26
Jun
15

Advokat dan Ritual Kejujuran

Para advokat adalah orang-orang terpelajar dan ahli di bidang hukum. Mereka memiliki tugas mendampingi, mewakili, memberikan bantuan, nasihat-nasihat soal hukum, memastikan bahwa orang yang sebelumnya tidak paham hukum, menjadi paham. Kemudian memastikan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka yang didampingi menjadi jelas dan dimengerti. Jadi hubungan antara advokat dengan klien bukan sekedar hubungan kerjasama atau hubungan dua pihak yang dangkal, dimana yang satu menghendaki sesuatu namun awam soal hukumnya, dan satunya lagi bertugas memikirkan dan mengusahakan dengan segala cara agar kehendak itu bisa terwujud.

Advokat adalah profesi yang punya peran sangat strategis dalam penegakan hukum dan keadilan. Apa yang diinginkan seseorang bisa saja bertentangan dengan hukum, atau sebaliknya, keinginan itu punya dasar hukum yang kuat namun tidak bisa terwujud dengan mudah karena terbentur ‘tembok-tembok’ kokoh, sehingga para advokat diperlukan tenaga dan pikirannya untuk membantu.

Dalam hukum acara pidana, para advokat ini disebut penasihat hukum. Tugasnya mendampingi, memberikan bantuan hukum, memberikan nasihat-nasihat kepada tersangka atau terdakwa mengenai hak-hak dan kewajibannya menurut hukum di setiap tingkatan pemeriksaan.

Istilah pembela bagi para advokat yang mendampingi tersangka atau terdakwa bisa jadi telah terdistorsi sedemikian rupa sehingga seolah-olah para advokat ini membela apapun kehendak kliennya. Padahal tidak begitu rohnya. Membela kepentingan hukum bisa jadi sejalan dengan kehendak klien atau bisa sebaliknya, tidak sejalan, seperti yang saya singgung di atas. Tapi advokat harus tetap ada di jalan hukum, melaksanakan kewajiban hukumnya.

Karena itulah, di awal pendampingan, ada satu ‘ritual’ yang tidak bisa dilewatkan oleh advokat dan tersangka atau terdakwa yang didampinginya, yakni ritual kejujuran. Tersangka atau terdakwa harus mengungkapkan sejujur-jujurnya segala peristiwa yang dialaminya, semua perbuatan yang dilakukannya. Hanya jika ritual itu sudah dilewati, advokat bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Atau setidaknya bisa dinilai apakah ia adalah advokat yang jujur atau justru malah bersekutu untuk menyembunyikan kebenaran, atau sekedar mengekor saja apa yang telah dikerjakan oleh para penyelidik, penyidik, penuntut umum yang posisinya mewakili negara.

Dalam sistem peradilan, peran advokat ini sama sebenarnya dengan jaksa penuntut umum, dan hakim. Semuanya punya kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam persidangan perkara perdata sekalipun, dimana ada asas bahwa hakimnya pasif dalam pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty 1988, hal.11), hakim masih diberikan celah untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan atau nasihat kepada kedua belah pihak tentang upaya hukum dan alat bukti yang dapat dipergunakan oleh mereka. Bahkan, para pihak sendiri tidak jarang memberikan keleluasaan kepada hakim jika sekiranya ia memiliki pendapat lain. Pada akhirnya memohon putusan yang seadil-adilnya. Tentunya tidak jauh dari pokok sengketa perkara tersebut. Di sisi lain, kebebasan para pihak untuk mengajukan sengketa, termasuk mengakhirinya sendiri dengan jalan perdamaian, bukan tidak mungkin menyimpan persoalan yang sifatnya meta (ada tetapi tidak diungkapkan) Misalnya, bisa saja ada sebuah sengketa fiktif sengaja dibuat untuk menunda peristiwa hukum tertentu terkait dengan pihak ketiga yang mungkin akan segera terjadi. Atau tujuan mengajukan sebuah perkara adalah ingin menciptakan hak bagi pihak tertentu untuk kepentingan tertentu yang melawan hukum. Atau mungkin saja ada rekayasa alat-alat bukti agar fakta yang muncul dipersidangan sesuai dengan yang diinginkan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan lain sebagainya. Disinilah peran kejujuran menjadi krusial. Advokat yang jujur tidak akan mau membuka jalan-jalan seperti itu. Karena ia paham, itu adalah jalan penyelundupan hukum, jalan-jalan gelap yang menciptakan konflik baru dan ketidakadilan.

Hak Untuk Berbohong ?

Dalam proses peradilan perkara pidana, sering sekali saya mendengar atau membaca pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak bahwa tersangka atau terdakwa boleh saja berbohong. Memang, seorang tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk menyangkal tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Karena itu, diberikanlah hak kepada dirinya untuk membela diri. Tapi bukan berbohong.

Mungkin ini adalah bentuk distorsi dari pemaknaan asas non self incrimination. Seorang terdakwa memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang bisa memberatkan dirinya. Bahkan dalam hukum acara pidana kita sebagaimana diatur dalam pasal 175 KUHAP, ditegaskan bahwa seorang terdakwa punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah itu adalah hak untuk berbohong?

Distorsi itu bisa juga terjadi karena menyamakan antara hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan yang bebas dalam tingkat penyidikan dan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHAP sebagai hak untuk berbohong.

Atau bisa juga yang terjadi adalah kekeliruan pemahaman terhadap hak ingkar. Ingkar itu dianggap hak untuk berbohong, padahal bukan. Hak ingkar dalam hukum acara pidana itu terkait dengan keberatan seorang terdakwa karena disidangkan oleh hakim yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang ketika mengadili suatu perkara. Misalnya salah satu hakim dalam majelis memiliki hubungan keluarga (suami/istri) dengan hakim anggota yang lain. Jadi dalam konteks ini, hak ingkar itu bukanlah hak untuk berbohong. Semua yang diperiksa dalam tiap tahapan peradilan baik itu saksi, ahli, tersangka, terdakwa, seharusnya jujur, bebas tanpa tekanan. Sekalipun terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan, jangan sampai muncul kesan terdakwa ini kemudian diizinkan berbohong. Keterangan terdakwa yang tidak disumpah, adalah alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian seperti halnya keterangan saksi.

Di sisi lain, sikap tersangka atau terdakwa yang tidak mengakui sangkaan atau dakwaan yang ditujukan kepadanya, jangan pula buru-buru dianggap ketidakjujuran. Bisa saja yang tidak jujur itu adalah saksi-saksi, atau ada rekayasa  pada bukti-bukti yang mengarahkan bahwa tersangka inilah yang patut diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana atau bukti-bukti yang telah direkayasa tersebut memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa telah terbukti sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk menghindari peradilan yang sesat seperti itu, tentu saja semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan ini harus mengarahkan dirinya sendiri secara bersungguh-sungguh untuk menjamin pengungkapan fakta yang didasari atas kejujuran, tidak mendapatkan halangan.

Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka metode juga sudah disediakan untuk meresponnya, untuk mengembalikan lagi perjalanan sistem peradilan dalam tataran praktis pada relnya. Sekali lagi para advokat punya peran yang sangat strategis dalam menjaga hal ini.

Kerjasama Dalam Mencari Kebenaran dan Keadilan

Kewajiban advokat adalah berusaha mengungkapkan kebenaran untuk mencari keadilan, bersama penuntut umum dan hakim. Menurut pemahaman saya, kultur penegakan hukum seperti inilah yang diharapkan oleh alm Satjipto Rahardjo hidup dalam praktik peradilan. Masing-masing tidak ada dalam posisi saling berseteru, tapi bekerja sama untuk mewujudkan keadian. Suatu saat kita tidak akan mudah terkejut jika ada lagi tindakan penuntut umum menuntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena menganggap bukti-bukti yang mereka ajukan ternyata mampu dilemahkan oleh pembelaan terdakwa. Atau kita juga tidak akan menganggap aneh jika para advokat memberikan nasihat kepada terdakwa yang didampinginya bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum terlalu kuat sehingga meragukan pembelaan diri yang diungkapkan kliennya. Kita juga akan terbiasa jika penuntut umum tidak selalu berhasrat untuk menuntut penjatuhan pidana yang tinggi kepada hakim, atau tiba-tiba mengajukan tuntutan pidana yang terlalu  rendah, tapi mengajukan tuntutan pidana yang sesuai atau setimpal dengan kesalahan terdakwa. Bahkan bukan tidak mungkin terjadi, penasihat hukum terdakwa justru tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang terlalu rendah oleh karena kesalahan atau tingkat pencelaan terhadap perbuatan terdakwa yang didampinginya membuat seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang lebih tinggi. Demikian pula halnya dengan hakim, ketika menjatuhkan putusan, tidak sekedar mendasarkannya dari angka-angka tuntutan penuntut umum, tetapi juga mempertimbangangkan pembelaan terdakwa, membandingkannya dengan putusan-putusan perkara yang sejenis, sehingga disparitas pemidanaan bisa dipertanggungjawabkan. Ini semua soal hati nurani. Keadilan pada akhirnya adalah soal kata hati nurani. Ada kejujuran yang selalu ingin membuncah dari dalamnya.

Dalam tulisan singkat ini, saya tidak bisa menuangkan semua persoalan yang dihadapi para advokat dalam dalam tataran praktik peradilan di Indonesia. Kita punya harapan bersama agar praktik peradilan kita akan semakin baik. Masyarakat tidak hanya sekedar dibuat taat pada hukum, taat pada pasal-pasal undang-undang, taat dan menghormati putusan peradilan, Melainkan juga menyadari hal-hal yang tersembunyi dibaliknya dan menyadari bahwa hukum seharusnya digunakan untuk menciptakan keadilan.

Situbondo, 19 Juni 2015


0 Responses to “Advokat dan Ritual Kejujuran”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: