14
Feb
11

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Selama ini kita sering mendengar banyak orang menyebutkan istilah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). “Ini adalah pelanggaran HAM” katanya… atau, “anda sudah melanggar HAM saya”..kata yang lain.

Setiap perbuatan seseorang, yang melanggar hak orang lain, atau merugikan orang lain, pada dasarnya adalah melanggar Hak Asasi Manusia. Hanya saja, sebagian dari perbuatan-perbuatan itu telah dikriminalisasi oleh negara melalui Undang-Undang tertentu yang berisi aturan-aturan pidana. Alat-alat kelengkapan negara yang diberikan kewenangan untuk menciptakan ketertiban umum, berusaha untuk menerapkan hukum (yang dibentuk melalui proses politik itu) itu kepada warga negaranya.

Misalnya, ada seseorang yang mencuri barang milik orang lain, itu melanggar HAM, karena ada hak asasi manusia berupa hak kebendaan yang dilanggar oleh si pencuri. Maka Polisi bergerak untuk menangkap pelaku, Hakim mengadili di Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada si pelaku.

Begitulah secara sederhana mekanismenya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dikriminalisasi. Lalu Pengadilan Hak Asasi Manusia kerjanya apa?

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (diatur dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000) khusus dibentuk untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yakni Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Genosida

Istilah Genosida berasal dari seorang sarjana yang bernama Raphael Lemkin, Ia adalah orang yang pertama kali mengajukan istilah tersebut ke konferensi internasional tahun 1933 untuk memasukkan tindakan “serangan terhadap kelompok bangsa, agama dan etnis” sebagai kejahatan internasional. Lemkin yang bekerja di Departemen Urusan Perang (War Ministry) Amerika Serikat, mempopulerkan istilah genosida yang berasal dari bahasa Yunani “genos” yang berarti ras/suku dan kata “cide” dari bahasa Latin yang berarti pembunuhan. Dia juga mengatakan bahwa istilah “etnocide” mempunyai arti yang sama karena “etno” berarti bangsa dan “cide” berarti pembunuhan.

Menurut Lemkin : “Genosida berarti pemusnahan kelompo etnis. Secara umum, Genosida tidak harus berarti pemusnahan yang segera terhadap suatu bangsa. Ini diartikan sebagai adanya unsur niat yang sudah direncanakan lebih dahulu melalui berbagai tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan fondasi utama kehidupan kelompok suatu bangsa. Cara pelaksanaannya, biasanya dengan cara memecah belah institusi politik dan sosial, budaya, bahasa, perasaan kebangsaan, agama dan lain lain … dan pemusnahan terhadap keamanan pribadi, kemerdekaan, kesehatan, martabat dan bahkan kehidupan individu dari suatu kelompok…”  (Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggung Jawaban Komando MA-RI Hal. 3)

Pada tahun 1998, Statuta Roma mencantumkan kejahatan genosida sebagai salah satu Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional., yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a UU No 26 Tahun 2000 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota

kelompok;

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d.  memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

 

Kejahatan Kemanusiaan

Istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (crimes against humanity) dikembangkan sejak Petersburg Declaration tahun 1868. Sebagai suatu konsep pidana, semula dikembangkan dalam konteks hukum perang berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 (Hague Convention) yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata. Konvensi ini menyatakan bahwa hukum kemanusiaan (law of humanity) merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan maupun penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata. Kodifikasi ini didasarkan kepada praktik negara yang diturunkan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai hukum kemanusiaan berdasarkan sejarah dari berbagai kebudayaan.

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, peristiwa pembunuhan besar-besaran terhadap warganegara Turki keturunan Armenia tahun 1915, digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban (crimes against humanity and civilization) sejak itu masyarakat internasional mengakui bahwa negara harus bertanggung jawa atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya.

 

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b UU No 26 Tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

a.    pembunuhan;

b.    pemusnahan;

c.    perbudakan;

d.    pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e.    perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f.     penyiksaan;

g.    perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h.    penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i.     penghilangan orang secara paksa; atau

j.     kejahatan apartheid.

 

Itulah secara singkat uraian mengenai dua bentuk Pelanggaran HAM berat yang menjadi kewenangan dari Pengadilan HAM untuk mengadilinya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2006.

 

Semoga bermanfaat

Sumber :

  1. Statuta Roma – Mahkamah Pidana Internasional (Elsam – 2006)
  2. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  3. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  4. Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggung Jawaban Komando MA-RI (MA-RI 2006)
  5. Kasus-Kasus hukum yang terkait dengan Pengadilan Internasioanl Untuk Rwanda (Elsam 2006)

 


0 Responses to “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: