28
Des
09

GEJALA-GEJALA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM DALAM KONTEKS MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL (catatan hukum akhir tahun)

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia merupakan salah satu cita-cita tertinggi bangsa ini. Cita-cita tersebut seharusnya mengilhami seluruh kegiatan politik -dalam pengertian mewujudkan kebaikan bersama- yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itulah, setiap gejala-gejala sosial yang terjadi (khususnya yang terkait dengan penegakan hukum) harus senantiasa diperhatikan sebagai sebuah pertanda perubahan pola pikir dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa bergerak secara dinamis.

Ada sementara anggapan dalam masyarakat bahwa keadilan hanya milik orang-orang kaya atau orang-orang dengan status sosial tertentu. Sedangkan rakyat kecil seperti misalnya petani, nelayan, buruh pabrik, pegawai rendahan, pedagang kecil, hanya bisa mengusap dada ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil. Anggapan seperti ini muncul kepermukaan sebagian besar diakibatkan karena kesenjangan yang semakin lebar antara apa yang ideal dengan kenyataan perilaku penegakan hukum. Anggapan ini tentu tidak bisa digunakan untuk memberikan gambaran perilaku penegak hukum secara keseluruhan, karena pada kenyataannya masih banyak yang berusaha sekuat tenaga –walaupun dengan segala keterbatasannya- menciptakan formula-formula yang tepat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pergerakan rasa keadilan masyarakat senantiasa berubah. Perubahan itu terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah pendidikan yang semakin merata dan meningkatnya akses informasi yang terutama dibantu oleh pers serta perkembangan teknologi. Pergerakan ini kemudian semakin terasa ketika kekuatan masyarakat meningkat disatu sisi dan kekuatan aparat negara melemah akibat perubahan kebijakan politik dalam negeri disisi yang lain. Keadaan inilah yang kemudian mendorong individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat kemudian menjelma menjadi sebuah kekuatan sebagai pelopor yang memberikan inspirasi untuk melakukan perubahan.

Hukum dapat dikatakan bermanfaat jika ternyata ia hidup dalam masyarakat, dijadikan panduan oleh mereka dengan tujuan agar kehidupannya menjadi lebih teratur, damai dan berbahagia. Kegoncangan sosial yang terjadi dalam masyarakat diharapkan dengan cepat bisa dinetralkan kembali melalui penegakan hukum (salah satunya dengan penjatuhan sanksi) oleh aparat negara yang diberikan kekuasaan untuk itu.

Penegakan hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kedamaian dalam pergaulan hidup ini berarti disatu pihak adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau interpersonal), dan dilain pihak adanya ketentraman (yang bersifat interpribadi atau personal). Jika keduanya serasi, barulah tercapai suatu kedamaian.

Meningkatnya pengetahuan hukum dan akses informasi bagi masyarakat, ternyata mempengaruhi reaksi mereka terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan perilaku-perilaku elite dalam menjalankan kekuasaannya untuk menciptakan dan menegakkan hukum. Reaksi yang dilakukan baik berupa kegiatan-kegiatan individual atau aksi-aksi yang melibatkan orang banyak, sedikit banyak telah memberikan tekanan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan kewenangannya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagai akibat dari perkembangan pergaulannya dengan kelompok masyarakat lain, atau kemajuan dibidang pendidikan, negara sesungguhnya mengharapkan masyarakat akan lebih patuh kepada hukum yang diciptakan melalui proses politik. Namun persoalannya menjadi tidak mudah ketika kesadaran hukum ini kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memberikan penilaian, apakah aturan hukum yang sudah ada atau yang akan ada, sudah melindungi hak-hak dasarnya sebagai manusia? atau kesadaran tersebut dipergunakan untuk menilai apakah telah terjadi diskriminasi dalam tindakan penegakan hukum?

Perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai penjuru negeri sebagai reaksi atas ketidakadilan yang mereka rasakan, direspon oleh angota masyarakat lain dengan membentuk suatu ikatan-ikatan yang merupakan satu kesatuan (solidaritas) yang didalamnya mengandung suatu kepercayaan dan perasaan yang sama. Solidaritas ini akhirnya terbentuk dengan kuat karena adanya suatu perasaan yang senasib dan rasa empati yang tinggi. Gejala-gejala seperti ini semakin mudah diketahui dan dipantau berkat perkembangan teknologi saat ini. Teknologi informasi menyediakan banyak sarana untuk menampung aksi solidaritas seperti ini, kemudian menggemakannya ke seluruh penjuru dunia.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kaedah hukum dasar ini memberikan suatu petunjuk yang jelas, bahwa negara melalui lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan darinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, harus melaksanakan kekuasaannya itu dengan tujuan tiada lain untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh suatu keadilan dari proses penegakan hukum.

Tidak mudah memang meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan keadilan dengan cara mencoba menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya dengan bantuan lembaga penegak hukum yang ada atau melalui proses peradilan yang selama ini telah berjalan. Kondisi masyarakat yang saat ini tidak lagi percaya kepada lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan yang ada, telah secara nyata kemudian mempengaruhi tatanan kelembagaan negara yang kemudian melahirkan lembaga-lembaga sementara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Ad hoc atau lembaga pengawas eksternal yang betugas untuk memastikan ketaatan aparat penegak hukum kepada etika profesi dalam setiap tindakan dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya. Inilah pengaruh nyata gejala-gejala sosial terhadap sistem hukum kita.

Jika diperhatikan dengan baik, begitu banyaknya aturan-aturan yang tersusun dalam perundang-undangan tidak terlalu menarik bagi sebagian besar dari masyarakat kita yang masih bergulat dengan kesulitan-kesulitan perekonomian. Namun demikian, sejauh  ini mereka memperhatikan dan menangkap dengan jelas pola perilaku dari penegak hukum kita sehari-hari. Mereka merasakan dengan baik dan mampu bereaksi jika ada ketidakberesan yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang didalamnya terkait mengenai, bagaimana mereka diperlakukan di depan hukum?, bagaimana mereka memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang terjadi selama proses penegakan hukum? dan hasil akhir dari seluruh rangkaian proses tersebut.

Pada akhirnya, kita semua harus berbesar hati melihat semua gejala-gejala ini secara utuh sebagai suatu proses menuju perbaikan. Kontrol yang besar dari masyarakat sesungguhnya akan memberikan efek positif bagi perbaikan kualitas penegakan hukum.

Rakyat berhak melakukan kontrol itu secara langsung setiap saat. Yang penting semuanya dilakukan untuk suatu tujuan dan kepentingan yang jelas, yakni mewujudkan keadilan sosial.

Waingapu, 20 Desember 2009


2 Responses to “GEJALA-GEJALA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM DALAM KONTEKS MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL (catatan hukum akhir tahun)”


  1. September 9, 2011 pukul 9:09 am

    hukum sebagai gejala sosial dan gejala universal itu apa???


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: