07
Des
11

PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS KORUPSI, SOLUSI ATAU PELANGGARAN HAM?

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, selain pencegahan melalui pengenalan dan pembangunan budaya anti korupsi dan penindakan dengan jalan proses peradilan kepada setiap orang yang diduga melakukan korupsi, ada hal lain yang menarik yakni wacana pemberlakuan beban pembuktian terbalik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan yang melebihi batas kewajaran. Jika tidak mampu membuktikan bahwa kekayaannya tersebut bukan diperoleh dari korupsi, maka negara dapat menyita kekayaan tersebut.

 

Konsep beban pembuktian terbalik ini memang bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dimana seseorang tidak boleh dianggap bersalah apabila belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah. Hal ini juga bertentangan dengan hak-hak sipil yang diatur dalam pasal 14 angka 3 huruf g Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2005, bahwa setiap orang berhak atas jaminan untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

 

Hukum acara pidana Indonesia (UU. No 8 Tahun 1981/KUHAP) juga tidak memberikan ruang untuk memberlakukan pembuktian terbalik. KUHAP tidak membebani kewajiban bagi tersangka atau Terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atas tuduhan melakukan suatu tindak pidana (pasal 66)

 

Pembuktian terbalik dalam UU anti Korupsi

 

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, diatur mengenai beban pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi, yakni dalam pasal 12B tentang gratifikasi yang dikategorikan suap, dimana bagi penerima gratifikasi yang nilainya di atas Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dibuktikan oleh penerima gratifikasi. Pasal 28 juga mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

 

Bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

 

Berkaitan dengan harta kekayaannya, pasal 37A UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan Tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Perkembangan UU antikorupsi di Indonesia sebenarnya telah memberikan suatu konsep perimbangan atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

 

Pengaturan yang sedemikian rupa dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan, ternyata tidak mampu memaksimalkan pemberantasan korupsi. Hal ini yang kemudian mendorong KPK pada tahun 2011 mengusulkan agar penyelenggara negara yang tidak mampu membuktikan asal usul harta kekayaannya yang melebihi batas kewajaran agar dapat disita oleh negara.

 

Dari sisi percepatan pemberantasan korupsi, tentu penerapan mekanisme pembuktian terbalik melalui aturan yang sudah ada saat ini atau dengan pengaturan yang lebih khusus diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan. Terlepas dari munculnya kekhawatiran bahwa hal ini akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam penegakan hukum, misalnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum ketika menerapkan pembuktian terbalik terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

 

Kekhawatiran ini juga kurang beralasan karena dalam proses penegakan hukum untuk perkara-perkara pidana umum sekalipun, di tingkat penyidikan aparat penegak hukum sebenarnya telah melakukan proses yang mengarah kepada suatu “persangkaan” kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau kecurigaan bahwa suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dilakukan oleh orang tertentu. Proses untuk menentukan seorang tersangka ini didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup. Proses inilah yang kemudian diuji kembali dalam persidangan pengadilan, semua bukti-bukti akan diuji kembali, semua pihak didengarkan termasuk Terdakwa akan diberikan haknya untuk membela diri sebelum Hakim menentukan apakah yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Mungkin bisa dipahami jika kekhawatiran yang tersebut di atas muncul karena ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum, namun kedepan kita harus membantu membangun rasa percaya diri lembaga penegak sehingga percepatan pemberantasan korupsi bisa terwujud.

 

Harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh PNS atau Penyelenggara negara, yang pendapatannya -dalam era keterbukaan informasi seperi sekarang ini- jelas bisa diketahui oleh publik, bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk patut menduga bahwa kekayaannya tersebut didapatkan dari hasil korupsi.

 

Pemenuhan Hak Asasi Manusia juga memiliki batasan-batasannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Bukankah korupsi telah merampas begitu banyak hak-hak masyarakat umum yang seharusnya dipenuhi. Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi seharusnya dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja yang merupakan hak asasi setiap warga negara, sehingga pada akhirnya menyebabkan tidak maksimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

 

Dengan demikian, yang ditekankan dalam wacana pembuktian terbalik dalam usaha pemberantasan korupsi bukan pada pelanggaran terhadap hak-hak individual atau pelanggaran terhadap privasi semata, namun sebagai solusi bagi usaha memaksimalkan pemberantasan korupsi untuk tujuan yang lebih besar, yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.

 

Semarapura, 4 Juli 2011


0 Responses to “PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS KORUPSI, SOLUSI ATAU PELANGGARAN HAM?”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: