13
Jul
11

MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI*

Pemberatasan korupsi melalui penegakan hukum hanya berhasil melawan korupsi pada tataran kulitnya saja. Diperlukan upaya perlawanan yang lebih “ideologis” untuk membentengi masyarakat dari penyakit korupsi.

Sejarah panjang perlawanan bangsa Indonesia terhadap korupsi, telah membuktikan bahwa ternyata proses peradilan terhadap kasus korupsi tidak linier dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi. Memperlakukan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa bukan tanpa dasar.

Setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang sehingga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah konvensi yang dinamakan United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2006, yakni antara lain : 1. Adanya keprihatinan atas keseriusan dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum, 2. Kasus-kasus korupsi seringkali melibatkan aset yang besar yang merupakan bagian penting dari sumber daya negara. 3 Korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi.

Aspek Budaya

Apakah karena korupsi yang sudah begitu menjalar pada setiap aspek dan tingkat kehidupan masyarakat, membuat beberapa ahli hukum mengungkapkan dengan tegas bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia?

Jika bicara dalam konteks budaya, kita tentu harus keluar dari ranah hukum praktis atau segala prosedur formal penegakan hukum yang sedemikian rumitnya-walaupun budaya juga sesungguhnya sangat kompleks dan abstrak- kemudian memperhatikan kehidupan sosial budaya dalam bentuk interaksi–interaksi sosial atau perilaku-perilaku kita sehari-hari. Setiap peradaban menyimpan filsafat-filsafat kehidupan.

Filsafat kehidupan ini kemudian selalu diusahakan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian akan menjadi tanda atau identitas budaya suatu bangsa. Pada kenyataannya wujud kebudayaan yang berupa perilaku-perilaku sehari-hari ini tidak semuanya positif, perilaku yang negatif mampu menjebak setiap generasi. Salah satunya bernama perilaku koruptif, yang membuat seluruh kelengkapan negara yang diberikan kekuasaan dalam menegakkan hukum tidak pernah berhenti bekerja, bereaksi terhadap perilaku-perilaku ini.

Sekilas berkembang pandangan bahwa masyarakat Timur mengembangkan kebudayaan dengan semangat spiritual, sedangkan Barat cenderung berdasarkan logika. Namun demikian, interaksi global keduanya telah menciptakan sebuah interpretasi baru terhadap budaya masing-masing, bahkan lebih jauh keduanya menemukan bagian-bagian tertentu yang cocok untuk saling mempengaruhi kebudayaan masing-masing.

Sentuhan-sentuhan budaya dari belahan dunia lain, terutama yang menyebabkan berubahnya orientasi hidup masyarakat Indonesia, sedikit tidaknya menyumbangkan pengaruh kepada berkembangnya tuntutan pemenuhan sumber daya untuk menjalankan kehidupan yang makin kompleks disamping menciptakan harmoni budaya yang baru.

Budaya tidak terbatas pada acara-acara seremonial atau hasil karya fisik yang indah bernilai seni tinggi yang membuat para penikmatnya berdecak kagum. Budaya juga bukan sekedar pakaian yang unik, bukan hanya bagaimana masyarakatnya menjalankan ajaran-ajaran agama dalam tataran seremonial. Namun lebih luas dari itu, budaya adalah keseluruhan cara atau pola berpikir, dan perilaku yang ditunjukkan sebuah masyarakat di segala bidang yang berguna untuk menjalankan kehidupannya Sikap Permisif Terhadap Korupsi Terkait dengan sikap hidup masyarakat yang mulai menganggap korupsi kecil-kecilan atau menganggap perilaku koruptif adalah hal biasa, atau bahkan cenderung permisif.

Ada beberapa contoh yang dapat membangun dialektika misalnya : memberi “uang rokok” atau “uang bensin” kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan rendah adalah hal biasa, bahkan orang-orang yang rajin menebar “uang receh” ini justru dianggap baik hati sehingga menjadi populer di tengah masyarakat. Kita tidak gelisah jika ada juru parkir yang tidak mau memberikan karcir parkir setelah kita membayar, bahkan ada yang justru malas meminta karcis parkir dengan alasan yang mungkin membuat kita tersenyum “kasihan, biarkanlah tukang parkir menerima rejeki lebih banyak”. Eratnya hubungan kekeluargaan dan pertemanan yang dibawa-bawa kedalam sistem birokrasi-dalam tataran tertentu disebut sebagai nepotisme- membentuk jaringan yang sulit diputus. Anggota keluarga PNS atau penyelenggara negara sering meminta bantuan untuk melancarkan urusannya (mendahulukannya dibandingkan dengan masyarakat lain) karena tidak mau repot berurusan langsung dengan birokrasi. Kebiasaan mengadakan acara-acara seremonial di instansi publik yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan tugas sehari-hari namun membutuhkan dana besar yang pada kenyataannya tidak bisa dibiayai dari anggaran resmi, juga berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau tindakan-tindakan yang menyalahi aspek-aspek etika.

Beberapa contoh sederhana di atas adalah sebagian kecil dari interaksi sosial nyata dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sebuah pola perilaku yang koruptif yang disadari atau tidak, akan berpengaruh kepada kualitas interaksi sosial yang lebih besar atau dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwa pada intinya sebagian besar korupsi berawal dari adanya kesepakatan dua arah.

Pemilik kekuasaan (PNS atau penyelenggara negara) dan yang memiliki kepentingan dengan kekuasaan, bersekutu untuk memenuhi kepentingannya. Kesepakatan-kesepakatan seperti ini walaupun terkadang tidak secara langung dapat dilihat aspek kerugian keuangan negara atau perekonomian negaranya, namun setidaknya menyebabkan memburuknya kualitas penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Budaya Anti Korupsi

Jika Budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan tanpa pamrih disadari merupakan karakter dari bangsa Indonesia, maka seseorang yang berkuasa (memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara untuk melaksanakan pelayanan publik) seyogyanya sadar bahwa kekuasaan itu diberikan kepada dirinya semata-mata untuk kepentingan negara dan bangsa. Begitupun sebaliknya, pemilik kepentingan senantiasa menonjolkan karakter anti menyogok, anti berkolusi untuk mewujudkan kepentingannya. Dengan demikian celah korupsi akan semakin sempit.

Sikap kita, cara kita menanggapi atau pilihan kalimat yang terucap untuk menyatakan bahwa kita tidak suka ada seseorang disekitar kita yang berniat atau melakukan korupsi, adalah awal dari pembentukan budaya anti korupsi. Hal ini akan menciptakan tanda yang tegas bahwa bangsa Indonesia memiliki keinginan kuat untuk membangun generasi yang tangguh untuk menghadang dan melawan korupsi di masa sekarang dan masa depan.

Program kantin kejujuran termasuk salah satu usaha untuk memperkenalkan dan membangun budaya anti korupsi sejak dini. Hingga tahun 2010 telah didirikan sekitar 4.000 kantin kejujuran diberbagai jenjang sekolah di Indonesia. Walaupun program ini kurang sukses, namun kegiatan semacam ini harus dilakukan secara konsisten di seluruh daerah di Indonesia dengan kemasan-kemasan yang berbeda dan menarik. Bahkan lembaga-lembaga masyarakat adat yang masih kuat seperti yang ada di Bali, harus senantiasan didorong melakukan langkah-langkah nyata untuk membangun hukum-hukum adat (baik yang tertulis maupun tidak tertulis) yang anti terhadap perilaku-perilaku koruptif.

Membangun budaya masyarakat yang berkarakter anti korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Ini adalah pernyataan dalam tataran ide yang harus diperjuangkan dengan harga yang mahal dalam tindakan nyata.

Pembentukan budaya anti korupsi dimasa depan haruslah merupakan hasil dari pembaharuan dari karakter masyarakat Indonesia.

Kebersamaan yang saling mengingatkan akan bahaya perilaku koruptif, bukan memelihara kebersamaan yang justru menarik orang lain masuk ke lingkaran korupsi.

Jujur dan tanpa pamrih dalam melayani masyarakat, sehingga tidak ada kepentingan atau tujuan-tujuan pribadi (vested interest) dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.

Karakter religius yang mempergunakan nilai-nilai agama untuk menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi dan menolak menggunakan sumber-sumber daya yang patut dicurigai dari hasil korupsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan ritual agama.

Bagi PNS atau penyelenggara negara berarti siap membangun kehidupan yang sederhana, sabar menghadapi benturan benturan sosial karena melawan arus sikap umum lingkungan sekitar.

Semarapura, 11 Juni 2011

*Tulisan ini dimuat dalam harian Balipost tanggal 18 Juni 2011


0 Responses to “MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI*”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: