30
Nov
09

Tentang istilah hukum : SP3, SKPP, Deponering, Grasi, Amnesti, Abolisi

Selama sepekan ini, ada beberapa istilah hukum yang ramai diberitakan di media massa. sebagian dari masyarakat mungkin kurang akrab dengan istilah-istilah tersebut karena memang hanya dipergunakan ketika ada persoalan hukum tertentu yang sedang terjadi dalam masyarakat. Catatan ini hanya bertujuan berbagi sedikit informasi mengenai istilah-istilah hukum di atas, yang pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

<b> SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)</b>

Tindakan penghentian penyidikan ini merupakan kewenangan Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang jika ternyata ia tidak memperoleh cukup bukti atau peristiwa yang sedang dilakukan penyidikan bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan tersebut dihentikan demi hukum.

<b>SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan)</b>

Berbeda dengan SP3, SKPP ini merupakan kewenangan Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara) alasa-alasan yang mendasari Penuntut Umum mengambil tindakan ini adalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau eprkara tersebut ditutup demi hukum

<b>DEPONERING (Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum)</b>

Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas (penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)

Perlu diketahui juga bahwa dalam penegakan hukum dikenal asas oportunitas yang mengandung pengertian bahwa dalam melakukan penegakan hukum harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan bangsa dan negara..

<b>GRASI</b>

Dasar hukum Grasi ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana.

Jika seseorang telah diputuskan bersalah melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka terpidana atau melalui keluarganya dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

<b>AMNESTI dan ABOLISI</b>

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” (sesuai dengan perubahan yang pertama)

Penjabaran mengenai Amnesti dan Abolisi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang dibuat untuk menyesuaikan antara pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara RI. Dengan Penetapan Presiden No 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti. Dalam pasal 1 UUdrt. No 11 Tahun 1954 disebutkan bahwa Presiden atas kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

Aturan ini tentu sudah harus di revisi kembali karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan bertama), dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden  harus terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perbedaan antara amnesti dengan abolisi adalah :

Amnesti merupakan penghapusan segala akibat dari hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, sedangkan abolisi adalah peniadaan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana.

<b>Sumber : UU 1945, Undang-Undang No 16 tahun 2004, Undang-Undang No 8 Tahun 1981,Undang-Undang No 22 Tahun 2002, Undang-Undang darurat No 11 Tahun 1954.</b>

Semoga bermanfaat

Waingapu, 22 Nopember 2009

 

 

 


7 Responses to “Tentang istilah hukum : SP3, SKPP, Deponering, Grasi, Amnesti, Abolisi”


  1. 1 halilintar
    April 28, 2010 pukul 5:00 am

    trus apa bedanya grasi dengan amnesti dan abolis kan sama ada kesamaan unsur yaituh penghapusan pidana yang semua kalau diperhatikan uda terangkum dalam grasi

    • 2 darpawan
      Mei 7, 2010 pukul 7:22 am

      Amnesti merupakan penghapusan segala akibat dari hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, sedangkan abolisi adalah peniadaan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. (tindakan ini harus berdasarkan dari nasihat tertulis dari Mahkamah Agung dan mempertimbangkan pendapat DPR) Tindakan ini terjadi sebelum si pelaku diadili di pengadilan.

      Grasi atau pengampunan ini berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana dan tidak perlu mempertimbangkan pendapat DPR, cukup mempertimbangkan pendapat tertulis dari Mahkamah Agung saja. (pasal 4 UU No 22 Tahun 2002) Upaya hukum grasi ini bisa ditempuh setelah pelaku kejahatan diadili.

  2. 3 elang
    Juni 14, 2010 pukul 8:55 am

    saya coba bolak-balik penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan cari di Kamus Hukum belum menemukan istilah DEPONERING. Istilah deponering (bahasa belanda) deponer artinya membuang.
    Pertanyaan saya istilah Deponering sebagaimana yang sering diucapkan pakar hukum dan wartawan apa benar disebutkan secara harfiah dalam UU 36/2004 ?

  3. 4 elang
    Juni 14, 2010 pukul 8:56 am

    saya coba bolak-balik penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan cari di Kamus Hukum belum menemukan istilah DEPONERING. Istilah deponering (bahasa belanda) deponer artinya membuang.
    Pertanyaan saya istilah Deponering sebagaimana yang sering diucapkan pakar hukum dan wartawan apa benar disebutkan secara harfiah dalam UU 16/2004 ?

    • 5 darpawan
      Juni 23, 2010 pukul 12:44 am

      Terimakasih atas kritiknya. Memang benar apa yang Saudara sampaikan, bahwa istilah deponering tidak ada disebutkan dalam undang-undang No 16 Tahun 2004. Istilah itu hanya ramai disebut oleh banyak pihak (pakar hukum dan Media). Menurut pendapat saya apa yang mereka maksud selama ini adalah soal kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 35 huruf c UU tersebut.

      Saya minta maaf jika ternyata memang istilah hukum deponering yang selama ini dipergunakan secara luas oleh pakar hukum sebagai persamaan dengan mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum adalah suatu istilah hukum yang salah dari sudut pandang bahasa.

      Sekali lagi terimakasih, kritik Anda sangat saya hargai.

  4. 6 Gerfas
    Oktober 10, 2010 pukul 12:26 am

    terima kasih,.. sangat bermanfaat sekali…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: