28
Sep
09

Harapan dari eksistensi sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (catatan hukum akhir pekan)

Apa yang telah dilakukan KPK sejak mulai aktif tahun 2003 (setelah dikeluarkannya UU No 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) memang banyak mencengangkan publik, walaupun sempat terguncang -karena kasus pemerasan yang menimpa penyidik KPK, tuduhan keterlibatan ketua KPK dalam kasus pembunuhan berencana dan yang paling terakhir adalah sangkaan kepada dua pimpinan KPK yang diduga menyalah gunakan wewenang dan menerima suap- namun secara kelembagaan, KPK tetap tegak berdiri menghadang laju arus korupsi di Republik ini.

Tugas dan wewenang yang dimiliki KPK ini sangat luas, meliputi koordinasi dengan instansi lain, melakukan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Bahkan dalam tugasnya melakukan supervisi, KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku yang sedang dilakukan Kepolisian atau Kejaksaan.

KPK sejak awal memang dirancang untuk menangani dan memperhatikan secara serius kasus-kasus korupsi yang besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dibebankan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Belum efektif dan efisiennya lembaga negara yang menangani perkara tindak pidana korupsi merupakan alasan utama pembentukan komisi ini, penegakan hukum secara konvensional dianggap belum efektif dalam memberantas korupsi yang sudah berubah menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga memerlukan penanganan yang berbeda dari kejahatan-kejahatan biasa.

Jika suatu saat nanti lembaga negara yang bertugas melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sudah bisa bekerja secara efektif dan efisien, maka tentu kerja KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan muara dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK akan lebih ringan, bahkan harapan yang lebih tinggi lagi lembaga seperti KPK tidak diperlukan lagi jika lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, bisa menunjukkan kerja yang efektif untuk memberantas korupsi. Negara bisa lebih fokus memberikan amunisi kepada lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Perlu waktu berapa lama? 10 tahun lagi? 20 tahun? 30 tahun? Atau mungkin saja tahun depan terjadi “kesadaran sosial mendadak dan serentak” pada seluruh pejabat publik yang bergerak di bidang penegakan hukum di Indonesia?! Siapa yang tahu kan?…kita liat saja perkembangannya.

Eksistensi KPK di dunia internasional juga ditandai dengan bergabungnya Indonesia secara resmi dalam keanggotaan Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi (International Association of Anti-Corruption Authorities atau disingkat IAACA) sejak tahun 2006. Asosiasi tersebut merupakan salah satu wadah bagi lembaga-lembaga antokorupsi di seluruh dunia yang bertujuan untuk menjalin kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi di dunia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia adalah institusi yang mewakili Indonesia untuk menjadi anggota IAACA.

Harapan masyarakat tentu tidak pernah berubah, yakni bahwa KPK harus terus berjuang secara konsisten untuk memberantas korupsi. Mencabut akar-akarnya yang selama ini memberikan nutrisi bagi pertumbuhan korupsi.

Korupsi adalah salah satu penyebab utama kesengsaraan, rakyat adalah korban utamanya. Disatu sisi, rakyat tidak boleh lengah dalam memenuhi kewajibannya, namun di sisi yang lain, hak-haknya dirampok oleh korupsi, lapangan kerja berkurang, pelayanan kesehatan buruk, fasilitas pendidikan tidak memadai dan lain sebagainya. Ini adalah suatu keadaan yang sangat melemahkan ketahanan negara, tekanan tingkat tinggi bagi rakyat yang merupakan tulang punggung bangsa.

Lembaga anti korupsi seperti KPK adalah salah satu harapan baru bagi tujuan besar yakni mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat, sehingga eksistensinya harus tetap dijaga. Sinergi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan tentu akan memberikan kekuatan yang lebih besar untuk menghadang arus korupsi. Profesionalisme dan integritas sumber daya manusia yang bertugas di KPK harus senantiasa dipupuk sehingga terbentuk karakter-karakter antikorupsi yang kemudian menjadikan persoalan pemberantasan korupsi adalah urusan hidupnya, bukan sekedar bekerja dan menjalankan perintah.

Waingapu, 27 September 2009


0 Responses to “Harapan dari eksistensi sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (catatan hukum akhir pekan)”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: