25
Sep
09

POLITIK KANALISASI ARUS KORUPSI (oleh : I ketut Darpawan)

“Menghadang aliran sungai yang sangat deras untuk mengurangi kekuatannya tidak akan efektif. Apalagi jika penghadangnya dibangun dengan bahan-bahan berkualitas rendah, maka akan mudah runtuh, bahkan luapan air sungai akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah bagi lingkungan sekitar. Yang perlu dilakukan adalah membuat kanal-kanal di sepanjang aliran sungai sehingga lambat laun kekuatan aliran sungai akan berkurang sampai pada titik yang tidak membahayakan.”

Pendahuluan
Ilustrasi di atas penulis buat untuk menggambarkan bagaimana derasnya arus korupsi yang sedang melanda negara ini. Penyelenggara negara menjadi sangat rentan terjebak dalam arus, sedangkan rakyat akan selalu menjadi korban utama. Jangankan untuk menentangnya, hanya untuk bertahan pada posisinya agar tidak terseret lebih jauh dan menjadi korban memerlukan energi yang sangat besar. Yang akhirnya terbawa arus tidak terhitung lagi. Kita harus lebih kuat dan cerdas dari korupsi itu sendiri, kita harus selalu menemukan cara agar bisa bertahan dengan idealisme kita. tapi bagaimana caranya?
Meminjam pengertian politik klasik dari salah satu sudut pandang yang diungkapkan oleh Aristoteles dimana politik diartikan sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama , maka politik kanalisasi arus korupsi ini merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kekuatan arus korupsi melalui gerakan-gerakan idealis dengan jalan memberikan teladan secara konsisten kepada lingkungan sekitarnya, untuk sedikit demi sedikit mengurangi korupsi yang semakin sistematis.
Yang memulai gerakan ini tidak harus orang yang berkuasa atau memiliki jabatan tinggi, meskipun efeknya akan lebih besar jika dilakukan oleh yang memiliki kekuasaan. Yang diperlukan adalah orang-orang yang berani dan tidak canggung menjadi “sedikit berbeda” di dalam suatu lingkungan kerja, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya.
Tulisan ini terdiri dari dua bagian, yang pertama berisi tentang uraian pengenalan dan memahami akar-akar korupsi dan yang kedua akan menguraikan tentang ide-ide gerakan melawan korupsi, menyelesaikan masalah korupsi dengan cara membuang kekuatannya melalui saluran-saluran yang digali secara konsisten.
Gerakan ini diharapkan dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat dengan cara memperkuat karakter, membuat aliran-aliran baru dan memberikan teladan di lingkungan masing-masing.

Bagian Pertama
Memahami akar-akar korupsi

Jika korupsi dikatakan tumbuh, berkembang seperti pohon yang terus tumbuh menjulang, seakan ingin menggapai matahari, maka salah satu bagian yang paling berperan adalah akarnya. Akar menghantarkan nutrisi-nutrisi penting yang akan diproses menjadi makanan. Demikian pula akar korupsi, ia mengantarkan nutrisi ke segala penjuru, ke sudut-sudut dimana manusia berkumpul, menawarkan kesempatan untuk menjadikannya makanan. Makanan itu adalah kemewahan, harta yang berlimpah, kekuasaan, segala sesuatu yang dalam jangka pendek selalu diidam-idamkan oleh masyarakat yang hidup dalam tekanan ambisi dan ekonomi.

Ada beberapa hal yang menjadi akar korupsi yang menjadi perhatian penulis, yakni :
1. Konsumerisme
2. Ketimpangan sosial ekonomi
3. Kekuasaan yang besar dengan kontrol yang lemah

1. Konsumerisme

Sesuai dengan prioritasnya, kebutuhkan kita dari zaman ke zaman adalah sederhana saja yakni kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer kita adalah makanan yang baik, tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan pokok itu kita perlu bekerja, perlu pendidikan yang baik dan setiap orang memiliki kewajiban dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, apa saja? Tergantung aktivitasnya, tempat bekerja yang jauh memerlukan alat transportasi, kita perlu mengetahui informasi, informasi diperoleh dari banyak cara yakni melalui teknologi, atau sumber sumber lain. Menjalankan fungsi sosial kita sebagai anggota masyarakat juga mendorong meningkatnya kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi. Rekreasi tidak kalah penting, tekanan-tekanan pekerjaan mewajibkan kita meluangkan sedikit waktu kita untuk menenangkan pikiran dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai, berkumpul dengan keluarga, memakai endorfin yang tersedia secara gratis dalam tubuh kita.
Pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dari porsi yang sebenarnya akan menambah beban Beban-beban itu lambat laun akan memaksa kita berusaha mencari cara untuk menambah penghasilan secara signifikan.
Pejabat publik tidak punya banyak pilihan, karena kegiatan menambah penghasilan harus dilakukan dengan cara-cara sesuai aturan dan menghindari potensi mempergunakan jabatannya untuk menjalankan usahanya dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Jika segala usaha yang legal itu tidak juga bisa memenuhi kebutuhannya, korupsi adalah jalan yang paling mudah. Pelayanan publik adalah salah satu tempat dimana pejabat pelayan publik bertemu langsung dengan masyarakat dan peluang-peluang mendapatkan materi terbuka lebar dengan cara merendahkan kualitas pelayanan publik.

2. Ketimpangan sosial ekonomi

Status sosial yang diperoleh sebagian anggota masyarakat dari keadaan ekonominya, seringkali dijadikan bahan perbandingan oleh anggota masyarakat lain. Posisi yang sama, namun keadaan keuangan jauh berbeda. Bekerja di satu instansi yang sama dengan jabatan yang kurang lebih setara, namun gaya hidupnya berbeda. Yang satu mencoba menyetarakan diri, membuat setara sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting.
Dalam satu unit kerja, pendapatan pegawai bawahan terlalu jauh berbeda dengan atasan langsungnya. Pimpinan perusahaan selalu memaksa karyawannya agar bekerja lebih keras untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan makin besar, pemilik makin kaya, tapi gaji buruh naik tertatih-tatih, bahkan harus demonstrasi dulu untuk mendapatkan kenaikan gaji yang pantas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Keadaan sosial ekonomi yang seperti itu merupakan salah satu pemicu utama perilaku koruptif.

3. Kekuasaan besar dengan kontrol yang lemah

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah inggris Lord Acton dengan teorinya yang terkenal : “power tends to corrup, absolute power corrups absolutely”. yakni manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya untuk korupsi.
Disinilah diperlukan mekanisme kontrol yang baik, sebagai penyeimbang kekuasaan yang diberikan kepada setiap lembaga negara untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan yang ada padanya. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada satupun lembaga yang diberikan kekuasaan oleh negara tanpa bisa dikontrol.

Bagian Kedua
Melemahkan Kekuatan Korupsi dengan Politik Kanalisasi

Ketika ada kekuatan besar untuk menghadang laju korupsi maka korupsi akan melawan dengan segala cara (Corruption fights back) Hal ini tidak bisa dihindari dan terjadi di seluruh lembaga lembaga pemberantasan korupsi di seluruh dunia.
Ketika kesempatan untuk melakukan korupsi berkurang karena adanya perubahan kebijakan seiring suksesi kepemimpinan, reformasi birokrasi, menguatnya institusi-institusi penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi, maka pihak-pihak yang “terganggu” akan melakukan perlawanan, ada yang kesannya melawan secara konstitusional, pembunuhan karakter, mengungkap “dosa masa lalu” dan lain sebagainya. Jika penghadang korupsi memiliki banyak kelemahan maka ia akan lebih mudah diserang dan dijatuhkan.
Dalam situasi yang sangat sulit untuk mencari orang-orang yang tidak mudah dijatuhkan, dan sulitnya membangun kepercayaan kepada institusi formal, maka diperlukan gerakan politik besar-besaran oleh masyarakat untuk menyelamatkan negara. Inilah yang dimaksud dengan “Politik Kanalisasi Arus Korupsi” menyelamatkan mereka yang masih menyimpan idealismenya dengan membuat kanal-kanal di sepanjang aliran korupsi yang sistemik. Semakin banyak kanal yang mengalihkan aliran, maka kekuatan korupsi akan berkurang, hingga yang terdengar hanya gemericik air yang mengalir di sela bebatuan, tidak berbahaya bagi mereka yang melewatinya.
Di negara-negara berkembang yang mayoritas pendapatan pejabat publiknya masih belum cukup untuk hidup secara layak, akan terasa semacam keacuhan terhadap pemberantasan korupsi, karena mereka cenderung memanfaatkan “korupsi kecil-kecilan” untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok mereka (Corruption by need), baik itu menggunakan jabatan yang mereka miliki atau memanfaatkan hubungan kerjanya dengan pihak-pihak lain.

Kanalisasi yang Sederhana
Pendekatan pemberantasan korupsi dengan kanalisasi ini harus dilakukan secara sederhana dan konsisten. Bagi masyarakat yang bekerja di bidang-bidang tertentu yang memiliki potensi besar menjadi lingkungan korupsi, maka beberapa hal bisa dilakukan sebagai permulaan kanalisasi yakni :
1. Hidup Sederhana.
2. Mengenal dan memahami bentuk-bentuk perbuatan korupsi.
3. Mengubah pola pikir
4. Menjaga Integritas.
5. Tetap Profesional.
6. Menghindari perbuatan tercela.

Ad. 1. Hidup Sederhana.
Mengapa Hidup sederhana ditempatkan di urutan pertama? Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pendapatan pegawai pelayan publik di Indonesia masih rendah, jika mereka menjalankan pola hidup bermewah-mewah dengan mengandalkan gajinya, maka jelaslah penghasilannya tidak akan cukup. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak diperkenankan untuk melakukan usaha-usaha tertentu untuk meningkatkan penghasilan mereka, karena ditakutkan akan memicu penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Jadi solusi yang paling baik adalah hidup sederhana. Hidup sederhana akan mengurangi keinginan untuk korupsi, mengurangi kekuatan arus korupsi untuk menggoda dan mengurangi beban pikiran yang akan mempengaruhi kinerja pelayanan.
Untuk melakukan korupsi, diperlukan orang yang berani melakukan itu. Pengetahuan tentang hukum yang berlaku, ancaman hukuman, sanksi sosial, belum mampu melemahkan keberanian yang mucul pada orang-orang yang tidak menemukan jalan lain untuk mengatasi masalah keuangannya dan tekanan-tekanan lain.
Pembuatan kanal yang pertama adalah ditujukan untuk mengurangi kekuatan arus pendorong yang utama yakni konsumerisme. Jika di satu instansi publik ada satu orang yang mulai menggali kanal ini, maka tindakan selanjutnya adalah untuk meyakinkan dan menunjukkan kepada orang-orang sekitar sedikit-demi sedikit, bahwa tindakan itu memberikan manfaat yang nyata baginya. Walaupun hanya satu orang yang membuat kanal, tidak perlu khawatir kanal itu tidak akan dialiri air, karena air hanya memerlukan syarat yang sederhana untuk bersedia mengalir kesana, yakni posisinya harus lebih rendah. Melakukan pola hidup sederhana semakin dalam dari hari ke hari, akan memberikan posisi kanal semakin rendah.

Ad. 2 Mengenal dan memahami bentuk-bentuk perbuatan korupsi.

Dalam undang-undang pemberantasan tidak pidana korupsi yang kita miliki yakni Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001, ada 30 bentuk tindak pidana korupsi. Agar lebih jelas akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

Bentuk pertama :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999)

Bentuk kedua :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (pasal 3 UU no 31 tahun 1999)

Bentuk ketiga :
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 20 tahun 2001)

Bentuk keempat :
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (pasal 5ayat (1) huruf b UU No 20 tahun 2001)

Bentuk kelima :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b di atas

Bentuk keenam :
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ketujuh :
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat (1) huruf b UU No 20 tahun 2001)

Bentuk kedelapan :
Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 6 (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b (pasal 6 ayat (2) UU No 20 tahun 2001 )

Bentuk kesembilan :
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke sepuluh :
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan,
sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No 20 tahun 2001)

Bentuk kesebelas :
Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional ndonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duabelas:
Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan
perbuatan curang

Bentuk ke tigabelas :
Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (2) UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke empatbelas :
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke limabelas :
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. (Pasal 9 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke enam belas
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; (Pasal 10 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke tujuh belas :
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke delapan belas
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. (Pasal 10 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke sembilan belas :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (Pasal 11 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke dua puluh
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (Pasal 12 huruf a UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh satu :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (Pasal 12 huruf b UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh dua :
Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; (Pasal 12 huruf c UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh tiga :
Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d UU No 20 tahun 2000)

Bentuk ke duapuluh empat :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh lima :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang(Pasal 12 huruf f UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh enam :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh tujuh :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh delapan :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (Pasal 12 huruf i UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh sembilan :
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (Pasal 12 B,UU No 20 tahun 2001

Bentuk ke tigapuluh :
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. (pasal 13 UU No 31 tahun 1999)

Dengan mengenal lebih dekat dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, setiap orang diharapkan akan lebih sensitif sehingga akan cepat bereaksi ketika merasa di lingkungannya telah terjadi satu bentuk tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan secara tersistematis atau perbuatan individu-individu yang berdiri sendiri.
Langkah pengenalan akan dilanjutkan dengan langkah-langkah pemetaan kekuatan korupsi di lingkungan kita, di bagian mana saja yang berpotensi menimbulkan korupsi dan kegiatan apa yang kira-kira menyumbangkan kekuatan-kekuatan bagi arus korupsi, setelah itu dilanjutkan dengan menyusupkan ide-ide yang menunjukkan penolakan kita secara halus terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
Dalam tahap ini diperlukan sedikit kelihaian untuk melakukan perlawanan secara elegan. Tidak ada gunanya jika kita idealis tetapi tidak disukai oleh lingkungan terdekat. Oleh karena itu perlu diciptakan formua-formula khusus yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Jika formulanya tidak pas, mungkin saja tugas pokok kita justru akan terganggu karena kerjasama dalam kelompok menjadi tidak efektif.

Ad. 3 Mengubah pola pikir
Terkadang kita terjebak pada suatu keadaan dimana kebanyakan orang dilingkungan kita telah melakukan perbuatan yang salah. Perbuatan tersebut kemudian menjadi kebiasaan karena tidak pernah ada yang mengatakan itu salah dan berusaha merubahnya dengan memberikan contoh yang benar. Akhirnya kita mengikutinya untuk mengamankan dan menghindarkan diri dari tekanan.
Perbuatan salah yang dilakukan oleh kebanyakan orang dan menjadi kebiasaan, tidak menjadikan perbuatan itu benar. Logika ini mungkin bisa diperdebatkan, namun penulis meyakini bahwa pola pikir yang menyebabkan perilaku salah itu menjadi kebiasaan dan susah digoyahkan, perlu dirubah terlebih dahulu dan merubahnya lebih baik dilakukan dengan cara yang elegan.
Setelah memperhatikan ketiga puluh bentuk perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 dihubungkan dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 sebagaimana diuraikan pada bagian kesatu di atas, penulis berpendapat bahwa yang paling sulit diatasi adalah menerima hadiah, baik yang yang diperoleh dari orang yang merasa berterimakasih atas pelayanan yang telah diberikan kepadanya, ataupun hadiah-hadiah yang digolongkan ke dalam gratifikasi.
Dalam masyarakat kita, masih tertanam pola pikir bahwa jika kita sudah melayani masyarakat dengan baik, menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, maka menerima pemberian dari orang yang kita layani yang menganggap kita sudah bekerja dengan baik, adalah sebuah rejeki. Apalagi “rejeki” ini dikaitkan dengan campur tangan Tuhan dalam pemberiannya. Karena itulah ada yang berpandangan, “sangat disayangkan sekali jika kita menolak rejeki yang diberikan dari Tuhan”.
Pola pikir seperti itu merupakan persoalan serius yang harus sedini mungkin disikapi, kekuatan korupsi semacam ini sudah menyentuh sisi-sisi humanis kita, membuat penyelenggara negara selalu berada dalam kondisi abu-abu.

Ad. 4 Menjaga Integritas
Penggalian kanal yang ketiga ini tujuannya adalah membangun pondasi yang kokoh, membentuk karater yang kuat dan tidak gampang tergoyahkan. Bisa dikatakan landasan Politik Kanalisasi yang terpenting ada pada bagian ini. Keberanian untuk menolak segala sesuatu yang bisa memicu perilaku koruptif, kemauan untuk lebih sering mendengarkan hati nurani, akan mengurangi kekuatan arus korupsi yang selalu mencari kelemahan kita dalam hal kemampuan menolak materi.
Integritas yang tinggi akan melawan arus korupsi dengan baik dan akan melemahkan kekuatannya secara signifikan, dengan syarat bahwa kemampuan menjaga integritas ini dilatih dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.
Lingkungan yang tidak mendukung akan semakin melemahkan integritas. Lingkungan yang saya maksudkan adalah sistem. Dalam lingkungan kerja dengan sistem komando, jarang sekali terbentuk individu-individu yang memiliki karakter kuat, pejabat rendah tidak mampu melawan perintah atasannya, berat rasanya menentang atasan walau keputusan yang diambil salah. Sebaliknya dalam sistem kerja yang lebih independen dan berpedoman pada asas kemandirian dengan garis koordinasi, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk lebih banyak berdiskusi dalam mencari solusi untuk setiap persoalan akan lebih menonjol, sehingga peluang dalam mengirim dan menerima ide-ide yang baik akan lebih besar. Sehingga dengan demikian lebih mudah membentuk dan mengembangkan karakter masing-masing.

Namun, terlepas dari itu semua, pergulatan-pergulatan dalam hati akan selalu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan besar, seperti :
– Layakkah idealisme ini dipertahankan sedangkan masa depan keluarga dipertaruhkan?
– Mungkin kalau kita adalah pejabat tinggi di instansi ini, kita mampu mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, laksanakan sesuai aturan! Tapi sekarang apa kuasa yang kita miliki untuk melakukan itu?
– Gaji masih kecil, kita harus bertahan hidup untuk menghidupi keluarga, apakah semua ini patut diperjuangkan? Sesekali menerima hadiah karena kita telah melakukan pekerjaan dengan baik tidak jadi masalah kan?

Dimasa reformasi birokrasi sedang bergulir saat ini, pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut di atas akan lebih mudah dijawab oleh generasi yang baru memulai langkahnya. Generasi saat ini harus bersyukur mulai melangkah di saat gaji penyelenggara negara ditingatkan secara signifikan, kerusakan sistem yang terjadi di semua lembaga kekuasaan negara mulai diperbaiki dan keterbukaan informasi telah didukung dengan teknologi yang mudah diakses.
Perjuangan generasi sebelumnya yang selalu berusaha memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk mengurangi kekuatan korupsi harus diberikan penghargaan yang tinggi sehingga diharapkan gabungan kekuatan dari pengalaman yang dimiliki generasi sebelumnya dan energi generasi muda yang sedang dipuncaknya, menjadi kolaborasi yang ideal untuk melakukan gerakan ini.

Ad. 5 Tetap Profesional
Gaji boleh kecil dan sehari-hari berusaha hidup sederhana, tapi profesionalisme tidak bisa dikurangi. Semua pekerjaan harus tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kewenangan, keahlian dengan dasar pengetahuan yang dimiliki. Tidak ada alasan “karena sudah hidup sederhana, sudah menolak segala godaan untuk melakukan korupsi maka boleh malas-malasan atau santai hingga pekerjaan banyak yang terbengkalai”. Proyek kanal yang ketiga adalah tetap profesional walaupun kehidupan kita tidak semewah lingkungan sekitar. Kanal ini akan membantu membangun karakter dan menjaga kewibawaan yang telah diberikan dasar oleh Integritas sehingga memberikan teladan bagi lingkungan sekitar dan membuat kita semakin sulit dirobohkan. Dengan demikian diharapkan kekuatan arus korupsi yang mempergunakan celah-celah kelemahan kinerja akan mengalir lewat kanal ini dan dibuang ketempat lain.

Ad. 6 Menghindari perbuatan tercela
Dalam gerakan politik kanalisasi ini, menghindari perbuatan tercela dilihat dari sisi manfaatnya bagi masa depan karir penyelenggara negara. Jika ia memutuskan bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu urusan hidup yang penting demi menyelamatkan negara, maka menghindari perbuatan tercela sejak dini akan memberikan perlindungan yang kuat bagi dirinya di masa depan.
Seringkali pejabat publik ketika jabatannya dulu tidak terlalu tinggi merasa tidak terlalu bermasalah jika saat itu dia “sedikit nakal”, padahal arus korupsi akan selalu punya rekaman masa lalu musuhnya untuk tetap menyeretnya dalam arus yang kuat.
Berusaha untuk selalu berperilaku “on the track” pada saat kita menjadi pegawai rendahan akan menyelamatkan kita disaat kita diberikan jabatan tinggi. Kanal ini akan mengurangi kekuatan arus korupsi yang akan selalu mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, dan berusaha menutup kanal yang telah dibuat sebelumnya. Kesadaran akan hal ini juga akan memastikan kanal yang telah dibuat sebelumnya menjadi semakin dalam dan lebar.

Kesimpulan
Politik Kanalisasi Arus Korupsi adalah usaha-usaha, gerakan atau tindakan nyata yang perlu dilakukan sebagai bentuk perlawanan untuk mengurangi kekuatan arus korupsi.
Perlawanan ini diharapkan dimulai sendiri oleh semua pihak yang bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan pendorong korupsi, kemudian menggali aliran-aliran baru sebagai saluran pembuangan kekuatan-kekuatan pendorong tersebut.
Dengan memahami akar korupsi, mengenal perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menciptakan taktik perlawanan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing, maka akan dihasilkan sebuah gerakan yang elegan dengan lebih menonjolkan keteladanan.
Semakin banyak dan dalamnya kanal yang dibuat, maka kekuatan arus korupsi akan semakin berkurang sampai pada titik yang tidak berbahaya bagi negara.

Penutup
Gerakan ini adalah pekerjaan seumur hidup, konsistensinya harus dijaga untuk memberikan teladan dan pengaruh yang besar bagi kemajuan pemberantasan korupsi.
Kecalahan-kesalahan kecil yang telah kita lakukan di masa lalu, diharapkan tidak menyurutkan niat dan semangat untuk tetap berkomitmen dalam memberikan kontribusi bagi pemberantasan korupsi, sekecil apapun usaha itu, pasti sangat berarti bagi negara.
Memang diperlukan komitmen dan energi yang besar serta sikap konsisten agar bisa menikmati hasil dari gerakan ini. Tidak ada yang sia-sia untuk memperjuangkan sesuatu baik untuk kita bersama, Politik kanalisasi ini tidak akan menuai hasil satu atau dua tahun lagi, tetapi membutuhkan waktu seumur hidup kita dengan harapan akan menghantarkan kita bersama menuju tujuan yang kita cita-citakan, yakni keluar dari jeratan korupsi dan menyelamatkan negara yang kita cintai.

Waingapu, 25 September 2009


2 Responses to “POLITIK KANALISASI ARUS KORUPSI (oleh : I ketut Darpawan)”


  1. 1 Rahmad Agung Wibowo
    Februari 18, 2011 pukul 2:16 pm

    Bagus sekali tulisannya, memang susah sekali memberantas korupsi di Indonesia, perlu cara “out of the box” untuk membasminya. Walau dengan cara kanalisasi belum akan atau akan lama memberantas korupsi tapi cara ini patut dipertimbangkan. Saya ijin menggunakan sebagian isinya untuk tugas kuliah saya. Terima kasih…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: