasi semata, namun sebagai solusi bagi usaha memaksimalkan pemberantasan korupsi untuk tujuan yang lebih besar, yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.

 

Semarapura, 4 Juli 2011

07
Des
11

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memerlukan penanganan yang  diluar kebiasaan seperti menangani perkara-perkara pidana biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana korupsi adalah perangkat khusus yang lahir untuk menjawab kegelisahan masyarakat terhadap tingginya ancaman dari tindak pidana korupsi dewasa ini.

Disisi lain, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih sangat minim dikarenakan tindak pidana ini melibatkan banyak pihak dan tidak jarang melibatkan kekuasaan yang besar, sehingga mereka yang mengetahui praktek-praktek korupsi, tidak memiliki cukup keberanian untuk melaporkannya karena takut akan keselamatan dirinya, keluarga dan masa depan pekerjaan yang dimilikinya. Hal ini tentu sangat manusiawi mengingat jika korupsi yang terjadi dilingkungan kerja sendiri akan menimbulkan dilema dalam diri. Apakah sepadan antara apa yang akan dilakukan (melaporkan praktek korupsi tersebut) dengan akibat yang mungkin akan muncul dari tindakan itu?.

Demikian pula halnya dengan mereka yang merasa telah melakukan tindak pidana korupsi,  adalah suatu hal yang sangat langka jika mereka mau melaporkan tindak pidana yang telah dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Keberanian dan kesadaran melaporkan tindak pidana korupsi tentu harus dihargai, tidak saja karena tindakan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa kita yang ingin segera keluar dari jeratan korupsi yang sudah sangat memprihatinkan, tetapi juga penghargaan terhadap sebuah keberanian dan kesadaran tinggi terhadap cita-cita tegaknya supremasi hukum.

Pelapor Tindak Pidana (Whistlerblower)

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1), diatur mengenai perlindungan terhadap mereka yang dikategorikan sebagai korban dan pelapor. “saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya”.

Pelapor yang dimaksud disini adalah ia yang melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan bukan merupakan seorang pelaku dari tindak pidana tersebut. Jadi dengan kata lain ia adalah pelapor murni yang mengetahui dan kemudian sadar bahwa ia harus berpartisipasi melaporkan peristiwa tersebut sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator)

Lain halnya dengan seorang justice collabrator. Ia melaporkan peristiwa yang ia pahami adalah tindak pidana dan sadar betul bahwa ia menjadi bagian atau berperan dalam tindak pidana tersebut. Peristiwa seperti ini bisa saja terjadi misalnya karena pelaku menyadari kesalahannya, merasa malu sehingga ada dorongan moral untuk berpartisipasi agar tindak pidana yang dilakukannya itu diperiksa oleh penegak hukum dan yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau latar belakang lain yang mungkin mendorong diri pelaku untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukannya.

Seorang pelaku yang bekerjasama tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006. “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana” (pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006)

Komitmen Mahkamah Agung RI.

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman tentang perlindungan whistlerblower oleh beberapa pimpinan lembaga penegak hukum yang salah satunya adalah Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya Mahkamah Agung  telah memberikan pedoman yang harus ditaati hakim dalam penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan justice collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011. Beberapa hal penting yang termuat dalam Surat Edaran tersebut yakni  :

Pedoman dalam menangani kasus yang melibatkan whistleblower adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir
  2. Apabila Pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana
  3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana yakni : menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara Terdakwa  lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Dalam pemberian perlakuan khusus yang berbentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada para hakim terkait penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, menunjukkan sebuah komitmen yang kuat untuk mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Tentu saja budaya melaporkan suatu tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana yang sangat serius seperti korupsi tidak bisa terbentuk dalam waktu yang singkat, salah satunya dikarenakan masyarakat kita terlalu lama bersikap permisif terhadap tindak pidana korupsi dan perilaku-perilaku koruptif yang terjadi di sekelilingnya dan hambatan-hambatan manusiawi lainnya seperti takut kehilangan pekerjaan, ancaman terhadap keselamatan jiwa sendiri atau keluarga dan sebagainya. Namun demikian setidaknya kita memiliki komitmen bersama yang kuat terhadap pemberantasan korupsi yang diharapkan akan mampu memicu keberanian publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Semarapura, 20 Nopember 2011

10
Jun
11

KETIKA MENERIMA ATAU MEMBERI HADIAH (GRATIFIKASI) BERUBAH MENJADI KORUPSI

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah gratifikasi kurang populer di masyarakat. Yang sering terdengar  adalah istilah “pemberian hadiah” oleh seseorang kepada pejabat/pegawai negeri sehubungan dengan kewenangan yang dimiliknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan yang tegas melarang pegawai negeri/ penyelenggara negara menerima hadiah dalam keadaan seperti tersebut di atas. Pasal 418 mengatur bahwa “seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu, ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dalam suasana batin ingin memberantas korupsi lebih serius sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Tap MPR RI Nomor : VIII/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 menambah ancaman pidana dalam pasal 418 KUHP yang semula maksimal 6 bulan penjara, menjadi minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara serta denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000

Dalam perkembangannya kemudian, pasal 418 KUHP ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pasal 43 B Undang-undang No 20 Tahun 2001. Tetapi substansi pasal 418 telah dimasukkan ke dalam Undang-undang tersebut.

Istilah gratifikasi mulai dipergunakan secara luas dalam usaha pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan hukum semenjak diatur secara khusus dalam pasal 12 B Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri, maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan demikian istilah gratifikasi ini adalah perluasan dari terminologi “pemberian hadiah” yang mungkin diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saat atau setelah melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, tidak semua pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana penyuapan, karena yang dianggap suap, hanyalah pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Inilah yang membedakan antara gratifikasi yang berubah menjadi suap, dengan menerima hadiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang No 31 Tahun 1999.

Mengidentifikasi gratifikasi

Proses identifikasi, khususnya bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap segala bentuk pemberian kepadanya, sangatlah penting untuk mengetahui apakah gratifikasi yang diterima dapat dikategorikan sebagai hadiah yang legal atau ilegal.

Sebagaimana termuat dalam buku saku gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bisa membantu proses identifikasi gratifikasi, antara lain :

1. Apa yang menjadi motif dari pembe­rian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi? Jika motifnya adalah dituju­kan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknya ditolak. Seandainya karena terpaksa oleh keadaan, gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke KPK

2. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan atau posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudu­kan atau posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja. Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial)

3. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Artinya terdapat kaitan berkenaan dengan atau menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat ini, seperti misalnya sebagai panitia pengadaaan barang dan jasa atau lainnya? Jika jawabannya ya, maka pemberian tersebut patut Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi ilegal.

Pertanyaan-pertanyaan lain bisa juga dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi gratifikasi yang diterima, misalnya : Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?, Apakah pemberian tersebut diberikan secara terbuka atau rahasia? Atau kewajaran nilai dan frekkuensi pemberian yang diterima secara sosial.

Pegawai negeri atau penyelenggaran negara sering kali dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia tidak mampu menolak pemberian atau hadiah, semata-mata karena tidak ingin melukai perasaan masyarakat yang mengekspresikan sikap penghormatan terhadap kedudukanya itu dengan memberikan hadiah. Misalnya pemberian cindera mata dari kelompok masyarakat tertentu sebagai ungkapan rasa terimakasih atas kunjungan kepada mereka, atau hadiah dalam rangka penyambutan kedatangan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dihormati di daerah itu.

Maka dari itulah, dibuat suatu mekanisme pelaporan bagi penerima gratifikasi dan pemeriksaan status gratifikasi yang dilakukan oleh KPK. Hasilnya adalah penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

Bagaimana dengan nasib pemberi hadiah atau gratifikasi? pasal 13 Undang-undang No 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.

Mengubah pola pikir

Pemberian hadiah merupakan sesuatu yang sangat biasa dalam pergaulan bermayarakat sehari-hari. Pemberantasan korupsi bukan bermaksud untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang memiliki corak hubungan kekerabatan yang khas atau persahabatan yang erat, khususnya dalam konteks saling membantu jika seorang sahabat atau keluarga mengalami kesulitan. Hanya saja sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, harus tunduk kepada aturan-aturan berlaku baginya. Dalam kaitannya dengan gratifikasi, harus dipahami ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, sehingga potensi konflik kepentingan di kemudian hari dapat dihindari.

Masih tertanamnya pola pikir bahwa jika kita sudah melayani masyarakat dengan baik, menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, maka menerima pemberian dari orang yang kita layani yang menganggap kita sudah bekerja dengan baik, adalah sebuah rejeki, menyebabkan praktek-praktek penerimaan gratifikasi ilegal kian subur.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam keadaan yang sulit sekalipun, harus berusaha sekuat tenaga melawan kekuatan arus korupsi semacam ini, untuk tujuan yang telah disepakati bersama, yakni menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Semarapura, 25 Mei 2011

18
Jan
10

Misi penegakan hukum tahun 2010 : Melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu (catatan progresif awal tahun)

Salah satu persoalan penting yang menjadi perhatian sepanjang akhir tahun 2009 adalah bagaimana menciptakan gerakan penegakan hukum di tahun 2010 yang lebih baik, lebih berani dan lebih berbahaya dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Gejala-gejala sosial yang terjadi sepanjang tahun 2009 semakin membuka hati kita bahwa diperlukan semakin banyak gerakan luar biasa dari para penegak hukum, untuk meningkatkan keahilan dalam menerapkan hukum dan meningkatkan ketaatannya pada kode etik profesi.

Harus disadari bahwa persoalan yang terjadi selama ini bukan disebabkan semata-mata karena tidak ditegakkannya rule of law tetapi juga kurang dihayati dan diterapkannya rule of ethic sebagai modal utama untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum.

Selain itu, salah satu kelemahan kita adalah merasa terlalu canggung untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Kegiatan-kegiatan membengkokkan aturan yang selama ini dilakukan dan telah menguntungkan banyak pihak, disadari atau tidak telah membentuk ikatan yang kuat, sehingga bagi sebagian orang sulit untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Bayang-bayang kesalahan di masa lalu ini merupakan salah satu hambatan utama bagi masa depan penegakan hukum di negara kita.

Menurut saya, setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi kenapa sebagian penegak hukum merasa berat untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu ini. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap keuntungan yang diperoleh dari keburukan sistem yang telah terbentuk dari kesalahan itu. Yang kedua adalah adanya ketakutan menghadapi ketidak harmonisan hubungan antar instansi penegak hukum jika kerusakan ini diperbaiki.

Tujuan penting dalam konteks penegakan hukum adalah sangat jelas, yakni kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Tujuan ini akan bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama jika gerakan-gerakan awal untuk memperbaiki sistem segera dilakukan secara konsisten oleh individu-individu tanpa menunggu komando.

Sebagian besar dari kita pada dasarnya tidak ingin hidup dalam tekanan, tidak ingin menjerumuskan dirinya kedalam konflik. Ada yang mengatakan bahwa “hidup ini sudah susah, kenapa dibikin susah lagi?”

Berusaha hidup dalam tekanan seminimal mungkin adalah hak kita masing-masing, namun perlu juga dipahami bahwa, ketika kita memilih menceburkan diri kedalam wilayah pelayanan publik, maka tujuan kegiatan kerja kita adalah terciptanya keadaan dimana masyarakat puas dengan pelayanan yang kita berikan. Perbaikan kualitas pelayanan publik adalah pekerjaan utama kita kedepan.

Kita harus berani melepaskan diri dari bayang-bayang kesalahan masa lalu dan memulai sesuatu yang baru yang lebih baik, sehingga layak menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Mencetuskan ide-ide pembaharuan bagi sistem yang sedang berjalan sebaiknya menjadi sebuah kebiasaan tanpa harus merasa canggung dengan dengan lingkungan sekitar.

Menumbuhkan penegak-penegak hukum yang idealis dalam kondisi yang serba terbatas dan sulit, jangan lagi dianggap sebagai mission impossible melainkan harus diposisikan sebagai prestigious mission, dengan semangat, kemauan dan keyakinan dalam memperjuangkan perubahan.

Semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara, agar wajah penegakan hukum kita menjadi lebih cerah di masa depan.

Selamat berjuang.

Waingapu, 16 Januari 2010

07
Des
09

ADAKAH KAITANNYA ANTARA SIKAP PERMISIF KITA TERHADAP PERILAKU KORUPTIF, DENGAN PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORUPSI ?

(renungan untuk memperingati hari Anti Korupsi Sedunia)

Saya rasa tidak ada satupun dari kita yang tidak sependapat bahwa korupsi itu merugikan dan berbahaya. Tetapi yang lebih menarik dicatat adalah seberapa permisif kita terhadap perilaku koruptif disekeliling kita?

Ketika saya masih duduk di bangku SD, saya sering memperhatikan perilaku almarhum Ayah saya ketika bepergian kesuatu tempat. Saat beranjak dari tempat parkir, Ia tidak pernah lupa meminta karcis parkir sebagai bukti bahwa Ia telah membayar uang parkir kepada tukang parkir yang bertugas menjaga tempat itu. Sesekali Ia menggerutu jika bertemu tukang parkir pura-pura lupa memberikan karcis.

Itu terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu, saat itu saya sama sekali tidak paham apa pelajaran yang terkandung di dalam kebiasaan Ayah saya itu. Saat itu Saya tahu bahwa mencuri adalah perbuatan yang dilarang, tapi saya tidak paham bahwa cara mencuri itu ternyata banyak sekali. Istilah korupsi waktu itu sama sekali tidak familiar bagi Saya. Anak SD sekarang mungkin saja sudah pintar menghina temannya dengan ejekan “hei anak koruptor!” (yang kebetulan ayahnya dihukum karena melakukan korupsi)

Diakui atau tidak, sehari-hari kita terlalu sering melihat atau mendengar peristiwa yang berbau korupsi. Namun kita lebih memilih membicarakannya saja dan kemudian mengambil tindakan permisif, jika menurut kita perbuatan itu tidak terlalu besar efeknya bagi kita, atau ingin mengamankan diri.

Ketika pekerjaan semakin susah diperoleh, peluang untuk memperoleh kesempatan kerja semakin kecil, kemampuan pas-pasan, sistem rekrutmen dikacaukan dengan perilaku sogok menyogok, kita kemudian merasa frustasi dengan keadaan tersebut. Inilah salah satu sebab kenapa perilaku premisif terhadap perilaku koruptif menjadi semakin berkembang. Ketika mendapatkan pekerjaan, kita berusaha membuang idealisme kita dan mengikuti arus untuk bertahan supaya “dapur tetap berasap”. Ini semua sungguh keadaan yang sulit, selalu menempatkan kita pada situasi “abu-abu”. Batin kita tertekan oleh pertentangan-pertentangan, energi yang besar justru terbuang karena pergulatan batin ini.

Persoalan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilihat dari sisi penegakan hukum yang represif (reaksi ketika pelanggaran telah terjadi) dan integritas penegak hukum, tapi harus dilihat juga dari perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap perilaku-perilaku koruptif. Seperti yang saya ceritakan di atas, seberapa banyak dari kita yang malas meminta karcis parkir? (entah alasannya karena merasa kasihan dengan tukang parkir yang penghasilannya kecil, atau karcis parkir itu memang tidak penting bagi anda, buang-buang waktu saja, “uang lima ratus rupiah aja kok ruwet?”)

Penegakan hukum dari sisi pencegahan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi negara. Perilaku-perilaku permisif, baik karena ketakutan kita berperilaku “berbeda” dengan lingkungan kita, atau merasa rendah diri karena kita hanya masyarakat biasa, kemudian berpikir “ah biarkan mereka para Pejabat Negara saja yang mengurus urusan korupsi ini!”, adalah perilaku yang patut dipertimbangkan kembali untuk dirubah.

Persoalannya, melakukan perubahan itu tentu tidak semudah merubah perilaku tukang parkir yang sering “pura-pura lupa” menyerahkan karcis parkir, namun apapun kesulitannya, kita harus kreatif dan terus mencari cara agar bertahan dalam situasi dan lingkungan yang tidak terlalu mendukung idealisme kita.

Membangun masyarakat yang sensitif terhadap perilaku-perilaku koruptif memang tidak bisa instant, perlu kesabaran dan kemauan yang keras. Lembaga-lembaga pendidikan harus memperkenalkan sedini mungkin kepada anak didiknya mengenai pentingnya mengenali bahaya korupsi yang bisa mempengaruhi masa depannya. Semuanya layak dilakukan, karena demi kejayaan bangsa dan negara.

Selamat memperingati hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2009.

Waingapu, 6 Desember 2009