12
Des
11

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memerlukan penanganan yang  diluar kebiasaan seperti menangani perkara-perkara pidana biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana korupsi adalah perangkat khusus yang lahir untuk menjawab kegelisahan masyarakat terhadap tingginya ancaman dari tindak pidana korupsi dewasa ini.

Disisi lain, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih sangat minim dikarenakan tindak pidana ini melibatkan banyak pihak dan tidak jarang melibatkan kekuasaan yang besar, sehingga mereka yang mengetahui praktek-praktek korupsi, tidak memiliki cukup keberanian untuk melaporkannya karena takut akan keselamatan dirinya, keluarga dan masa depan pekerjaan yang dimilikinya. Hal ini tentu sangat manusiawi mengingat jika korupsi yang terjadi dilingkungan kerja sendiri akan menimbulkan dilema dalam diri. Apakah sepadan antara apa yang akan dilakukan (melaporkan praktek korupsi tersebut) dengan akibat yang mungkin akan muncul dari tindakan itu?.

Demikian pula halnya dengan mereka yang merasa telah melakukan tindak pidana korupsi,  adalah suatu hal yang sangat langka jika mereka mau melaporkan tindak pidana yang telah dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Keberanian dan kesadaran melaporkan tindak pidana korupsi tentu harus dihargai, tidak saja karena tindakan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa kita yang ingin segera keluar dari jeratan korupsi yang sudah sangat memprihatinkan, tetapi juga penghargaan terhadap sebuah keberanian dan kesadaran tinggi terhadap cita-cita tegaknya supremasi hukum.

Pelapor Tindak Pidana (Whistlerblower)

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1), diatur mengenai perlindungan terhadap mereka yang dikategorikan sebagai korban dan pelapor. “saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya”.

Pelapor yang dimaksud disini adalah ia yang melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan bukan merupakan seorang pelaku dari tindak pidana tersebut. Jadi dengan kata lain ia adalah pelapor murni yang mengetahui dan kemudian sadar bahwa ia harus berpartisipasi melaporkan peristiwa tersebut sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator)

Lain halnya dengan seorang justice collabrator. Ia melaporkan peristiwa yang ia pahami adalah tindak pidana dan sadar betul bahwa ia menjadi bagian atau berperan dalam tindak pidana tersebut. Peristiwa seperti ini bisa saja terjadi misalnya karena pelaku menyadari kesalahannya, merasa malu sehingga ada dorongan moral untuk berpartisipasi agar tindak pidana yang dilakukannya itu diperiksa oleh penegak hukum dan yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau latar belakang lain yang mungkin mendorong diri pelaku untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukannya.

Seorang pelaku yang bekerjasama tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006. “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana” (pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006)

Komitmen Mahkamah Agung RI.

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman tentang perlindungan whistlerblower oleh beberapa pimpinan lembaga penegak hukum yang salah satunya adalah Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya Mahkamah Agung  telah memberikan pedoman yang harus ditaati hakim dalam penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan justice collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011. Beberapa hal penting yang termuat dalam Surat Edaran tersebut yakni  :

Pedoman dalam menangani kasus yang melibatkan whistleblower adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir
  2. Apabila Pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana
  3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana yakni : menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara Terdakwa  lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Dalam pemberian perlakuan khusus yang berbentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada para hakim terkait penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, menunjukkan sebuah komitmen yang kuat untuk mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Tentu saja budaya melaporkan suatu tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana yang sangat serius seperti korupsi tidak bisa terbentuk dalam waktu yang singkat, salah satunya dikarenakan masyarakat kita terlalu lama bersikap permisif terhadap tindak pidana korupsi dan perilaku-perilaku koruptif yang terjadi di sekelilingnya dan hambatan-hambatan manusiawi lainnya seperti takut kehilangan pekerjaan, ancaman terhadap keselamatan jiwa sendiri atau keluarga dan sebagainya. Namun demikian setidaknya kita memiliki komitmen bersama yang kuat terhadap pemberantasan korupsi yang diharapkan akan mampu memicu keberanian publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Semarapura, 20 Nopember 2011

 

 


0 Responses to “PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA KORUPSI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: