02
Des
09

Tentang Hak Angket DPR

Selama beberapa waktu belakangan ini, media massa dipenuhi berita tentang hak angket yang laksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai persoalan hukum yang menyangkut Bank Century. Apa sebenarnya hak angket itu?

Tulisan ini hanya bertujuan berbagi informasi mengenai istilah-istilah hukum yang ramai dibicarakan dalam masyarakat.

Mari berbagi ………

Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 pasal 20A (1) (perubahan ke dua) yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 bahwa DPR memiliki 3 fungsi yakni : fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya itu DPR diberikan hak diantaranya berupa : hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Pasal 77 ayat (3) UU No 27 Tahun 2009 menyebutkan : hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 166 Peraturan Tata Tertib DPR RI, diatur bahwa :

  1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
  2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
    1. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undangundang yang akan diselidiki; dan
    2. Alasan penyelidikan.

Usulan ini kemudian diajukan kepada Pimpinan DPR. Setelah disampaikan kepada seluruh anggota DPR, Badan Musyawarah kemudian membahasnya, lalu menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket tersebut.

Jika rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui usul mengadakan angket, DPR kemudian membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket. Panitia Khusus ini sifatnya sementara, setelah tugasnya selesai (baik karena masa penugasannya telah berakhir atau tugasnya dinyatakan selesai) maka Panitia Khusus ini dibubarkan.

Panitia khusus inilah yang akan bekerja melakukan penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 di atas (misalnya : meminta keterangan sari pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan)

Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket, didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada Presiden.

DPR dapat menindaklanjuti keputusan tentang laporan hak angket, sesuai dengan kewenangan DPR menurut peraturan perundang-undangan. (pasal 170 angka 1-3)

Semoga bermanfaat

Waingapu, 2 Desember 2009

<b>Sumber : Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD. Peraturan Tata Tertib DPR RI. <b/>


0 Responses to “Tentang Hak Angket DPR”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: