Archive for the 'Hukum Acara Pidana' Category

18
Apr
18

PENGARUH SURAT TUNTUTAN PIDANA BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN

Pendahuluan

Tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut umum setelah pemeriksaan perkara pidana selesai. Demikianlah diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP). Surat tuntutan pidana ini sedikit banyak telah berpengaruh kepada paradigma para hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Setidaknya demikianlah kesan yang muncul berdasarkan pengalaman selama penulis menjabat sebagai hakim selama hampir 8 tahun di pengadilan negeri.

Ketika seorang terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, mampu bertanggungjawab dan kemudian dijatuhi pidana, sebagian hakim ternyata memiliki kecenderungan pendapatnya tergantung pada isi dari surat tuntutan pidana penuntut umum. Secara teknis, muncul kebiasaan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan minimal setengah atau dua pertiga dari yang dituntut oleh penuntut umum. Terkadang muncul pula keraguan ketika hendak menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan pidana.

Para hakim telah menyadari diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks pemidanaan, harus dikaitkan pula dengan asas legalitas yakni Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).[1] Dengan demikian, berarti hakim bebas menentukan sanksi pidana sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Namun, dengan ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pidana di berbagai undang-undang yang memberikan batasan minimal dan/ atau maksimal yang terlalu besar di satu sisi, dan banyaknya variabel yang harus dipertimbangkan di sisi lain, menyulitkan hakim untuk menentukan pidana. Jika memutuskan akan menjatuhkan pidana penjara, maka harus menentukan berapa lama (hitungan tahun, bulan, atau hari). Jika akan menjatuhan pidana denda, maka akan menentukan berapa rupiah jumlah dendanya. Kita ambil satu contoh, perkara penggelapan (pasal 372 KUHP). Ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).[2] Dengan demikian hakim memiliki pilihan menentukan pidana penjara antara satu hari hingga empat tahun atau denda dari minimal Rp50,00 (lima puluh rupiah) (Rp.50,00 adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih beredar), sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan sebelumnya mempertimbangkan berbagai variabel, misalnya berapa nilai kerugian yang diderita korban?, bagaimana keadaan perekonomi korban?, apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana?, apakah telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban?, bagaimana sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana? bagaimana sikap terdakwa selama persidangan?, dan lain sebagainya.

Rutinitas sebagian hakim menentukan pidana dengan cara perhitungan matematis sederhana didasarkan pada tuntutan pidana seperti telah disinggung di atas, yang masih terus terpelihara hingga kini, menurut pandangan penulis sangat memperihatinkan dan berbahaya bagi dunia peradilan. Tidak saja karena membuat hakim seolah-olah menundukkan diri pada kehendak penuntut umum, tetapi juga berpotensi mengorbankan keadilan. Mengapa demikian? Karena hakim tidak mengetahui apa metode yang digunakan oleh penuntut umum dalam menentukan berat ringan sanksi pidana yang dituntutnya. Jika terjadi disparitas dalam surat tuntutan antara satu perkara dengan perkara lain yang sejenis, sedangkan tingkat kesalahan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sama, maka putusan hakim yang hanya didasari atas perhitungan matematis minimal setengah atau dua pertiga dari tuntutan pidana tersebut bisa berujung pada ketidakadilan. Sekalipun ada anggapan disparitas pemidanaan adalah sebuah keniscayaan, mengingat setiap perkara pidana, meskipun sejenis, memiliki perbedaan-perbedaan yang akan mempengaruhi hakim dalam penjatuhan pidana, namun disparitas pemidanaan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, setiap pemidanaan harus memiliki dasar argumentasi yang kuat.

 

Paradigma Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Pertanyaan penting yang muncul terkait dengan apa yang telah penulis uraikan dalam pendahuluan adalah, mengapa sebagian hakim memelihara sebuah paradigma bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan dengan perhitungan matematis yang sangat sederhana, yakni minimal setengah atau dua pertiga dari tuntutan? Termasuk ada sebagian hakim yang ragu ketika akan menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penunut umum.

Berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan musyawarah, ternyata ada satu hal penting yang menjadi latar belakangnya, yakni sebagian hakim tidak ingin ada upaya hukum terhadap perkara yang ditanganinya, baik itu upaya hukum dari terdakwa maupun penuntut umum.

Dari latar belakang tersebut, setelah penulis berusaha menggali lebih dalam, muncul beberapa alasan yang melatar belakanginya. Setidaknya ini dapat memberikan gambaran tentang mengapa bisa muncul pemikiran seperti itu, yakni antara lain :

  1. Menganggap tuntutan pidana penuntut umum adalah ukuran maksimal penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.
  2. Kekhawatiran bahwa pidana yang dijatuhkan diubah di pengadilan tingkat banding sehingga menjadi lebih berat. Hal ini dianggap akan merugikan terdakwa.
  3. Proses pemeriksaan perkara menjadi semakin lama, sehingga situasi ini dianggap tidak menguntungkan Terdakwa.
  4. Ada semacam perasaan ewuh pakewuh kepada penuntut umum jika putusan tidak memenuhi harapan penuntut umum sebagaimana yang dituangkannya dalam surat tuntutan pidana.
  5. Sebagian hakim tidak bersedia membebani dirinya dengan persoalan-persoalan administratif yang ditimbulkan dari perkara yang diajukan upaya hukum. Dengan kata lain, sebagian hakim menunjukkan sikap enggan dan malas jika harus mencurahkan banyak waktu dan perhatiannya kepada perkara-perkara yang diajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum.

Pertama-tama, yang perlu dipahami adalah tentang surat tuntutan pidana itu sendiri. Dalam KUHAP, sedikit sekali pasal yang mengatur mengenai surat tuntutan pidana, terlebih lagi yang mengatur tentang isi dari surat tuntutan pidana. Pasal 182 ayat (1) huruf a berbunyi “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Pasal 182 ayat (1) huruf b berbunyi “selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir”.

Mengenai isi surat tuntutan pidana, sepertinya selama ini hanya berkembang dalam praktik yang menyesuaikan dengan isi putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP. Surat tuntutan pidana memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian tentang alat-alat bukti, argumentasi penuntut umum yang didasari atas pembuktian yang diajukannya di persidangan yang mendukung dakwaan, dan terakhir permohonan agar majelis hakim memutus perkara dengan menyatakan terdakwa bersalah, dijatuhi pidana tertentu dan tindakan-tindakan lainnya.

Apakah isi surat tuntutan pidana selalu seperti itu? dalam pengertian selalu memohon agar terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana? Jika kita menengok sejarah, pernah terjadi penuntut umum menuntut agar terdakwa dibebaskan, yakni dalam perkara meninggalnya Udin, Wartawan Bernas, di tahun 1997. Bisa dikatakan bahwa ini adalah anomali hukum. Namun penulis tidak akan mengomentari substansi perkara ini lebih lanjut. Penulis hanya sekedar mengungkapkan fakta bahwa demikianlah praktik yang pernah terjadi.

Kembali kepada surat tuntutan pidana, pertanyaannya kemudian, apakah surat tuntutan pidana (yang di dalamnya berisi tuntutan penjatuhan pidana) harus dijadikan dasar dalam bermusyawarah, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana?. Ternyata tidak satupun pasal dalam KUHAP menegaskan hal ini. Pasal 182 ayat (3) dan (4) hanya mengatur sebagai berikut :

182 ayat (3) : Sesudah itu, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu, musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

182 ayat (4) : Musyawarah tersebut pada ayat (3), harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Bertitik tolak dari pasal 182 ayat (3) dan (4) tersebut di atas, maka yang dimusyawarahkan oleh majelis hakim adalah dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan (fakta-fakta persidangan), bukan surat tuntutan pidana penuntut umum yang di dalamnya berisi tuntutan tentang penjatuhan pidana.

Praktik sebagian hakim saat ini, yakni memusyawarahkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, memunculkan pertanyaan yang sering penulis dengar di awal musyawarah, yakni “berapa dituntut oleh penuntut umum?” Bukankah yang sepatutnya dilakukan terlebih dahulu adalah membuka diskusi (sekalipun singkat, tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip dalam melakukan musyawarah) tentang apakah dakwaan terbukti? Jika iya, maka pemidanaan seperti apa yang menurut majelis hakim adil? Memperhatikan tuntutan pidana penuntut umum tentu tidak salah, yang menjadi persoalan adalah menggunakannya sebagai dasar melakukan perhitungan secara matematis untuk menjatuhkan pidana.

Adanya pola pikir yang seolah-olah menganggap tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum adalah maksimal pidana yang sepatutnya dijatuhkan oleh hakim adalah kesalahan yang sangat mendasar dan yang harus segera diperbaiki. Dalam hal penjatuhan pidana penjara misalnya, pasal 12 KUHP sudah sangat jelas memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dalam rentang waktu tertentu. Demikian pula yang diatur dalam pasal 14a sampai 14c tentang pidana bersyarat, atau pengaturan tentang penjatuhan pidana pokok lainnya dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 43 KUHP.

Titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah sanksi pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan berat ringan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya[3]

Selanjutnya, mengenai kekhawatiran terhadap adanya upaya hukum dan upaya hukum tersebut dapat mengubah sanksi pidana yang dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama menjadi lebih berat, sehingga dianggap bisa merugikan Terdakwa, penulis berpendapat bahwa alasan ini tidak bisa diterima. Baik secara etis maupun hukum, tidak mendapatkan tempatnya. Kekhawatiran semacam itu tidak patut dipikul sebagai beban oleh hakim, mengingat dalam putusannya sudah memuat kalimat “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, majelis hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil”. Kalimat ini bukan hanya sekedar hiasan dalam putusan, melainkan adalah sebuah konklusi dan pernyataan tentang keyakinan yang kuat, setelah mempertimbangkan berbagai hal yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana.

Upaya hukum seyogyanya dipandang sebagai kesempatan untuk mencari keadilan bagi para pihak yang merasa putusan hakim belum mencerminkan keadilan. Jika penuntut umum merasa putusan yang dijatuhkan terlalu ringan, maka upaya hukum itu adalah hak dari penuntut umum yang mewakili negara dan sekaligus representasi korban akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Demikian pula halnya jika terdakwa merasa sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya terlampau berat, maka upaya hukum yang diajukan adalah saluran hukum baginya untuk menuntut apa yang ia anggap adil bagi dirinya. Sedangkan hakim, ketika menjatuhkan putusan, tidak sepatutnya membebani diri dengan hal-hal yang sudah di luar kewenangan dan jangkauannya. Seperti memperkirakan dan mengkhawatirkan putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding, atau tingkat kasasi. Dari sudut pandang yang berbeda, timbul pula pertanyaan, apakah bisa hakim tingkat pertama memastikan bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan tinggi akan lebih berat dari putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama?, bagaimana jika ternyata pemidanaannya lebih ringan?, Hal ini semakin menegaskan bahwa kekhawatiran tentang hal ini menjadi sama sekali tidak ada manfaatnya. Malah hanya akan mendistorsi tugas dan fokus hakim yang sesungguhnya, yakni memutus perkara yang sedang ditangani seadil-adilnya.

Demikian pula alasan bahwa upaya hukum akan membawa akibat proses pemeriksaan perkara menjadi semakin lama, sehingga situasi ini dianggap tidak menguntungkan Terdakwa. Memang benar upaya hukum akan membawa konsekuensi pemeriksaan perkara menjadi semakin lama. Artinya, akan lebih lama untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.  Namun demikian, perlu juga ditekankan bahwa situasi ini bukanlah situasi yang ingin digambarkan lewat sebuah ungkapan filosiofis yakni “peradilan yang lambat mengingkari keadilan” (justice delay, justice denied). Upaya hukum, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, adalah sebuah saluran hukum yang diberikan kepada para pihak (penuntut umum atau terdakwa) untuk mencari keadilan. Bisa dibayangkan bagaimana tidak adilnya bagi terdakwa atau korban, jika hakim hanya mendasarkan putusannya pada soal-soal yang formalistik seperti itu. Pidana yang dijatuhkan setengah, sepertiga atau sama dengan tuntutan pidana penuntut umum bisa saja menurut rasa keadilan sang hakim sesungguhnya masih kurang berat mengingat beratnya tingkat kesalahan dari perbuatan terdakwa. Atau pidana yang dijatuhkan setengah, dua pertiga atau sama dengan tuntutan pidana menurut nuraninya hakim masih terlalu tinggi, tapi keadilan yang dirasakan itu harus mengalah kepada hal-hal yang sifatnya formalitas semata.

Penulis khawatir dengan adanya pemikiran simplistis bahwa terdakwa dan penuntut umum pasti menerima jika diputus setengah atau dua pertiga dari tuntutan penuntut umum, lalu terdakwa akan segera menjalani pidana dan dengan demikian bisa lebih cepat kembali kepada keluarganya atau masyarakat, justru membawa akibat yang buruk bagi hukum dan keadilan di masa depan. Tidak pada tempatnya hakim terlalu condong memikirkan kepentingan Terdakwa, karena di sisi lain ada juga kepentingan korban. Begitupun sebaliknya tidak bisa terlalu condong untuk memuaskan kehendak korban tanpa mempertimbangkan berat ringan kesalahan terdakwa. Kepentingan hukum dan keadilan tidak bisa direduksi hanya menjadi kepentingan terdakwa atau korban semata.

Masalah lain juga telah menunggu jika praktik seperti ini dibiarkan ‘mengokupasi’ pemikiran para hakim, yakni disparitas pemidanaan yang membuat pemidanaan sulit diperkirakan, sekalipun untuk kasus-kasus yang sering diadili dan variabelnya relatif sama. Dengan menggunakan tuntutan pidana sebagai pedoman, maka sangat mungkin terjadi, perkara sejenis yang tingkat kesalahan terdakwanya lebih berat dijatuhi pidana lebih ringan karena tuntutan pidananya ringan. Sebaliknya, yang tingkat kesalahannya lebih ringan, dijatuhi pidana lebih berat, karena tuntutan pidananya lebih berat. Pada akhirnya pemidanaan menjadi tidak proporsional. Dalam situasi seperti ini, hakim hanya akan terlihat seperti mesin yang sudah terprogram.

Mengenai adanya sebagian hakim yang merasa ewuh pakewuh kepada penuntut umum jika putusan tidak memenuhi harapan penuntut umum, penulis berharap perasaan semacam ini tidak dibiarkan berkembang. Sesungguhnya, tidak ada hubungan pribadi antara penuntut umum dengan hakim ketika melaksanakan persidangan. Benar harus ada sikap saling menghormati dalam melaksanakan tugas profesi, namun tidak boleh ada unsur emosional yang ditujukan kepada pribadi masing-masing yang berpengaruh kepada pendapat hakim atas suatu perkara yang ditanganinya. Situasi ini akan mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara. Dalam kode etik hakim diatur secara tegas bahwa hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan. Karena itulah, hakim harus membatasi dirinya, agar hubungan dengan penuntut umum hanya terkait profesionalisme dalam persidangan, tidak boleh ada hubungan lain yang bisa menciptakan konflik kepentingan atau perasaan ewuh pakewuh itu.

Hal terakhir yang penulis tangkap dari kebiasaan praktik selama ini adalah kemalasan, khususnya ketua majelis ketika berhadapan dengan perkara yang berpotensi diajukan upaya hukum. Salah satu alasannya adalah akan ada waktu dan perhatian yang ekstra dicurahkan untuk perkara tersebut. Misalnya memeriksa lebih detail berita acara, memastikan tidak ada cacat dalam putusan, baik karena formatnya, kekeliruan dalam pengetikan atau substansi pertimbangan hukum, dan lain sebagainya. Hal semacam ini menurut penulis sesungguhnya tidak perlu menjadi sumber kekhawatiran. Bukankah sudah kewajiban majelis hakim dan pejabat lain yang terkait, membuat suatu manajemen kerja yang baik untuk berusaha memastikan bahwa setiap produk pengadilan, berada dalam kualitasnya yang terbaik. Tidak hanya untuk perkara yang diajukan upaya hukum, tetapi untuk semua perkara yang ditangani. Semuanya harus diselesaikan dengan baik. Penulis berpendapat kekhawatiran ini tidak masuk akal. Mentalitas seperti ini harus segera diubah dan tidak boleh dibiarkan berkembang.

Apa yang penulis uraikan di atas adalah beberapa hal yang telah mengakar kuat dalam pikiran sebagian hakim. Membuat dirinya terbelenggu dan tidak bebas lagi menentukan apa yang adil. Sebagian hakim sepertinya terjebak pada suatu rutinitas yang membuat sensitifitasnya berkurang dalam mempertimbangkan keadilan. Masalah rutinitas semacam ini disebut oleh Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008, Bagir Manan, dengan istilah lack of sence of justice. Salah satu dari 10 masalah yang dihadapi peradilan saat ini. [4]

 

Data Pemidanaan

Penulis berpendapat perlu dibuat sebuah sistem yang membuat hakim tidak tergantung kepada tuntutan pidana dalam penjatuhan pidana. Selama ini, sistem administrasi perkara di pengadilan negeri telah menyediakan data pemidanaan, namun dalam bentuk yang tidak mudah dipergunakan oleh hakim. Di dalam buku register, atau dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), data yang tersedia masih harus diolah, agar bisa menjawab pertanyaan para hakim seperti misalnya ; berapa lama rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan untuk perkara perjudian di Pengadilan Negeri Situbondo?

Jika ingin mendapatkan informasi tentang pemidanaan, hakim masih harus melakukan riset sendiri. Mengumpulkan data pemidanaan untuk berbagai jenis perkara pidana, kemudian mengolah data sedemikian rupa sehingga didapatkan pola pemidanaan dalam kurun waktu tertentu. Kebanyakan hakim yang tidak melakukan riset seperti ini, hanya mencari tahu dari rekan dalam satu majelis yang sudah lebih dahulu bertugas di tempat tersebut. Inilah salah satu hal yang menyebabkan angka yang tertera pada surat tuntutan, tentang penjatuhan pidana, dianggap paling mudah untuk dijadikan patokan bagi para hakim dalam menjatuhkan pidana, karena sebagaimana yang telah disinggung di atas, selama ini tidak ada informasi siap pakai yang dapat digunakan sebagai pedoman, yang disediakan secara reguler, baik oleh internal lembaga pengadilan atau dari luar pengadilan.

Kita bisa mengambil contoh apa yang dilakukan oleh lembaga yang bernama Sentencing Commision di Amerika Serikat. United States Sentencing Commission dibentuk oleh Kongres pada tahun 1984 sebagai bentuk respon dari dua persoalan penting dalam peradilan di negara itu, yakni disparitas pemidanaan dan adanya kehendak yang kuat untuk membangun pemidanaan yang proporsional dan transparan. Komisi ini secara reguler ditugaskan untuk menyusun kebijakan dan penerapan melalui dua cara, yakni pertama ;  mempublikasikan (dan secara rutin memperbaiki) pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) bagi pengadilan federal dan kedua ; membuat laporan kepada Kongres yang berisi tentang rekomendasi perubahan undang-undang federal yang ada kaitannya dengan pemidanaan.[5]

       Sentencing Commision yang ada di negara-negara bagian Amerika Serikat juga memiliki tugas yang tidak jauh berbeda. Seperti misalnya di negara bagian Massachusetts, memiliki tugas memformulasikan kebijakan pemidanaan, mengembangkan pedoman pemidanaan yang sistematis dan mengintegrasikan sanksi-sanksi pidana menengah (intermediate sanctions) ke dalam pedoman pemidanaan.[6]

Apa yang dilakukan komisi yang bekerja sama dengan lembaga peradilan dan pembuat undang-undang ini, mampu memberikan gambaran bagaimana kecenderungan pemidanaan yang dijatuhkan oleh para hakim dan sekaligus menyediakan pedoman pemidanaan sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang berlaku di negara tersebut. Data yang dipublikasikan ini tidak hanya bermanfaat bagi para hakim, tapi juga bagi bagi masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi peradilan.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) ada pasal khusus yang mengatur tentang Pedoman Pemidanaan yang berisi tentang hal-hal yang wajib dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, seperti yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) berikut ini :

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :

  1. kesalahan pembuat tindak pidana;
  2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  3. sikap batin pembuat tindak pidana;
  4. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
  5. cara melakukan tindak pidana;
  6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  7. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
  8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
  11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pedoman pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP di atas, perlu dilengkapi juga dengan data pemidanaan yang lain seperti berapa lama rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana dalam berbagai kasus, lengkap dengan variabel-variabelnya.

Penggunaan pedoman pemidanaan sebagai bagian dari sistem pemidanaan, menurut penulis menjadi salah satu pilihan untuk menghindari terjadinya disparitas yang terlalu tinggi antara beberapa putusan perkara sejenis yang variabel-variabel di dalamnya relatif sama. Selain itu, dengan diterapkannya pedoman pemidanaan ini, argumentasi putusan-putusan pemidanaan akan menjadi lebih kuat.

 

Penutup

Jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yakni setengah atau dua pertiga dari tuntutan penuntut umum dianggap adil, setelah mempertimbangkan berbagai variabel seperti berat ringan kesalahannya, nilai kerugian atau akibat yang ditimbulkan pada korban, cara terdakwa melakukan perbuatannya, sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana atau sikap terdakwa selama persidangan, dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika penjatuhan pidana didasarkan semata-mata pada perhitungan matematis minimal setengah, dua pertiga, atau sama dengan tuntutan yang diajukan untuk menghindari adanya upaya hukum atau menghindari kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak sepatutnya muncul, maka praktik tersebut sudah melenceng dari kewajiban hakim dalam memutus perkara. Bisa dikatakan bahwa dalam situasi seperti itu, hakim tidak bersungguh-sungguh dalam mengadili suatu perkara.

Disamping itu, diperlukan data pemidanaan di setiap wilayah hukum pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang memudahkan hakim menemukan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang sesungguhnya telah berhasil digali dan disajikan oleh para hakim yang lebih dahulu bertugas di wilayah hukum pengadilan tersebut. Dengan demikian, lama kelamaan ketergantungan kepada isi surat tuntutan pidana akan hilang, dan para hakim lebih leluasa menjatuhkan putusan pemidanaan yang dipandang adil.

 

Situbondo, 7 Desember 2015

[1] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Redika Aditama, Bandung, 2003, h.42

[2] Jumlah maksimum denda di dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah diubah, yakni dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

[3] M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, 2002, h. 354

[4] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537ddbba678b8/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan

[5]http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-projects-and-surveys/miscellaneous/201510_fed-sentencing-basics.pdf

[6] http://www.mass.gov/courts/court-info/trial-court/sent-commission/

Iklan
17
Apr
18

MENJATUHKAN PIDANA PENJARA LEBIH SINGKAT DARI MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA

PENDAHULUAN

Sebagian hakim saat ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan masa penahanan terdakwa, yakni tidak boleh kurang atau minimal sama dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Hal tersebut akhirnya membawa implikasi masa penahanan menjadi penentu berat ringan pidana yang akan dijatuhkan, termasuk berpengaruh kepada pilihan jenis pidana yang akan dijatuhkan.

Masa penahanan seolah-olah menjadi patokan utama dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara. Sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan pidana yang memiliki batas minimum dan maksimum atau batas maksimum tertentu, yang seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, tergantikan oleh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Paradigma ini membuat sebagian hakim menjadi tidak bebas lagi dalam menjatuhkan pidana yang dianggapnya adil setelah mempertimbangkan berat ringan kesalahan atau akibat dari tindak pidana atau sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, jika menggunakan keadaan terdakwa yang berada dalam tahanan dan menggunakan masa penahanan sebagai patokan dalam menjatuhkan pidana, maka pilihan jenis pidana dalam putusan pemidanaan menjadi semakin berkurang

PERMASALAHAN

Dari uraian pendahuluan di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut :

  1. Apa yang dimaksud dengan penahanan?
  2. Apakah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dapat dianggap sebagai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan?
  3. Apakah hakim dapat menjatuhkan pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa?

PEMBAHASAN

Ad. 1 Penahanan

Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi, “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Selain yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana khusus, secara umum, KUHAP mengatur tentang penahanan ini dalam BAB V bagian kedua, mulai dari pasal 20 sampai dengan pasal 31.  Tindakan penahanan merupakan kewenangan yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dalam setiap tahanapan pemeriksaan dengan dua syarat yakni :

Pertama ; adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidananya (pasal 21 ayat 1) dan Kedua ; hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal a. tindak tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). (pasal 21 ayat 4)

Jenis-jenis pehananan dan pelaksanaannya diatur dalam pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan, untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Pengaturan tentang penahanan sebagaimana diuraikan dalam pasal 20 sampai dengan 31 KUHAP bertujuan untuk melancarkan proses pemeriksaan perkara dan menghindarkan sistem peradilan pidana yang berjalan dari resiko seperti ; tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

Di bagian lain, pengaturan tentang penahanan juga muncul dalam hal majelis hakim telah menjatuhkan putusan, sebagaimana diatur dalam pasal 191 dan 193 KUHAP yakni :

Pasal 191 :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan,dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.

  1. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

penjelasan pasal 193 ayat (2) huruf a sebagai berikut : perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.

Berdasarkan tinjauan normatif sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan kepada tersangka atau terdakwa, erat kaitannya dengan kebutuhan pemeriksaan di tiap tahapan pemeriksaan perkara untuk menghilangkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidananya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Ad. 2 Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dianggap sebagai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan.

Sebagian hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana, harus mempertimbangkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa. Pemidanaan tidak boleh kurang dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pada dasarnya, hakim memiliki kebebasan menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pidana suatu undang-undang. Menempatkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebagai patokan minimal pemidanaan sama dengan membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai ketentuan pidana dalam perundang-undangan dan rasa keadilan.

Penahanan adalah upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa karena adanya hal-hal yang menurut pertimbangan subjektif pejabat di setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana, yang jika tidak digunakan, bisa menyulitkan proses peradilan. Dari sudut pandang berat ringan pidana yang akan dijatuhkan, tindakan dan lamanya masa penahanan sama sekali tidak berpengaruh terhadap putusan pemidanaan yang merupakan salah satu ujung dari proses peradilan pidana, selain putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Namun demikian, lamanya masa penahanan berpengaruh terhadap masa menjalani pidana yang harus dijalani Terdakwa, karena masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Masa penahanan yang diperhitungkan sebagai pengurangan dari pidana yang dijatuhkan diatur dalam pasal 22 ayat (5) KUHAP. Setiap jenis penahanan memiliki perhitungan sendiri. Untuk penahanan kota, hanya seperlima dari seluruh masa penahanan yang diperhitungkan sebagai pengurangan dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan penahanan rumah, diperhitungkan sepertiganya.

Pola pikir menjatuhkan pidana minimal sama dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berpotensi memunculkan ketidakadilan. Kita mencoba memahaminya dengan contoh perbandingan kasus :

Contoh pertama :

Kasus I : A memukul B. A didakwa melakukan penganiayaan, melanggar pasal 351. Selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan, persidangan) A ditahan selama 2 bulan.

Kasus II : C memukul D. C Didakwa melakukan penganiayaan, melanggar pasal 351. Selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan, persidangan) C ditahan selama 3 bulan dan 15 hari.

Variabel kasus I dan II sebagai berikut : korban dalam dua kasus tersebut mengalami luka yang tingkat keseriusannya sama, misalnya memar di bagian tubuh yang tidak vital. Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai.

Jika mengikuti pemikiran bahwa putusan pemidanaan minimal sama dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka A akan dijatuhi pidana penjara 2 bulan dan C dijatuhi pidana penjara 3 bulan dan 15 hari. Maka terjadi disparitas pemidanaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam dua kasus tersebut di atas.

Contoh kedua :

Kasus I : A memukul B. A didakwa melakukan penganiayaan, melanggar pasal 351. Selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan, persidangan) A tidak ditahan.

Kasus II : C memukul D. C Didakwa melakukan penganiayaan, melanggar pasal 351. Selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan, persidangan) C ditahan selama 3 bulan.

Variabel kasus I dan II sebagai berikut : Tingkat kesalahan terdakwa di kasus I lebih berat daripada kasus II. Korban dalam kasus I mengalami luka yang lebih serius dibandingkan kasus II. Di kasus I, Terdakwa tidak mau meminta maaf, sehingga antara korban dengan terdakwa tidak ada perdamaian. Terdakwa dalam kasus II meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan. Di antara mereka sudah terjadi perdamaian.

Jika mengikuti pemikiran bahwa putusan pemidanaan minimal sama dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka di kasus I, yang sesungguhnya tingkat kesalahan terdakwa lebih berat, hakim memiliki keleluasaan lebih besar untuk menjatuhan pidana dibandingkan di kasus II yang justru tingkat kesalahan terdakwa lebih ringan. Sungguh tidak adil jika hakim hanya bisa memilih menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di kasus II dengan pidana penjara selama minimal 3 bulan (sama dengan masa tahanan yang telah dijalaninya). Sedangkan di kasus II, hakim punya pilihan lebih leluasa, menjatuhkan pidana penjara minimal 1 hari, karena terdakwa tidak ditahan.

Penulis juga menangkap kekhawatiran dari sebagian hakim bahwa masa penahanan yang melebihi dari pidana yang dijatuhkan akan dipersoalkan secara hukum oleh terdakwa. Mengenai hal ini, penulis menduga, salah satu alasan munculnya kekhawatiran itu adalah kesalahan menafsirkan pasal 95 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya.

Pasal 95 KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Penjelasan pasal 95 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

 

Mencermati penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP di atas, menurut pendapat penulis, yang dimaksud frasa “…termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada lamanya pidana yang dijatuhkan” adalah keadaan di mana lamanya terdakwa menjalani pidana, setelah dikurangkan dari masa penangkapan dan/ atau penahanan yang diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, ternyata lebih lama dari yang seharusnya dijalani sesuai dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan. Penahanan tanpa alasan yang dimaksud penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut bukanlah masa penahanan yang dijalani selama proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan yang ternyata lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Jika yang dimaksud adalah masa penahanan keseluruhan, maka sebagaimana yang telah disinggung dalam uraian di atas, masa penahanan sejak proses penyidikan, penuntutan dan persidangan dianggap sebagai minimal pidana penjara yang harus dijatuhkan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep pemidanaan yang kita anut.

Jika seorang terpidana ditahan (menjalani pidana) lebih lama dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (3) dan (4) KUHAP, dia berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dan nantinya hakim yang ditunjuk sebisa mungkin adalah yang mengadili perkara perkara pidana yang bersangkutan.

 

Ad. 3 Menjatuhkan pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

          Di awal telah dijelaskan bahwa tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa tidak terkait atau berpengaruh terhadap berat ringan penjatuhan pidana dalam putusan pemidanaan yang merupakan salah satu ujung dari proses peradilan pidana, melainkan hanya diperhitungkan sebagai pengurangan masa menjalani pidana. Jadi, sekalipun pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim lebih singkat dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, tidak menjadi masalah secara hukum.

Apakah jika pidana penjara yang dijatuhkan lebih singkat dari masa penahanan, maka sisa penahanan tersebut menjadi tidak sah? Tidak, sepanjang penahanan yang dilakukan sejak proses penyidikan hingga persidangan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang.

Kita bisa membandingkan dengan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Jika terdakwa yang pernah atau sedang dalam tahanan, kemudian diputus bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, penahanan yang telah dijalani itu tetap sah. Asalkan dalam putusan dicantumkan amar tentang pembebasan dirinya segera setelah putusan diucapkan, kecuali ada alasan yang sah, terdakwa perlu ditahan (pasal 191 ayat (3) KUHAP). Bisa juga dibandingkan dengan penjatuhan pidana bersyarat, yakni pidana penjara yang tidak perlu dijalani dengan memberikan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHP kepada terdakwa yang sebelumnya ditahan. Untuk menjalanan pidana bersyarat, maka ia harus dibebaskan terlebih dahulu dari tahanan. Apakah dalam kondisi ini masa penahanan yang telah dijalani terdakwa menjadi tidak sah? Tentu tidak.

Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan yang telah dijalaninya, maka ia harus segera dibebaskan dari tahanan, karena tidak ada lagi alasan untuk menahan terdakwa. Dasarnya adalah pasal 193  ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi “dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Pendapat M. Yahya Harahap sejalan dengan ini. Misalnya, terdakwa sejak dari taraf penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan, putusan pidana yang dijatuhkan persis 6 bulan atau 5 bulan. Dalam putusan yang seperti ini, adalah logis jika putusan pemidanaan sekaligus dibarengi dengan perintah membebaskan terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dalam putusan yang seperti ini benar-benar didasarkan pada alasan yang cukup dan masuk akal.[1]

Dalam praktik, hakim menetapkan membebaskan terdakwa dari tahanan jika masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ternyata telah melebihi dari pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut bisa diperhatikan dalam pertimbangan beberapa putusan pengadilan yang penulis himpun di bawah ini :

  1. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 53/Pid/2014/PT.KDI tanggal 21 Juli 2014 atas nama Terdakwa Andika alias Andi bin Muh. Guntur. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014.

 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

  • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 04 Juni 2014 Nomor:63/Pid.B/2014/PN.Kdi. sekedar mengenai kwalifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  • Menyatakan Terdakwa Andika Alias Andi Bin Muh. Guntur Jaelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk selebihnya.
  • Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Kendari.
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena masa penahanan Terdakwa pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah melebihi dari sanksi pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, setelah putusan pada tingkat banding ini dijatuhkan terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terhadap diri Terdakwa segera dibebaskan dari status tahanan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Kendari.”

  1. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 08/Pid.B/2009/PT.BTN tanggal 27 Januari 2009 atas nama Terdakwa Djeni Djuwaeni bin H. Pudel. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Oleh Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 7 agustus 2008 sampai dengan 5 Nopember 2008. Dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 6 Nopember 2008 sampai dengan 2 Desember 2008 dan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009.

 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

  • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 02 Desember 2008, Nomor 694/Pid.B/2008/PN. Srg, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan, sehingga amar putusan selengapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa H. Djeni Djuweni bin H. Pudel tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa …dst.

 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota dengan pertimbangan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Rutan dan penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa, telah melampaui lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, maka pengadilan tingkat banding akan memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota yang dijalaninya”;

 

  1. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 138/Pid.Sus/2015/PN.Jbm tanggal 4 Juni 2015 atas nama Terdakwa Beni Julianto bin Ismail. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 atau pasal 335 ayat (2) ke 1 KUHP. Oleh Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015.

 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

  1. Menyatakan terdakwa Beni Julianto Bin Ismail , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rumah
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
  6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi dengan gagang plastik, pada gagang di ikat tali warna merah dengan sarung plastik warna hitam yang dibungkus plastik bening, dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter
  7. 1 (satu) batang gagang payung terbuat dari logam campuran warna putih, panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

  1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

 

Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah dengan pertimbangan sebagai berikut : “menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa dalam tahanan rumah lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan rumah”

 

  1. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 147/Pid.B/2015/PN.Tbt tanggal 18 Juni 2015 atas nama Terdakwa Burhan Hasibuan alias Duan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015.

 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

  1. Menyatakan terdakwa Burhan Hasibuan alias Duan teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
  5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

 

Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah dengan pertimbangan sebagai berikut : “menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa dalam tahanan rumah lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan rumah”

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) telah menyusun template putusan pidana yang secara resmi telah diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Contoh pertimbangan yang disusun dalam hal terdakwa dibebaskan dari tahanan tidak memuat secara eksplisit kemungkinan terdakwa dijatuhi pidana yang lebih singkat dari masa penahanan yang telah dijalaninya. Pertimbangan dalam template tersebut berbunyi sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/ Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan/ pidana percobaan, maka Terdakwa/ Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana/apabila dijatuhi pidana percobaan)”

Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang kurang dari masa penangkapan dan/ atau masa penahanan, harus ditegaskan tidak menyalahi ketentuan hukum pidana, agar tidak terjadi keragu-raguan dalam penjatuhan pidana. Menggunakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebagai penentu penjatuhan pidana, justru bisa mendistosri pemikiran hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan yang adil.

Selanjutnya, penulis menyinggung kembali mengenai pidana bersyarat dalam uraian pembahasan ini. Penjatuhan pidana bersyarat atau pidana percobaan diatur dalam pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP.

Penjatuhan pidana percobaan bagi terdakwa yang sedang atau pernah ditahan juga masih menjadi perdebatan sebagian hakim. Ada yang berpendapat dalam hal terdakwa pernah ditahan atau sedang berada dalam tahanan, pidana percobaan tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Ada juga yang berpendapat dalam keadaan demikian, pidana percobaan dapat dijatuhkan. Untuk hal ini, contoh pertimbangan dalam template putusan sebagaimana diuraikan di atas, secara tegas mengakomodir penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa sedang menjalani masa tahanan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, semakin meneguhkan bahwa masa penahanan sesungguhnya tidak boleh dijadikan patokan dalam menjatuhkan pidana. Namun sekaligus perhitungannya tidak boleh dikesampingkan begitu saja, karena terkait perintah yang nantinya dicantumkan dalam amar putusan yakni apakah terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menengok ke belakang, sebelum KUHAP lahir dan saat HIR masih dipergunakan sebagai hukum acara pidana, MA-RI pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1953 yang salah satu bagian (angka 3) memberikan petunjuk sebagai berikut:

“Ternyata bahwa hampir di mana-mana rumah penjara dan rumah tahanan amat penuh orang-orang hukuman dan orang-orang tahanan.

Untuk sekedar meringankan beban dari rumah penjara dan rumah tahanan ini, Mahkamah Agung menganjurkan, kalau ada orang-orang tahanan sudah lama ditahan dan rupa-rupanya hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan melebihi waktu yang mereka sudah berada dalam tahanan, supaya mereka dimerdekakan saja. Perintah memerdekakan ini harus diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri, kalau perkaranya belum diputus, dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, kalau perkaranya sudah diputus dan terhukum atau Jaksa minta banding”[2]

          Frasa “….hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan melebihi waktu yang mereka sudah berada dalam tahanan” menurut penulis tidak saja berarti hukuman tersebut kemungkinan akan sama dengan masa penahanan, namun juga bisa kurang dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Untuk keluar dari permasalahan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang saat itu mengalami kelebihan beban (over load), maka Mahkamah Agung menganjurkan agar hakim pengadilan negeri membebaskan terdakwa dari tahanan.

Meskipun konteksnya agak berbeda, namun spirit yang tertangkap dari anjuran tersebut di atas, dikaitkan dengan pemidanaan, menurut penulis ada relevansinya dengan pokok bahasan dalam tulisan ini, yakni penjatuhan pidana penjara yang lebih singkat dari masa penahanan bukan tindakan yang salah atau bertentangan dengan hukum.

KESIMPULAN

  1. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  2. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan bukan batas minimal penjatuhan pidana penjara. Tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa tidak terkait atau berpengaruh terhadap berat ringan penjatuhan pidana dalam putusan pemidanaan yang merupakan salah satu ujung dari proses peradilan pidana, melainkan hanya diperhitungkan sebagai pengurangan masa menjalani pidana.
  3. Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan diikuti dengan perintah agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.

 

DAFTAR PUSTAKA :

  1. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, 2002.
  2. Soenarto Soerodibroto, S.H., KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Rajagrafindo, Jakarta, Edisi kelima, 2003.

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2005, MA-RI, 2005.

[1] M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 356

[2] Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA Republik Indonesia Tahun 1951-2005, MA-RI, 2005, hal. 17

27
Jun
15

Apakah setiap polisi yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor harus memiliki surat tugas?

Gambar : kaskushoothotthreads.blogspot.com

Gambar : kaskushoothotthreads.blogspot.com

Masih terkait soal tilang. Beberapa hari belakangan ramai diperbincangkan soal rekaman video yang dibuat seorang pengendara kendaraan bermotor yang mempertanyakan surat tugas polisi yang ingin memeriksa surat kendaran dan surat izin mengemudinya. Dalam pemberitaan, disebutkan bahwa pengendara ini kesal karena dirinya diberhentikan oleh petugas di sebuah tikungan jalan yang sepi. Tidak diceritakan apa masalahnya hingga dia dihentikan di ruas jalan tersebut. Ia juga mengajak masyarakat agar berani mempertanyakan praktik pemeriksaan yang demikian, dan lebih teliti membedakan mana razia resmi mana yang illegal dengan mempertanyakan surat tugas atau memperhatikan keadaan-keadaan teknis seperti tanda-tamda operasi resmi.

Sejak lama, sudah ada tulisan dalam blog yang intinya sama yakni mengajak masyarakat supaya lebih kritis terhadap tindakan pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, malah ada kesan untuk mengajari melawan polisi agar terhindar dari tilang.

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan masyarakat terkait masalah ini. Pertama, memahami jenis-jenis tindakan kepolisian atau instansi terkait dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahum 2009 dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Kedua, bagaimana membedakan Operasi Kepolisian (sering disebut razia) resmi dan tidak resmi.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara berkala (tiap 6 bulan sekali) atau secara insidental. Pemeriksaan kendaraan bermotor secara insidental dilakukan berdasarkan tiga hal, 1. Operasi Kepolisian, 2. Terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan, 3. Penanggulangan kejahatan. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012. Inilah jenis-jenis pemeriksaan kendaraan di jalan.

Lalu, pasal 15 (1) mengatur begini : Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Nah, jadi, pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh petugas kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil atau gabungan dari mereka berdasarkan operasi kepolisian dan penanggulangan kejahatanlah yang harus memenuhi syarat adanya surat perintah tugas. Sedangkan pemeriksaan karena ada pelanggaran yang tertangkap tangan tidak perlu. Analoginya begini, kalau ada penjambret kebetulan terlihat polisi, apakah polisi ini perlu minta surat perintah penangkapan atau perintah penyitaan agar dia bisa mengejar dan menangkap pelakunya? Keburu kabur dong penjahatnya. Sama seperti pelanggaran lalu lintas, kalau ada polisi lalu lintas kebetulan melihat pelanggar lampu lalu lintas, dia bisa langsung menghentikan pengendara dan melakukan tindakan.

Lain halnya dengan pemeriksaan yang didasari atas operasi kepolisian atau penanggulangan kejahatan. Operasi kepolisian itu biasanya dilakukan melibatkan banyak petugas pada waktu-waktu dan tempat tertentu serta ada tanda-tanda khusus seperti yang diatur dalam pasal 22 Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 berikut :

”Pasal 22 (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan. (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan. (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan. (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib: a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan c. memakai rompi yang memantulkan cahaya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri”

Jika anda melanggar aturan lalu lintas dan kebetulan ada petugas kepolisian yang melihat kemudian melakukan tindakan, tidak perlu melawan. Bekerjasamalah dengan polisi, minta maaf. Jika masih diberikan peringatan ya syukur. Kalau ditilang ya sudah, ikuti saja. Kalau anda tidak merasa melakukan pelanggaran, lakukanlah pembelaan diri, berikan argumentasi. Jika polisi tetap ngotot, minta saja ditilang dan anda bisa membela diri di depan hakim. Saya sendiri pernah melepaskan seseorang yang didakwa melanggar salah satu ketentuan pidana dalam uu lalu lintas. Tapi kasusnya tidak akan saya bahas di sini. Intinya, walaupun perkara tilang itu sangat sederhana sifatnya, bukan berarti tidak mungkin terjadi kekeliruan yang menyebabkan seseorang bisa bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Jika ada pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh banyak petugas polisi dan/atau penyidik dari Dinas Perhubungan di suatu tempat, tapi mungkin menurut anda keadaannya meragukan, maka anda berhak menanyakan surat perintah tugas.

Bagi anda yang ingin mengetahui lebih detail, bisa membaca UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindaka Pelanggaran Lalu Lintas dan Jalan.

Semoga bermanfaat.

15
Okt
09

Apa saja bentuk putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana?

Masih ingat kasus prita? ya..tentu masih segar dalam ingatan kita. Kasus ini jadi bahan pembicaraan yang panas selama beberapa waktu baik di media cetak, elektronik, di dunia maya apalagi … bahkan mungkin jadi bahan pembicaraan juga di alam gaib.

Saya memang tidak diperkenankan mengomentari kasus ini dari sisi substansinya atau bagaimana proses peradilannya. Tetapi saya mencoba untuk membahas istilah-istilah yang sering disampaikan dalam media massa yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang terjadi.

Ketika proses persidangan pidana prita yang pertama, ada keriuhan yang terjadi ketika media memberitakan bahwa “prita bebas” atau dengan kalimat-kalimat lain yang membuat masyarakat luas menyangka bahwa prita sudah bebas dari tuduhan tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Ada istilah-istilah dalam acara persidangan yang memang tidak dipahami secara luas oleh masyarakat umum, hal ini sangat dimaklumi karena jika bukan bidangnya, mereka tidak terlalu paham. Tetapi media massa setidaknya harus tau dan paham istilah-istilah hukum yang dipergunakan dalam acara persidangan sehari-hari, memang itu tugas mereka. Apalagi berita yang mereka buat akan dibaca atau dilihat banyak orang. Informasi yang tepat akan mendidik masyarakat untuk memahami dengan baik persoalan yang terjadi.

Catatan ini saya buat untuk berbagi informasi singkat mengenai beberapa bentuk putusan pengadilan sebagai output dari proses persidangan perkara pidana.

1. Putusan pemidanaan atau putusan yang menjatuhkan hukuman tertentu kepada Terdakwa.

Jika anda mendengar atau membaca seorang Terdakwa dipidana/ diputus bersalah oleh pengadilan, maka ini berarti : Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2. Putusan bebas

Jika anda mendengar seseorang diputus bebas oleh Majelis Hakim, maka ini berarti :
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/ didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Jika anda mendengar seseorang diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka ini berarti : Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. (misalnya : perbuatan itu ternyata adalah perbuatan ingkar janji, dimana seseorang tidak mau menepati membayar hutangnya, atau tidak mau menepati isi perjanjian yang sudah disepakati. Nah, hal-hal semacam ini tidak bisa diselesaikan lewat proses pidana, tetapi melalui jalur perdata yakni dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang bersangkutan)

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Kalau mendengar putusan seperti ini, berarti : Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/ didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Ini memang dianggap persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah : Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya pengadilan negeri denpasar dan pengadilan negeri gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur : misalnya ada unsur nebis in idem (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).

Anda pernah menonton film Double Jeopardy? Kalau belum, saya menyarankan untuk menontonnya…nggak rugi kok, filmnya bagus..:) Nah double jeopardy itu adalah salah satu asas hukum yang terkenal di barat. Sama dengan asas Nebis In Idem ini, yang pada pokoknya artinya adalah bahwa : tidak ada seorang pun yang bisa diadili dua kali atas perbuatan yang sama. Logikanya memang benar…masak ada yang bisa membunuh orang yang sama dua kali??

Atau bisa juga karena jangka waktu untuk mengajukan tuntutan hukum sudah kadaluwarsa. Memang diatur untuk kejahatan-kejahatan tertentu ada jangka waktunya untuk mengajukan tuntutan. Misalnya : kejahatan yang ancaman hukuman penjaranya selama lebih dari tiga tahun, maka tuntutan kepada orang yang diduga melakukannya akan daluwarsa setelah 12 tahun berlalu sejak peristiwa itu terjadi.

Putusan yang menyatakan kewenangan menuntut hilang juga terjadi jika Terdakwanya meninggal, gimana caranya meminta pertanggung jawaban terhadap orang mati? Gak mungkin kan.

Itulah beberapa bentuk putusan yang nanti mungkin akan banyak kita dengar disebut dalam media massa. Mudah-mudahan penyebutannya tidak terus menerus dicampur adukkan, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Semoga bermanfaat.

Waingapu, 15 Oktober 2009

04
Sep
09

TAHUKAH ANDA? ATAU ANDA INGIN TAHU? (Bagian ke X)

APA YANG BISA ANDA LAKUKAN JIKA KENA TILANG?

Intro : Waktu jaman SMA, ugal-ugalan…biar keliatan jago, beli sabun mandi ke supermarket deket rumah naik motor gak pake helm, rokok nyantol di bibir, gaya naik motor miring, bunyi knalpot motor bikin telinga buntu, sepeda motor udah kayak belalang beneran (bukan belalang tempur), yang keliatan cuman rangka, mesin sama knalpotnya, lampu stop gak nyala, lampu depan setengah mati, aah..ancur dah!…… gak lama kemudian Siuuttt! ada mobil patroli Polisi lalu lintas menghadang di depan….nah..nah tau rasa kau nak!! dari yang ugal-ugalan jadi sesegukan minta maaf, supaya gak ditilang..Pak Polisi udah pasang tampang sangar sambil kasi nasehat…bla bla bla.

Ini persoalan hukum sehari-hari yang kita hadapi, tapi seberapa banyak dari masyarakat kita yang paham bagaimana prosedur pemeriksaan perkara tilang ini?

Kalo ada yang pengen tau, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu….

Jika anda melanggar aturan lalu lintas kemudian Polisi memeriksa anda ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan yakni :

1. MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN :

Setelah anda diperiksa ditempat kejadian pelanggaran, Polisi akan memberitahukan kepada anda kapan anda harus hadir di persidangan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat anda di tilang. Polisi juga akan memberikan surat tilang yang di dalamnya memuat identitas anda, pasal berapa yang anda langgar dalam Undang-Undang Lalu Lintas, hari, tanggal dan jam berapa anda harus hadir di persidangan.

Di sidang pengadilan, anda akan ditanyakan mengenai peristiwa yang telah terjadi, dalam persidang itu, jika anda merasa tidak bersalah, anda bisa membantah dan mengajukan bukti-bukti bahwa anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kalau memang bersalah, akui kesalahan itu, dan mohon hukuman denda (supaya gak dikurung!!…repot juga kalo anda masuk penjara kan.. tapi itu terserah Hakimnya, mereka akan menentukan mana hukuman yang dianggap adil untuk anda)

2. MENITIPKAN UANG UNTUK MEMBAYAR DENDA DI BANK YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH
Jika anda memang merasa bersalah namun karena halangan tertentu tidak bisa hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan, anda bisa meminta kepada Pak Polisi untuk memberikan surat tilang yang sekaligus berfungsi untuk menitipkan sejumlah uang di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah (biasanya BRI).

Setelah itu Polisi akan mencantumkan jumlah uang denda maksimal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan yang harus anda titipkan di Bank sesuai dengan pasal-pasal yang anda langgar. Kemudian secepatnya anda pergi ke Bank, setor uangnya, lalu memberikan bukti penyetoran uang kepada Kepolisian.

3. TIDAK HADIR DIPERSIDANGAN TETAPI MENUNJUK ORANG LAIN MEWAKILINYA DI SIDANG.( PASAL 213 KUHAP)
Kalau anda memang punya divisi khusus untuk menangani kasus tilang anda (bisa aja kan anda membentuk divisi khusus karena saking seringnya kena tilang..hehe), anda bisa memberikan kuasa kepada pengacara anda untuk menghadiri persidangan.

4. SENGAJA TIDAK HADIR DIPERSIDANGAN (TIDAK DI REKOMENDASIKAN!!)
Jika anda sengaja tidak hadir dipersidangan, maka perkara pelanggaran lalu lintas anda akan tetap diperiksa dan dijatuhkan putusan oleh Hakim. Putusannya bisa denda, bisa dikurung dipenjara, atau dibebaskan. Jadi lebih baik anda tau kan bagaimana proses persidangan itu dan hadir untuk mengetahui hak-hak anda. Belum lagi dokumen-dokumen yang disita dari anda, anda kan musti mengambilnya…

Pengembalian benda sitaan, apakah itu Surat Tanda Nomor Kendaraan, SIM, dokumen lain, atau sepeda motor, mobil., akan dilakukan tanpa syarat apapun kepada yang paling berhak, segera setelah anda memenuhi isi putusan Hakim (kalo disuruh bayar denda, bayar dulu, kalo dihukum kurungan ya masuk penjara dulu)

itulah sedikit informasi yang bisa saya bagi, mudah-mudahan setelah ini anda lebih jago berdebat dengan Polisi kalo kena tilang di jalan hehehe just kidding….. jangan gitu ya, itu nggak saya rekomendasikan, karena masalahnya bisa jadi lebih repot…anda bisa dianggap melawan petugas yang sedang menjalankan tugas negara, apalagi kalo polisinya kumisnya tebel-tebel..wih ngeri.. mendingan kalo salah ya senyum aja sambil minta maaf. Polisi juga manusia kan. 

Sumber : Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tulisan ini juga bisa dibaca di darpawan.wordpress.com

Semoga bermanfaat

Waingapu, 3 September 2009

08
Mei
09

Proses Persidangan Perkara Bidang Kehutanan

PROSES PERSIDANGAN PERKARA BIDANG KEHUTANAN*

(OLEH : I KETUT DARPAWAN)

Proses persidangan perkara pidana di bidang kehutanan di Pengadilan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( UU No 8 Tahun 1981). Proses pemeriksaan terdiri dari beberapa tahapan yakni :
1. Panggilan bagi Terdakwa untuk menghadiri persidangan.
2. Pembuktian.
3. Pengajuan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.
4. Putusan Pengadilan.

AD.1 PANGGILAN BAGI TERDAKWA UNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN.
Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, kemudian ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
Proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada Terdakwa ini diatur dalam BAB XVI pasal 145 dan pasal 146 KUHAP yakni sebagai berikut :
Pasal 145
(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan Secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orarig lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Pasal 146
(1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pada hari sidang yang pertama, Terdakwa atau para Terdakwa akan diperiksa identitasnya, kemudian Penuntut Umum diminta untuk membacakan surat dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan, Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan keberatan mengenai hal-hal yang termuat dalam surat dakwaan seperti misalnya : Pengadilan tidak berwenang mengadili,dakwaan tidak dapat diterima (karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang) atau karena hak untuk mengajukan tuntutan gugur karena lewat dari waktu yang ditentukan undang-undang. Jika muncul keberatan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Penuntut Umum akan diberikan kesempatan untuk menanggapi begitu pula Terdakwa diperkenankan untuk menanggapi dengan ketentuan selalu mendapat giliran yang paling akhir. Setelah proses tersebut selesai, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan. Putusan ini bisa dalam bentuk putusan.

Ad. 2 PEMBUKTIAN
Tahapan yang paling penting dalam proses persidangan adalah dalam tahap pembuktian. Karena pada tahap inilah seluruh hasil kerja dari Penyidikan hingga Penuntutan diuji dalam persidangan untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Disinilah pentingnya pengetahuan mengenai pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang dapat mendukung fakta-fakta yang diperoleh dalam proses penyidikan.
Prinsip pembuktian yang tidak boleh dilupakan adalah : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”
Apa saja alat-alat bukti yang dimaksud di atas? di dalam Undang-Undang kehutanan tidak disebutkan secara khusus mengenai alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan. Lain halnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya menyebutkan alat-alat bukti apa saja yang dapat diajukan kepersidangan, selain yang telah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan. Oleh karena itu dalam konteks undang-undang Kehutanan, kita akan berpedoman kepada KUHAP, dimana alat-alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.
Keterangan Saksi yang sah sebagai alat bukti adalah apa yang ia terangkan dipersidangan mengenai apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau yang dialaminya sendiri mengenai peristiwa pidana. Inilah prinsip yang dianut oleh KUHAP, namun demikian, seorang Saksi tidak bisa dengan mudahnya memberikan keterangan yang berbeda diperisidangan dengan apa yang telah ia berikan pada proses penyidikan. Jka terjadi perbedaan, maka Hakim akan menyanyakan kepada Saksi apa yang menyebabkan ia memberikan keterangan yang berbeda. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut akan dicatat dalam berita acara persidangan.
Pembuktian dengan mempergunakan alat bukti Saksi, sebaiknya mengedepankan kualitas dari Saksi yang diperiksa, dari tahap penyidikan akan ditemukan siapa saja yang memiliki kualitas yang baik menjadi seorang Saksi.
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Alat bukti surat meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
Alat-alat bukti tersebutlah yang dalam tahap pembuktian akan digunakan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah.

Ad. 3 PENGAJUAN TUNTUTAN PIDANA DARI PENUNTUT UMUM.

Setelah proses pembuktian selesai, maka Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana yang bersisi tentang pendapatnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terhadap tuntutan pidana ini, Terdakwa memiliki untuk mengajukan pembelaan jika ia merasa tidak bersalah. Dokumen-dokumen tuntutan dan pembelaan serta tanggapan-tanggapan yang mucul dari proses itu dibuat secara tertulis.

Ad. 4 PUTUSAN PENGADILAN.

Putusan pengadilan bisa berupa Pemidanaan, Pembebasan Terdakwa atau pelepasan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Putusan Pengadilan adalah penutup dari keseluruhan proses di atas, putusan diambil setelah Majelis Hakim yang menangani perkara bermusyawarah, mempertimbangkan tentang segala hal yang terjadi dalam proses persidangan.

*Disampaikan dalam Rapat Polhut. Dan PPNS. Lingkup Balai Taman Nasional Laiwangi Wanggameti tanggal 5 September 2008