21
Okt
15

Menyelesaikan Masalah

Pengadilan dibekali metodologi untuk menyelesaikan masalah (perkara) yang  diajukan, baik itu perkara perdata, pidana dll. Karena itulah, jika metodologi itu ditaati, maka putusan-putusan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan.

Metodologi yang dimiliki pengadilan saat hakim-hakim memeriksa perkara, sebenarnya bisa digunakan oleh masyarakat sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah mereka yang masih belum tersentuh oleh alat-alat kekuasaan negara dalam menjalankan hukum.

Misalkan begini ; A mengatakan menjual rumah miliknya kepada B seharga Rp200.000.000. Namun B tidak melunasi pembayaran harga rumah itu. B lalu membantah dan mengatakan tidak pernah melakukan kesepakatan dengan A untuk membeli rumah tersebut. A kemudian menanggapi bantahan tersebut dan mengatakan B sudah sepakat membeli rumahnya, bahkan sudah membayar uang muka Rp1.000.000. B menanggapi lagi, ia tidak pernah membayar uang muka.

Nah, dari uraian di atas, awal yang penting adalah ada semacam kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk saling mengungkapkan pernyataan kemudian saling menanggapi. Ketika sudah dianggap cukup, dan persoalan semakin jelas dan titik sengketanya sudah fokus, maka barulah menginjak kepada tahapan berikutnya yakni membuktikan apa yang diungkapkan masing-masing pihak.

Dalam contoh kasus di atas, maka A harus membuktikannya. Karena B dalam posisi yang sulit jika harus membuktikan bahwa dia tidak pernah membuat kesepakatan untuk membeli rumah A. B juga sulit membuktikan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pembayaran uang muka. Untuk sederhananya, maka A yang harus membuktikan ada tidaknya kesepakatan dan peristiwa-peristiwa itu.
Pertama-tama, yang dicari terlebih dahulu adalah apakah benar apa yang diungkapkan A? A harus membuktikan apakah dia dan B sepakat melakukan jual beli. Lalu apa yang dipakai A untuk membuktikan? Ya, misalnya dokumen yang berisi tentang kesepakatan jual beli itu dan kwitansi pembayaran uang muka. Intinya, yang perlu dihadirkan oleh A adalah yang bisa membuktikan bahwa dia dan B memang telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli. Jika A tidak bisa membuktikannya, maka apa yang dia ungkapkan akan dianggap tidak benar. Akhirnya B juga tidak perlu repot, karena apa yang  diungkapkan A ternyata tidak benar.

Lalu bagaimana halnya jika dokumen perjanjian jual beli dan kwitansi pembayaran itu dibantah oleh B. Misalnya B menyatakan bahwa dokumen dan surat-surat itu tidak benar, palsu dan sebagainya. Jika, demikian, maka B harus membuktikan bantahannya itu. Buktikan bahwa bukti-bukti itu tidak benar isinya atau palsu dan sebagainya. Jika tidak bisa membuktikan hal itu, maka bantahannya akan dianggap tidak benar. Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan oleh A dianggap yang benar.

Nah, masalahnya selesai. Menurut hukum, siapa yang benar sudah terungkap. Siapa yang salah juga sudah terungkap. Sekarang tinggal memaksa B  yang tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya itu, B harus mentaati perjanjian itu dan membayar harga rumah. Selanjutnya A akan menyerahkan rumah itu. Selesai. Mudah kan?

Atau kita coba contoh lain yang sedikit lebih rumit. A mengatakan telah meminjamkan uang sejumlah Rp50.000.000 kepada B pada tanggal 1 Mei 2014, dengan kesepakatan, B akan mengembalikannya pada tanggal 1 Juli 2014 sejumlah Rp51.000.000 (Rp1.000.000 adalah bunganya) namun hingga satu tahun berlalu B tidak mengembalikan pinjamannya. B mengatakan bahwa antara A dan dirinya bukan masalah pinjam meminjam uang, melainkan B membantu menginvestasikan uang A dengan perkiraan hasil investasi antara 2 % sampai dengan 5 % perbulan, namun jika investasinya anjlok maka kerugian akan ditanggung A. B menginvestasikan uang A dengan cara membeli sahan perusahaan C dan ternyata saham perusahaan dibeli B dalam kurun waktu dua bulan, harganya anjlok di bursa saham. Karena itulah, B tidak mau mengembalikan uang A dengan perhitungan yang diungkapkan A. A menanggapi bantahan B dan mengatakan bahwa dalam kesepakatan antara dirinya dengan B, jelas yang disepakati adalah pinjam meminjam uang dengan bunga bukan kerjasama investasi.

Dalam jawab menjawab di atas, B telah membenarkan menerima uang dari A, tetapi bukan meminjam dan harus mengembalikan sejumlah yang diungkapkan A. Dalam keadaan seperti ini, A harus membuktikan kesepakatan yang diungkapkannya itu dan B juga harus membuktikan bantahannya bahwa apa yang diperjanjikan sebenarnya adalah kerjasama dalam berinvestasi.

Dalam pembuktian, A menunjukkan bukti kwitansi penyerahan uang  kepada B Rp50.000.000 pada tanggal 1 Mei 2014, dengan keterangan akan dikembalikan pada tanggal 1 Juli 2014. Namun tidak ada perjanjian berapa bunga yang disepakati. Sebaliknya, B tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa apa yang mereka sepakati adalah kerjasama dalam berinvestasi.

Jadi, sebagian yang diungkapkan oleh A telah dibuktikan kebenarannya yakni B menerima sejumlah uang sebagai pinjaman, namun soal bunga tidak bisa dibuktikan. Sebaliknya, apa yang diungkapkan B tidak bisa dianggap benar karena tidak bisa dibuktikan. Masalah tersebut kemudian diselesaikan dengan cara : B diperintahkan untuk mengembalikan uang A dengan tambahan perhitungan bunga 10 persen pertahun dengan memperhatikan suku bunga bank pada umumnya. Masalah selesai.

Tata cara seperti ini bisa diterapkan sendiri oleh masyarakat sebelum melibatkan aparat penegak hukum. Jika kemudian masalahnya bisa selesai dengan hasil yang memuaskan semua pihak, kan bagus. Tidak perlu mengelurkan banyak biaya, waktu juga tidak banyak terbuang. 

Tapi, masalah yang dihadapi masyaraat memang tidak selalu semudah contoh di atas. Semakin rumit pokok persoalannya, maka jalan untuk mencari kebenaran juga akan semakin sulit. Belum lagi ada pihak-pihak lain yang kemudian memberikan masukan-masukan yang bukannya malah mempermudah penyelesaian masalah, tapi menjadikannya semakin rumit. Selain itu, ada kalanya orang yang kalah tidak mau mengakui kekalahannya, sehingga apa yang menjadi hak pihak yang menang terus tertunda dan akhirnya kerugian yang diderita semakin besar.

Namun demikian, jika kita terbiasa menggunakan metodologi seperti yang saya jelaskan di atas itu dalam menyelesaikan masalah, maka manfaatnya bukan hanya kita akan mudah menyelesaian masalah, tanpa banyak terdistorsi oleh masalah lain yang tidak ada kaitannya pokok persoalan, tetapi juga akan membuat kita terbiasa berhati-hati dalam bertindak, misalnya jika menyerahkan uang harus ada tanda terima, jika menjual, membeli atau menyewakan tanah atau rumah, meminjaman uang, buatlah dokumen perjanjiannya. Yang sederhana saja, yang penting isinya cukup jelas untuk membuktikan terjadinya peristiwa tertentu dan menjelaskan apa-apa yang disekapati. Kehati-hatian itu juga akan mempersulit gerak orang-orang yang memiliki niat jahat. 

Semoga bermanfaat.

image

Foto : touchmyheart.blogspot.com


0 Responses to “Menyelesaikan Masalah”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: