14
Jul
11

“NEGARA SEDANG DEMAM”

Soekarno mengungkapkan bahwa “pertempuran antara feodalisme-kuno dan feodalisme-baru itulah seolah-olah membikin badan masyarakat menjadi ‘demam’ dan ‘kurang tenaga’, memang tiap-tiap masyarakat ‘in-transformatie’ adalah seolah-olah demam”.

Pernyataan Soekarno ini berkaitan dengan transformasi struktur sosial masyarakat Nusantara yang masih dalam suasana feodalisme ketika Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mulai menancapkan kukunya di tanah air. (Yudi Latif , 2011 ; 268)

Walaupun ungkapan Soekarno tersebut di atas untuk menggambarkan kondisi masyarakat Nusantara ketika mengalami gejolak akibat ketegangan antar kerajaan-kerajaan Nusantara yang mencapai puncaknya pada abad ke-16, namun makna dalam ungkapan itu sungguh masih bisa dirasakan ketika ketegangan atau guncangan sosial terjadi dalam satu masa yang kita sebut era reformasi atau sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Presiden RI Susio Bambang Yudhoyono dalam suatu kesempatan, bahwa tidak mengejutkan bila ada yang mengatakan apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah revolusi diam-diam (the quiet revolution)

Negara merupakan satu kesatuan yang meliputi wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Kekuasaan-kekuasaan yang kemudian tercipta dari aktivitas politik di dalamnya membuat negara kemudian bergerak. Penyebab demamnya bangsa Indonesia saat ini diakibatkan oleh suatu keadaan antara lain : pemerintahan yang tidak begitu kuat karena tajamnya perbedaan pandangan elite yang berkuasa, konflik-konflik horizontal dan vertikal yang sebagian bercorak agama atau adat-istiadat, ditambah dengan tingginya ketidak percayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan proses penegakan hukum.

Bahwa perlu digaris bawah juga, konflik-konflik yang terjadi tidak selalu sederhana sifatnya, di dalamnya terkadang ada sisi-sisi yang tidak murni. Misalnya tidak murni soal adanya hukum pidana (yang merupakan hukum negara) yang dilanggar, tidak murni merupakan persoalan adat-istiadat dalam masyarakat, atau tidak murni persoalan antar satu individu dengan individu lainnya, belum lagi konflik-konflik yang bercorak agama yang diwarnai dengan pelanggaran hukum pidana, sehingga pendekatan untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas menjadi tidak sederhana pula.

Negara Indonesia berdasarkan hukum. Usaha penyelesaian persoalan yang seringkali tidak sederhana ini merupakan konsekuensi logis yang muncul justru karena kita semua sepakat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Mengapa demikian? Karena setiap persoalan yang terjadi haruslah diselesaikan dengan menggunakan hukum yang berlaku dan hukum ini bukan hanya terbatas pada hukum negara, namun juga harus memperhatikan hukum-hukum adat sebagaimana negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 18 B ayat (2) UUD 1945). Ditambah lagi hukum-hukum agama yang dijadikan pedoman bagi tiap pemeluk agama tersebut dalam aktivitas hidup sehari-hari.

Proses penegakan hukum sering kali bergerak dengan cara ditarik kesana-kemari, membuatnya seolah-olah tidak berada pada rel yang telah disiapkan sebelumnya untuk menuju tujuan tertentu yang pasti dan bisa dibayangkan oleh rakyatnya yang awam sekalipun. Hal ini juga bermakna bahwa, dalam tataran prosedural, setiap gerak penegak hukum yang boleh diketahui publik, bisa tergambar dan dipahami karena didasarkan atas hukum acara yang arahnya jelas dan tegas.

Persoalan keadilan

Penyebab lain demamnya bangsa Indonesia saat ini adalah karena adanya rasa ketidakadilan. Dalam tatanan penegakan hukum prosedural, menciptakan keadilan bukan semata-mata persoalan menjalankan hukum sesuai dengan prosedurnya yang berpihak kepada golongan masyarakat tertentu, karena jika hanya terpaku kepada kondisi demikian, maka akan muncul ketidakadilan baru. Sejatinya keadilan tidak memerlukan pemusatan konsentrasi yang berlebihan pada golongan tertentu, baik berdasarkan ras, kelas atau status sosial lainnya. Dalam tataran substansial, menurut Friedman : dalam satu pengertian, norma-norma hukum tidak dapat benar-benar netral, bahkan tidak mudah mengatakan seperti apa itu norma netral.Sudah pasti disetiap sistem, norma-normanya cocok dengan struktur sistem bersangkutan.

Friedman ingin mengatakan bahwa apa yang adil dan tidak adil, sangat tergantung pada konsep nilai tertentu atau yang sifatnya subjektif, baik subjektif perorangan maupun subjektif kelompok, suku, umat atau bangsa. Penilaian tertinggi bagi suatu sistem hukum adalah apa yang dikerjakannya, bukannya bagaimana mengerjakannya atau melalui siapa. (Achmad Ali, 2009 ; 232-235)

Dengan memahami bahwa keadilan substantif ini adalah suatu keadaan yang abstrak dan sangat subyektif, terlebih lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuknya. Maka dapat dibayangkan bagaimana sulitnya menciptakan sebuah konsep nilai yang dapat digunakan sebagai acuan bersama untuk mengidentifikasi sebuah kondisi dapat dikatakan adil atau tidak.

Solusi dan aksi

Kurangnya teladan yang diberikan kepada masyarakat bawah agar mentaati hukum, atau menunjukkan perilaku yang taat kepada penegakan hukum, sedikit tidaknya menjadi penyebab timbulnya kebingungan, frustrasi atau perilaku main Hakim sendiri dalam masyarakat. Benturan-benturan sosial, baik horinzontal maupun vertikal membawa masyarakat kepada keadaan kurang sehat.

Banyak energi yang dikeluarkan untuk mengembalikan ketentraman dan kedamaian. Namun demikian, bukan waktu yang tepat pula untuk kemudian mencari siapa yang paling layak disalahkan dalam kondisi seperti ini. Karena sebagai sebuah negara kesatuan yang sesungguhnya memiliki dasar tujuan yang jelas sebagaimana telah digariskan dalam falsafah negara yakni Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, semua pihak seyogyanya terdorong untuk bergerak ke arah yang telah disepakati bersama.

Beberapa hal yang harus terus dilakukan, khususnya di bidang hukum adalah : 1. Memastikan pembangunan hukum yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang pada dasarnya memang majemuk. Didalamnya termasuk proses memahami dan memperbaharui hukum-hukum asli (hukum adat) yang masih hidup dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga masyarakat hukum adat serta sedapat mungkin mengintegrasikannya kedalam hukum nasional di satu sisi, dan merancang suatu pembentukan hukum nasional yang memberikan perlindungan atas nilai-nilai dan norma yang masih hidup dan dianggap baik oleh masyarakat disisi yang lain.

2. Mendorong proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum formal. Selain itu, hasil akhir penegakan hukum pidana (khususnya dalam konteks pemidanaan) diusahakan tidak hanya untuk memenuhi aspek-aspek prosedural, namun juga diusahakan agar dapat memperbaiki kondisi masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana, baik dengan cara mengganti kerugian materi, permohonan maaf atau hal-hal lain yang secara psikologis bisa mengembalikan lagi kedamaian (restorative justice). Dalam perkara perdata, agar dimaksimalkan penyelesaian perkara di luar persidangan baik melalui mediasi atau tata cara lainnya yang mengedepankan musyarawah mufakat.

3. Sikap keteladanan haruslah ditunjukkan secara nyata dengan mekanisme top-down bukan bottom–up, dengan kata lain para pemimpinlah yang lebih giat memberikan contoh kepada rakyatnya. Bagaimana menunjukkan sikap yang taat kepada hukum, mempertontonkan perilaku yang baik dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat, bukan sebaliknya. Aktivitas yang dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu menimbulkan keadaan-keadaan yang membuat kita “seolah-olah demam”.

Kebijakan pembangunan hukum nasional yang bersifat komprehensif, penegakan hukum yang berada pada relnya dengan tujuan menciptakan keadilan dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, diharapkan menjadi salah satu cara untuk sedikit demi sedikit memperbaiki keadaan-keadaan yang menjadi penyebab demamnya negara ini, sehingga mampu mengembalikan kekuatan bangsa agar siap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya di masa depan.

Semarapura, 27 Juni 2011


0 Responses to ““NEGARA SEDANG DEMAM””



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: