10
Jun
11

HUKUM DAN KEADILAN YANG DIJIWAI PANCASILA

NegaraIndonesiaadalah negara hukum, pernyataan yang tegas ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ini bermakna bahwa pembangunan negara harus didasari atas prinsip-prinsip hukum. Pertanyaannya kemudian adalah, hukum yang seperti apa yang seharusnya digunakan sebagai kerangka dasar dalam pembangunan bangsa dan negaraIndonesia?

Setiap bangsa memiliki keunikannya sendiri, tidak terkecualiIndonesia. Kita memiliki nilai-nilai atau norma-norma sendiri yang cocok diterapkan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam pidatonya (menjawab permintaan Dr. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mengatakan bahwa “kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat bangsa dan negara ini”. (Yudi Latif- Negara Paripurna ; 2011)

Tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan fase perumusan atau yang lebih dikenal dengan hari kelahiran Pancasila, kemudian secara konstitusional disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara.

Jika kita ingin melihat bahwa pembangunan sistem hukum Indonesia yang terfokus dan terlembaga dengan lebih modern (yang tentu juga masih tetap diwarnai oleh hukum adat yang hidup dalam masyarakat) dimulai setelah disahkannya UUD 1945, dimana nilai-nilai Pancasila yang telah digali oleh Bung Karno dari bumi tanah air Indonesia digunakan sebagai dasarnya, maka ada dua hal mendasar yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yakni soal perumusan isi hukum dan penegakannya yang kemudian akan membentuk kultur hukum Indonesia

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Begitulah ditegaskan dalam UU. No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini berarti bahwa segala produk perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah, harus bersumber dari nilai-nilai pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Persoalannya kemudian adalah, dengan begitu banyaknya perundang-undangan yang dibuat, mampukah masyarakat menilai apakah substansinya sudah sesuai atau sejalan dengan Pancasila? Jika bisa dan ternyata ada yang tidak sesuai, apa yang kemudian bisa dilakukan?

Berangkat dari persoalan ini, bangsaIndonesiatelah menunjukkan kemajuannya dalam hal membangun sistem hukum yang melindungi hak-hak warga negaranya. UUD 1945 telah menyediakan sebuah mekanisme kontrol untuk menguji peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, setelah perubahan ketiga UUD 1945 kita diperkenalkan kepada sebuah lembaga baru yang disebut Mahkamah Konsitusi (MK). Lembaga ini memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan demikian setiap pihak yang merasa hak atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah UU, bisa mengajukan judicial review kepada MK. Dengan kata lain bahwa terciptanya mekanisme judicial review di MK ini, adalah untuk menguji apakah UU yang dihasilkan melalui proses politik antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sesuai dengan amanat UUD yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Melalui mekanisme ini, salah satu unsur penting dalam sebuah negara namun sering kali berada dalam posisi yang lemah yakni rakyat, diberikan peluang yang besar untuk melakukan kontrol, sebagaimana yang termuat dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945, dimana tujuan dibentuknya UUD adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hukum dan Keadilan

Sungguh sulit membuat suatu pernyataan tentang hukum mana atau hukum yang seperti apa yang kita anggap adil. Kita ingin menitik beratkan keadilan bagi siapa? Ketika Hakim menjatuhkan putusan bagi seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan sangat mungkin terasa tidak adil bagi Terdakwa atau bagi korban.

Nilai-nilai Pancasila menegaskan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memiliki perhatian besar kepada kemanusiaan, yang berarti salah satunya adalah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia, penghargaan atas harkat dan martabat manusia secara utuh dalam perkembangan kekinian,. Harus mengutamakan tujuan mempersatukan dan melindungi rakyat yang jelas-jelas memiliki latar belakang suku, agama, ras yang berbeda, mengedepankan musyarawah dan mufakat, serta sebesar-besarnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Saat ini, mewujudkan keadilan sosial bukan setama-mata dilihat dari sisi keadilan perekonomian untuk mensejahterakan rakyat secara ekonomi, namun juga keadilan sosial yang diwujudkan dalam sistem penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Seorang Hakim ketika menjatuhkan putusan dalam perkara pidana misalnya, selain menerapkan hukum (perundang-undangan) kepada Terdakwa yang terbukti bersalah, dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi juga diharapkan berusaha memperbaiki kerusakan akibat goncangan sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, dapat diaplikasikan oleh penegak hukum dalam praktek peradilan. Seperti yang diusulkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa di Indonesiaperlu diciptakan suatu coorporate culture dalam pengadilan atau peradilan Indonesia. Itu berarti bahwa Hakim, Jaksa Penuntut Umum Advokat tidak berhadapan satu sama lain dalam suasana liberal, melainkan mereka bersatu untuk melahirkan putusan pengadilan yang sangat menangkap sekalian kegelisahan, penderitaan dan cita-cita yang disebut hati nurani masyarakat. (Satjipto Raharjo ; 2000)

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh G. Puchta bahwa “Hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya”

BangsaIndonesiaakan menjadi bangsa yang besar dan kuat jika semakin hari kita makin mampu memahami dan mengaplikasikan dasar falsafah negara kita dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang paling tepat untukIndonesia. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan Pancasila untuk menjiwai pembangunan hukumIndonesiayang berkeadilan. Karena Pancasila adalah satu-satunya perekat rasa kebangsaan kita.

 

Semarapura, 27 Mei 2011


1 Response to “HUKUM DAN KEADILAN YANG DIJIWAI PANCASILA”


  1. 1 Nur Rohmah
    Oktober 8, 2014 pukul 6:06 am

    boleh tau sumber bukunya?makasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: