10
Jun
11

KETIKA MENERIMA ATAU MEMBERI HADIAH (GRATIFIKASI) BERUBAH MENJADI KORUPSI

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah gratifikasi kurang populer di masyarakat. Yang sering terdengar  adalah istilah “pemberian hadiah” oleh seseorang kepada pejabat/pegawai negeri sehubungan dengan kewenangan yang dimiliknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan yang tegas melarang pegawai negeri/ penyelenggara negara menerima hadiah dalam keadaan seperti tersebut di atas. Pasal 418 mengatur bahwa “seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu, ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dalam suasana batin ingin memberantas korupsi lebih serius sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Tap MPR RI Nomor : VIII/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 menambah ancaman pidana dalam pasal 418 KUHP yang semula maksimal 6 bulan penjara, menjadi minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara serta denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000

Dalam perkembangannya kemudian, pasal 418 KUHP ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pasal 43 B Undang-undang No 20 Tahun 2001. Tetapi substansi pasal 418 telah dimasukkan ke dalam Undang-undang tersebut.

Istilah gratifikasi mulai dipergunakan secara luas dalam usaha pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan hukum semenjak diatur secara khusus dalam pasal 12 B Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri, maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan demikian istilah gratifikasi ini adalah perluasan dari terminologi “pemberian hadiah” yang mungkin diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saat atau setelah melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, tidak semua pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana penyuapan, karena yang dianggap suap, hanyalah pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Inilah yang membedakan antara gratifikasi yang berubah menjadi suap, dengan menerima hadiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang No 31 Tahun 1999.

Mengidentifikasi gratifikasi

Proses identifikasi, khususnya bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap segala bentuk pemberian kepadanya, sangatlah penting untuk mengetahui apakah gratifikasi yang diterima dapat dikategorikan sebagai hadiah yang legal atau ilegal.

Sebagaimana termuat dalam buku saku gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bisa membantu proses identifikasi gratifikasi, antara lain :

1. Apa yang menjadi motif dari pembe­rian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi? Jika motifnya adalah dituju­kan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknya ditolak. Seandainya karena terpaksa oleh keadaan, gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke KPK

2. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan atau posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudu­kan atau posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja. Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial)

3. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Artinya terdapat kaitan berkenaan dengan atau menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat ini, seperti misalnya sebagai panitia pengadaaan barang dan jasa atau lainnya? Jika jawabannya ya, maka pemberian tersebut patut Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi ilegal.

Pertanyaan-pertanyaan lain bisa juga dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi gratifikasi yang diterima, misalnya : Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?, Apakah pemberian tersebut diberikan secara terbuka atau rahasia? Atau kewajaran nilai dan frekkuensi pemberian yang diterima secara sosial.

Pegawai negeri atau penyelenggaran negara sering kali dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia tidak mampu menolak pemberian atau hadiah, semata-mata karena tidak ingin melukai perasaan masyarakat yang mengekspresikan sikap penghormatan terhadap kedudukanya itu dengan memberikan hadiah. Misalnya pemberian cindera mata dari kelompok masyarakat tertentu sebagai ungkapan rasa terimakasih atas kunjungan kepada mereka, atau hadiah dalam rangka penyambutan kedatangan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dihormati di daerah itu.

Maka dari itulah, dibuat suatu mekanisme pelaporan bagi penerima gratifikasi dan pemeriksaan status gratifikasi yang dilakukan oleh KPK. Hasilnya adalah penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

Bagaimana dengan nasib pemberi hadiah atau gratifikasi? pasal 13 Undang-undang No 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.

Mengubah pola pikir

Pemberian hadiah merupakan sesuatu yang sangat biasa dalam pergaulan bermayarakat sehari-hari. Pemberantasan korupsi bukan bermaksud untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang memiliki corak hubungan kekerabatan yang khas atau persahabatan yang erat, khususnya dalam konteks saling membantu jika seorang sahabat atau keluarga mengalami kesulitan. Hanya saja sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, harus tunduk kepada aturan-aturan berlaku baginya. Dalam kaitannya dengan gratifikasi, harus dipahami ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, sehingga potensi konflik kepentingan di kemudian hari dapat dihindari.

Masih tertanamnya pola pikir bahwa jika kita sudah melayani masyarakat dengan baik, menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, maka menerima pemberian dari orang yang kita layani yang menganggap kita sudah bekerja dengan baik, adalah sebuah rejeki, menyebabkan praktek-praktek penerimaan gratifikasi ilegal kian subur.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam keadaan yang sulit sekalipun, harus berusaha sekuat tenaga melawan kekuatan arus korupsi semacam ini, untuk tujuan yang telah disepakati bersama, yakni menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Semarapura, 25 Mei 2011


0 Responses to “KETIKA MENERIMA ATAU MEMBERI HADIAH (GRATIFIKASI) BERUBAH MENJADI KORUPSI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: