21
Nov
15

WISATA SYARIAH

Saya tertarik dengan informasi di facebook tentang ide pembangunan wisata syariah di Bali. Karena belum paham asal muasalnya, saya mencoba menelusuri pemberitaan di media lain. Dan setelah membaca informasi dari beberapa sumber, sepertinya ada kaitannya dengan pernyataan Muliaman D. Hadad Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat melantik kepengurusan MES Bali, selain itu ada juga pernyataan Dadang Hermawan (Ketua MES) Bali, serta keterangan dari Kasubdit Korporasi Direktorat MICE dan Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Taufik Nurhidayat yang mengatakan, 13 provinsi yang sudah siap mengembangkan wisata syariah yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

http://www.antarabali.com/berita/81525/mes-ingin-dongkrak-wisata-syariah-di-bali, http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/11/16/nxwop1346-bali-ingin-garap-wisata-desa-syariah, http://nasional.sindonews.com/read/994208/162/13-provinsi-siap-jadi-tujuan-wisata-syariah-1430102126.

Pak Muliaman mengharapkan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bali ikut berkontribusi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Salah satunya melalui potensi wisata syariah, mengingat Bali dikenal sebagai tujuan wisata dunia. Beliau juga mengatakan bahwa Bali cocok untuk mengembangkan hal tersebut karena ada tujuh juta wisatawan domestik datang ke Bali disamping tiga juta orang asing. Mungkin saja ada pengusaha yang mempunyai ide bersama pemerintah daerah untuk memperkenalkan wisata syariah. Dikatakan juga bahwa banyak wisatawan yang menginginkan pelayanan secara islami atau secara syariah sesuai keyakinan yang mereka anut saat berwisata.

PERISTILAHAN
Apa itu wisata syariah? Dari apa yang saya baca, masih menurut pendapat Pak Muliaman D Hadad, adalah pariwisata yang berbasis islami. Dengan mengambil contoh negara Korea Selatan dan Jepang yang memperkenalkan potensi ekonomi seperti busana, kesehatan, tempat hiburan dan kuliner yang berbasis Islami. Yang menarik kemudian adalah pernyataan beliau bahwa dalam hal ini, kita tidak sedang berbicara agama, tetapi ekonomi. Dan tidak ada maksud lain selain bisnis. Sampai di sini, saya berpendapat bahwa Pak Muliaman tidak konsisten dan sepertinya malu-malu ingin memperkenalkan lebih jauh dunia Islam kepada pelancong yang datang ke Bali. Entah itu kepada orang asing atau mereka yang non muslim yang ada diantara tujuh juta wisatawan domestik yang datang tiap tahun.

Jadi, menanggapi pendapat Pak Muliaman, yang mengatakan ini bukan soal agama, ya saya pikir perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin kita tidak bicara agama sedangkan jelas apa yang disebut syariah itu adalah istilah dalam agama Islam? Saya pikir tidak perlulah Pak Muliaman bersikap seperti itu. Kita ini sesungguhnya bangsa yang terbuka dan memang harus terbiasa terbuka dalam perbedaan.

Intinya, membicarakan wisata syariah, tidak mungkin tidak membicarakan konsep agama Islam. Bagaimana budaya masyarakat Islam? Bagaimana perkembangan Islam di Bali?, bagaimana mereka membina hubungan antar sesama manusia berdasarkan ajaran agamanya?  Bagaimana cara berpakaian orang yang menganut agama Islam? Bagaimana orang Islam memasak makanannya? Kalau tentang kesehatan, bagaimana ilmu kesehatan orang Islam? Dan seterusnya.Bagaimana bisa tidak bicara agama.Bagaimana mungkin membangun wisata syariah tanpa memahami konsep-konsep agama Islam?

Pengusaha yang beragama Hindu sekalipun memang harus bisa menangkap peluang itu. Sama seperti apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di suatu daerah di Bali, pemilik tempat usaha yang beragama Islam menyewa orang Bali untuk melakukan ritual menghaturkan canang sari (sarana untuk pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi) di pelangkiran yang dipasang di salah satu sudut tempat usaha itu. Apakah hal semacam ini dibolehkan dalam agama Islam, saya tidak tahu. Tapi jelas ini adalah cara untuk menarik minat konsumen. Orang Bali juga seharusnya bisa mempekerjakan saudaranya yang Muslim untuk memotong ayam atau hewan lainnya yang digunakan untuk bahan makanan yang mereka jual. Bila perlu daftarkanlah produk yang dijual ke MUI untuk mendapatkan sertipikat halal agar konsumen yang beragama Islam tidak ragu membeli. Dari sisi ini, memang benar ini bisnis.

Lain lagi pendapat Pak Taufik, menurut beliau, wisata syariah lebih memberikan ketenangan kepada wisatawan muslim maupun nonmuslim karena lebih aman dan nyaman terutama bagi mereka yang membawa keluarga. ”Mereka tidak merasa terganggu oleh wisatawan lain yang sedang minum-minum misalnya. Wisata syariah adalah wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Bertitik tolak dari penjelasan Pak Taufik, jika yang dimaksud adalah menyediakan fasilitas, akomodasi yang nyaman bagi pelancong yang beragama Islam sehingga disesuaikan dengan tata cara hidup mereka sebagai penganut agama Islam, maka itu tidak masalah. Masjid, rumah makan yang memiliki sertifikat halal, bertebaran di Bali. Kalau soal memastikan tidak ada gangguan dari wisatawan yang sedang minum-minum misalnya, sangat mudah melakukannya, yaitu jangan pergi ke tempat mereka meminum minuman beralkohol. Sekalipun belum tentu juga mereka yang sedang minum-minum itu akan mengganggu. Lagipula, tidak mungkin wisatawan yang Islami pergi ke Pub atau Bar yang notabene tempat bagi turis yang ingin minum dan menikmati hiburan di sana. Jika misalnya ada pemabuk yang menganggu wisatawan Muslim yang sedang menikmati pantai milik Publik di Kuta, tinggal lapor polisi. Dan perlindungan standar seperti itu bukan hanya untuk kaum Muslim, tapi semua orang, bahkan turis yang tidak beragama sekalipun, jika diganggu, maka harus dilindungi.

BISNIS PARIWISATA

Lalu pertanyaannya, apakah tidak boleh penduduk Islam di Bali mengembangkan perekonomian dan bisnis yang sesuai dengan agama yang dianutnya? boleh! Dan sudah berjalan. Bank syariah ada di Bali. Penduduk muslim di Bali yang berbisnis, misalnya di bidang kuliner, menggunakan tata cara yang sesuai dengan agama mereka dalam memproduksi dan memasarkan. Setidaknya itu bisa dilihat dari stiker Halal di produk makanan atau di tempat usahanya stiker itu membuat saya berasumsi bahwa mereka mengolah, memasarkan produknya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Itu hal yang paling mudah untuk mengetahui bahwa produk mereka halal. Bahkan kita sudah sejak lama terbiasa melihat ada rumah makan dengan papan nama bertuliskan “Warung Muslim”

Sekarang begini, terkait dengan pariwisata, jutaan wisatawan yang datang ke Bali, latar belakangnya beragam. Agamanya, sukunya, pandangan politiknya, warna kulitnya dan sebagainya. Kenapa Bali itu menarik? Karena keindahan alamnya, budayanya yang sebagian besar dipengaruhi oleh praktik agama purbanya, praktik agama Siwa-Budha atau Hindu baik yang lahir di India atau berkembang di Jawa. Selain itu adat istiadatnya juga memberikan karakter kuat. Di Pulau kecil yang berpenduduk beberapa juta orang inilah berbagai agama hidup dengan semarak karena konsep dalam agama Hindu yang toleran. Masyarakatnya toleran. Lembaga adat dan hukum-hukumnya juga hidup dan berkembang dengan baik. Di pulau yang kecil inilah, saudara-saudara saya dari berbagai agama dan etnis, atau mereka yang nama agamanya belum diketahui, belum didata oleh pemerintah, bisa hidup berdampingan mencari penghidupan. Apa yang ada di Bali yang selama ini ‘dijual’ adalah, budaya dan tradisi yang bernafaskan agama sebagaimana yang saya uraikan di atas itu. 

Soal bisnis secara umum. Saya berikan contoh. Di Lapangan Puputan Badung, ada keluarga Muslim yang berjualan minuman dan snack tepat di depan penjual sate babi. Saya yang kebetulan pernah makan sate babi di situ, beli minumnya di pedagang yang Muslim di depannya. Saya berkenalan dengan mereka semua. Baik penjual sate babinya atau pedagang minumannya. Anak-anak pedagang muslim ini juga dikenalkan kepada saya oleh orang tuanya yang ramah, mereka anak-anak manis dan yang sopan. Atau contoh lain, deretan toko di jalan Sulawesi Denpasar, di sana banyak saudara-saudara saya umat Muslim entah itu keturunan India atau Arab berjualan kain kebaya atau kain yang digunakan oleh masyarakat Hindu Bali sebagai bahan pakaian ke Pura. Laris manis. Ada peluang ekonomi dari tingginya intensitas upacara agama dan adat di Bali yang bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Sekalipun ada sebagian saudara-saudara Muslim kami yang fanatik (kebanyakan para pelancong atau yang baru-baru menetap), tidak mau berbelanja di toko yang pemiliknya bukan Muslim (sekalipun bukan berjualan makanan hasil olahan sendiri dan tidak ada stiker halalnya), tapi itu tidak mempengaruhi pola pikir sebagian besar masyarakat Bali yang memang tidak terbiasa membeda-bedakan perlakuan hanya berdasarkan identitas seperti agama. Memang harus diakui, sekarang mulai muncul reaksi dari sebagian masyarakat terhadap sikap fanatik sempit itu. Mereka khawatir kekuatan ekonomi masyarakat Hindu di Bali justru terpuruk. Ada aksi dan reaksi. Hukum sebab akibat ini memang membuat banyak persoalan yang sebenarnya awalnya sederhana, menjadi rumit. Dan mudah-mudahan fenomena ini disadari oleh semua pihak dan semuanya segera menata kembali pola pikir yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi.

Jadi, pendapat saya pribadi, membangun bisnis wisata itu tidak melulu pikiran kita tertuju kepada uangnya, hasilnya, potensi keuntungan hari ini, tapi juga persoalan membangun image. Wisatawan yang datang ke Bali harus diberi tahu, bahwa beginilah penduduk Bali yang hidup di tanah Bali. Inilah agama, budaya Bali yang membentuk masyarakatnya menjadi seperti kita lihat sampai sekarang. Semua orang dari berbagai negara, agama, suku, hidup berdampingan dengan damai, diberikan perlindungan dan bebas menjalankan keyakinannya.  Anda bisa mendengar adzan berkumandang di Masjid saat Pendeta Hindu di Pura sebelahnya mulai melakukan puja dan membunyikan genta. Anda bisa melihat keunikan Pura Langgar di Bangli. Di Pura yang lain, ada tempat sembahyang untuk yang beragama Budha. Atau bagaimana kehidupan masyarakat Hindu dan Islam di sebuah daerah yang bernama Buda Keling-Karangasem. Mereka hidup damai  selama berabad-abad. Dalam upacara ngaben, tidak jarang nyama selam (sebutan bagi mereka yang beragama Islam) berpartisipasi dengan menyumbangkan kesenian gamelan rudat. Bagaimana sejarah mereka? Bagaimana kehidupan mereka di sana? itulah yang dikemas sebagai paket wisata supaya pelancong tertarik.

Jika kemudian ada yang bertanya, bukankah justru karena Bali itu perekonomiannya bukan hanya dibangun oleh orang Bali yang beragama Hindu, tapi juga oleh orang-orang dari segala penjuru dunia termasuk umat Islam, maka tidak ada salahnya jika menggunakan istilah Islam dalam berbisnis untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan? Untuk menjawab ini, saya akan mengajak anda membandingkan dengan daerah lain. Daerah-daerah yang memiliki destinasi wisata yang berhubungan dengan sejarah agama Hindu, Budha atau agama lainnya.

Misalnya apakah karena di Jawa Tengah ada Candi Borobudur yang pernah menjadi salah satu keajaiban dunia (sampai sekarang sih menurut saya masih keajaiban dunia), kemudian perlu dibuat istilah wisata Budhis atau istilah lain yang merujuk kepada agama Buddha untuk Kabupaten tempat Candi Borobudur itu berada yang bertujuan mengambil peluang pasar pemeluk agama Budha di seluruh dunia? Belum pernah saya dengar masyarakat di sana baik yang beragama Budha, Islam atau lainnya mengusulkan begitu. Apa mungkin karena angka pelancong beragama Budha dianggap kecil sehingga peluang untuk mendapatkan uang juga kecil? Saya tidak terlalu paham. Atau contoh lain, apakah karena di daerah Trowulan itu erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan besar yang berdiri pada masa-masa penduduk Nusantara sebagian besar memeluk agama Budha, Siwa-Buda atau Hindu, kemudian wilayah itu harus diberi image baru sebagai destinasi wisata Hindu-Budha atau istilah lain yang berhubungan dengan itu? dan karena itu, harus juga dibangun infrastruktur yang sesuai dengan hukum Hindu untuk menarik wisatawan Hindu dari seluruh dunia? saya belum pernah dengar wacana seperti itu dari Pemerintah atau masyarakat lokal di sana. Apakah perlu? Mari didiskusikan juga, supaya pikiran kita terbuka. Supaya kita tahu bagaimana kira-kira pendapat masyarakat Indonesia.

Buat saya sih, yang namanya infrastruktur/ prasarana wisata itu, yang penting ramah untuk semua orang.  Mau sembahyang ada tempatnya, mau beristirahat ada tempatnya, mau makan ada tempatnya, tidak sulit mencari makanan bagi yang Muslim karena makanan mereka harus halal, tidak sulit bagi umat Hindu yang sebagian punya keyakinan tidak boleh makan daging sapi, tidak sulit bagi yang lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Hal lain yang tentu tidak kalah pentingnya bagi saya adalah warisan-warisan dari masa lampau itu bisa bermanfaat bagi masyarakat di masa kini. Dan agar bermanfaat, tentu harus dirawat. Diperkenalkan sejarahnya. Diceritakan terus menerus, supaya kita semua tidak lupa dengan sejarah bangsa kita sendiri.

Kita tidak bisa menyepelekan urusan istilah. Karena sekali lagi bisnis pariwisata erat kaitanya dengan image. Jika ingin membuat istilah untuk bisnis pariwisata di Bali atau di mana saja, supaya terkesan ada unsur agamanya, maka kita juga harus bersedia belajar dari pengalaman Bali. Bahwa paket wisata yang diberi istilah yang diambil dari ajaran-ajaran Hindu, ternyata setelah ‘dijual’ mengalami bias dengan filosofinya. Akibatnya apa? Ada distorsi dalam memahami konsep-konsep agama Hindu. Menghadapi persoalan semacam itu butuh energi yang besar.

Saya tidak ingin terlalu naif mengatakan tidak ada masalah akibat berbedaan-perbedaan atau akibat hal-hal lain sebagai imbas industri pariwisata. Banyak masalah. Namun orang Bali juga dibekali banyak sekali ‘alat’ untuk membantu, sebagai tuntunan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Terekam dalam berbagai teks-teks kuno, penuturan-penuturan para tetua, melalui simbol-simbol yang hadir dalam upacara-upacara agama, upacara-upacara adat, melalui karya-karya seni, melalui lukisan-lukisan, patung-patung, atau kebudayaan-kebudayaan fisik lainnya.

Jika ada hal yang ingin diketahui ketika seseorang datang ke Bali untuk berwisata, maka sudah sepatutnya kepada mereka ditunjukkan hal-hal yang telah saya ungkapkan di atas. Daerah lain, boleh menyediakan hal yang lain, dan biarlah semua orang Indonesia di berbagai daerah merasakan manfaat ekonomi dari keragaman budaya yang dimiliki masing-masing.

MEMBANGUN IMAGE DESTINASI WISATA

Ketika saya datang ke Aceh, saya ingin tahu mengapa daerah itu disebut Serambi Mekah. Bagaimana perkembangan agama Islam di sana dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat? Malah, sebenarnya di daerah inilah yang paling cocok menurut saya dibangun sebagai percontohan apa yang disebut wisata syariah itu (sebagaimana yang telah direncanakan). Kita harus serius membangun kembali image Serambi Mekah, membuat orang penasaran, ingin tahu, ingin datang berbondong-bondong ke sana untuk melihat Serambi Mekah.

Apa yang perlu dilakukan di Aceh, harus segera dilakukan. Masyarakat non muslim yang hidup di sana, mencari penghidupan di tanah Serambi Mekah, sudah sepatutnya membantu membangun daerah itu dengan mempromosikan budaya-budaya lokal, mempromosikan keluhuran nilai-nilai ajaran Islam.

Selain itu, paket-paket perjalanan wisata religi seperti wisata Wali Songo, Wali Lima dan daerah yang terkenal dengan Kota Santri (di Jawa Timur yang saya tahu antara lain Probolinggo, Situbondo, Bondowoso) atau di Jawa Tengah dan Barat yang saya pikir juga bagus potensinya, harus digarap secara serius untuk menjadi destinasi wisata syariah yang dimaksud oleh Pak Muliaman itu dan Pak Taufik. Karena basisnya, yakni hal-hal yang Islami sudah ada.

RESIKO BISNIS PARIWISATA

Ini juga penting. Resiko bisnis. Kita tidak bisa hanya berharap keuntungan tetapi tidak mau menghadapi resikonya. Bisnis pariwisata, sebagaimana juga bisnis-bisnis lainnya, juga memiliki resiko. Kesenjangan dan benturan budaya, tekanan pemodal, dan sebagainya. Tapi itulah tantangan yang harus dihadapi. Bali sampai saat ini masih berusaha bertahan dari segala tantangan itu. Konflik terus terjadi.

Semua orang merasa boleh mencari untung di tanah Bali, semua merasa harus serius berlomba untuk merebut peluang ekonomi, peluang bisnis di Bali. Pendeknya mencari uang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semuanya bersungguh-sungguh berperan menyelesaikan problem-problem sosial yang muncul di Bali?

Jangan sampai semua orang hanya mau uangnya, tapi masalahnya dibiarkan orang Bali yang mengurus, pontang-panting, jatuh-bangun. Menjaga Budaya dan Agama di Bali konon harus lebih banyak diurus Masyarakat Adat, Orang Hindu Bali, sedangkan potensi ekonominya bisa dinikmati sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia.

PENYEBARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Karena negara ini negara besar, maka untuk kesejahteraan bersama, bisnis pariwisata harus menyebar. Ketika saya datang ke Aceh, seperti yang saya sebut di atas, saya bisa berwisata melihat sejarah peradaban Islam di sana. Di Kalimantan, saya ingin tahu langsung bagaimana kehidupan Suku Dayak, bagaimana agama mereka, bagaimana caramereka membuat kain-kain bercorak dan berwarna indah?, bagaimana kearifan-kearifan lokal mereka menuntun hidup mereka? Ketika saya datang ke tanah leluhur orang Batak, saya tentu ingin tahu budaya mereka, sejarah agama mereka, keindahan alamnya dan sebagainya. Ketika saya datang ke tanah Bugis, saya ingin tahu sejarah mereka, budaya mereka, para pelaut pemberani, sebagaimana juga orang Madura. Ketika saya datang ke Lombok, saya ingin melihat bagaimana warisan-warisan percampuran budaya Lombok-Bali, bagaimana sinkretisme agama terjadi di sana. Saya ingin mendengar sekali lagi dentuman suara gendang belig yang membangkitkan semangat itu. Ketika saya membayangkan Nusa Tenggara Timur, saya ingin melihat rumah Mbaru Niang di Maggarai yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Saya ingin melihat Pasola, saya ingin melihat pantai-pantainya yang indah. Saya ingin mendengar nyanyian mereka, ingin mendengar doa-doa mereka. Ketika saya ke Papua, saya ingin melihat budaya orang Papua, bagaimana leluhur mereka mengajari mereka menjaga alam ….dan seterusnya.

Saya yang orang Indonesia, tidak mampu menyebutkan satu persatu daerah Indonesia yang indah dan beragam budayanya dalam tulisan yang singkat ini. Tapi itulah, dagangan kita hari ini. Meskipun banyak orang seringkali seperti alergi menyebut kata dagang. Tetapi semua orang perlu penghidupan, mata pencaharian. Jika memang bisnis pariwisata adalah salah satu sumber penghasilan yang masih menjanjikan, maka negara kita yang kaya agama, suku, budaya,  dan punya slogan Bhineka Tunggal Ika, punya harapan besar untuk tetap hidup di segala zaman. Dengan catatan jika kita mampu menenggangkan rasa, saling menghormati dan saling memahami.

Terakhir, jika memang komunitas MES ini ingin membantu membangun perekonomian Bali lewat pariwisata, maka akan lebih baik jika mereka ikut mempromosikan apa yang dimiliki umat Hindu di Bali, entah itu kearifan ajaran-ajarannya, falsafah hidupnya, agar semakin menarik minat para pelancong. Dengan sikap yang egaliter begitu, maka mereka juga akan mendapatkan manfaat, kepercayaan dari masyarakat Bali atau dari masyarakat daerah lain. MES akan dianggap sebagai organisasi yang membumi tanpa kehilangan karakternya atau akidahnya sebagai Muslim,  mampu bekerjasama dengan siapa saja, di mana saja, membangun perekonomian untuk kesejahteraan bersama. Jika orang Hindu di Bali makin sejahtera, pendapatan mereka semakin meningkat, toh mereka tidak akan membelanjakan uangnya hanya di tempat-tempat saudara seagamanya berjualan. Yang suka makan sate kambing bikinan Pak Haji Saleh, tetap akan ke sana sepanjang kualitas produknya terjaga. Yang ingin makan di warung muslim dekat rumah, mari sudah. Yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan produk-produk kebayanya Tasnim, gadis Muslim keturunan India yang berjualan di seputaran jalan Sulawesi, akan tetap pergi ke sana saat membutuhkan bahan kebaya yang baru. Uangnya disimpan di mana? Mereka punya pilihan, menyimpan di Bank konvensional, Koperasi, atau di Bank Syariah, silahkan saja. Mekejang liang. Semua senang. Every body happy!

Salam.

21
Okt
15

Menyelesaikan Masalah

Pengadilan dibekali metodologi untuk menyelesaikan masalah (perkara) yang  diajukan, baik itu perkara perdata, pidana dll. Karena itulah, jika metodologi itu ditaati, maka putusan-putusan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan.

Metodologi yang dimiliki pengadilan saat hakim-hakim memeriksa perkara, sebenarnya bisa digunakan oleh masyarakat sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah mereka yang masih belum tersentuh oleh alat-alat kekuasaan negara dalam menjalankan hukum.

Misalkan begini ; A mengatakan menjual rumah miliknya kepada B seharga Rp200.000.000. Namun B tidak melunasi pembayaran harga rumah itu. B lalu membantah dan mengatakan tidak pernah melakukan kesepakatan dengan A untuk membeli rumah tersebut. A kemudian menanggapi bantahan tersebut dan mengatakan B sudah sepakat membeli rumahnya, bahkan sudah membayar uang muka Rp1.000.000. B menanggapi lagi, ia tidak pernah membayar uang muka.

Nah, dari uraian di atas, awal yang penting adalah ada semacam kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk saling mengungkapkan pernyataan kemudian saling menanggapi. Ketika sudah dianggap cukup, dan persoalan semakin jelas dan titik sengketanya sudah fokus, maka barulah menginjak kepada tahapan berikutnya yakni membuktikan apa yang diungkapkan masing-masing pihak.

Dalam contoh kasus di atas, maka A harus membuktikannya. Karena B dalam posisi yang sulit jika harus membuktikan bahwa dia tidak pernah membuat kesepakatan untuk membeli rumah A. B juga sulit membuktikan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pembayaran uang muka. Untuk sederhananya, maka A yang harus membuktikan ada tidaknya kesepakatan dan peristiwa-peristiwa itu.
Pertama-tama, yang dicari terlebih dahulu adalah apakah benar apa yang diungkapkan A? A harus membuktikan apakah dia dan B sepakat melakukan jual beli. Lalu apa yang dipakai A untuk membuktikan? Ya, misalnya dokumen yang berisi tentang kesepakatan jual beli itu dan kwitansi pembayaran uang muka. Intinya, yang perlu dihadirkan oleh A adalah yang bisa membuktikan bahwa dia dan B memang telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli. Jika A tidak bisa membuktikannya, maka apa yang dia ungkapkan akan dianggap tidak benar. Akhirnya B juga tidak perlu repot, karena apa yang  diungkapkan A ternyata tidak benar.

Lalu bagaimana halnya jika dokumen perjanjian jual beli dan kwitansi pembayaran itu dibantah oleh B. Misalnya B menyatakan bahwa dokumen dan surat-surat itu tidak benar, palsu dan sebagainya. Jika, demikian, maka B harus membuktikan bantahannya itu. Buktikan bahwa bukti-bukti itu tidak benar isinya atau palsu dan sebagainya. Jika tidak bisa membuktikan hal itu, maka bantahannya akan dianggap tidak benar. Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan oleh A dianggap yang benar.

Nah, masalahnya selesai. Menurut hukum, siapa yang benar sudah terungkap. Siapa yang salah juga sudah terungkap. Sekarang tinggal memaksa B  yang tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya itu, B harus mentaati perjanjian itu dan membayar harga rumah. Selanjutnya A akan menyerahkan rumah itu. Selesai. Mudah kan?

Atau kita coba contoh lain yang sedikit lebih rumit. A mengatakan telah meminjamkan uang sejumlah Rp50.000.000 kepada B pada tanggal 1 Mei 2014, dengan kesepakatan, B akan mengembalikannya pada tanggal 1 Juli 2014 sejumlah Rp51.000.000 (Rp1.000.000 adalah bunganya) namun hingga satu tahun berlalu B tidak mengembalikan pinjamannya. B mengatakan bahwa antara A dan dirinya bukan masalah pinjam meminjam uang, melainkan B membantu menginvestasikan uang A dengan perkiraan hasil investasi antara 2 % sampai dengan 5 % perbulan, namun jika investasinya anjlok maka kerugian akan ditanggung A. B menginvestasikan uang A dengan cara membeli sahan perusahaan C dan ternyata saham perusahaan dibeli B dalam kurun waktu dua bulan, harganya anjlok di bursa saham. Karena itulah, B tidak mau mengembalikan uang A dengan perhitungan yang diungkapkan A. A menanggapi bantahan B dan mengatakan bahwa dalam kesepakatan antara dirinya dengan B, jelas yang disepakati adalah pinjam meminjam uang dengan bunga bukan kerjasama investasi.

Dalam jawab menjawab di atas, B telah membenarkan menerima uang dari A, tetapi bukan meminjam dan harus mengembalikan sejumlah yang diungkapkan A. Dalam keadaan seperti ini, A harus membuktikan kesepakatan yang diungkapkannya itu dan B juga harus membuktikan bantahannya bahwa apa yang diperjanjikan sebenarnya adalah kerjasama dalam berinvestasi.

Dalam pembuktian, A menunjukkan bukti kwitansi penyerahan uang  kepada B Rp50.000.000 pada tanggal 1 Mei 2014, dengan keterangan akan dikembalikan pada tanggal 1 Juli 2014. Namun tidak ada perjanjian berapa bunga yang disepakati. Sebaliknya, B tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa apa yang mereka sepakati adalah kerjasama dalam berinvestasi.

Jadi, sebagian yang diungkapkan oleh A telah dibuktikan kebenarannya yakni B menerima sejumlah uang sebagai pinjaman, namun soal bunga tidak bisa dibuktikan. Sebaliknya, apa yang diungkapkan B tidak bisa dianggap benar karena tidak bisa dibuktikan. Masalah tersebut kemudian diselesaikan dengan cara : B diperintahkan untuk mengembalikan uang A dengan tambahan perhitungan bunga 10 persen pertahun dengan memperhatikan suku bunga bank pada umumnya. Masalah selesai.

Tata cara seperti ini bisa diterapkan sendiri oleh masyarakat sebelum melibatkan aparat penegak hukum. Jika kemudian masalahnya bisa selesai dengan hasil yang memuaskan semua pihak, kan bagus. Tidak perlu mengelurkan banyak biaya, waktu juga tidak banyak terbuang. 

Tapi, masalah yang dihadapi masyaraat memang tidak selalu semudah contoh di atas. Semakin rumit pokok persoalannya, maka jalan untuk mencari kebenaran juga akan semakin sulit. Belum lagi ada pihak-pihak lain yang kemudian memberikan masukan-masukan yang bukannya malah mempermudah penyelesaian masalah, tapi menjadikannya semakin rumit. Selain itu, ada kalanya orang yang kalah tidak mau mengakui kekalahannya, sehingga apa yang menjadi hak pihak yang menang terus tertunda dan akhirnya kerugian yang diderita semakin besar.

Namun demikian, jika kita terbiasa menggunakan metodologi seperti yang saya jelaskan di atas itu dalam menyelesaikan masalah, maka manfaatnya bukan hanya kita akan mudah menyelesaian masalah, tanpa banyak terdistorsi oleh masalah lain yang tidak ada kaitannya pokok persoalan, tetapi juga akan membuat kita terbiasa berhati-hati dalam bertindak, misalnya jika menyerahkan uang harus ada tanda terima, jika menjual, membeli atau menyewakan tanah atau rumah, meminjaman uang, buatlah dokumen perjanjiannya. Yang sederhana saja, yang penting isinya cukup jelas untuk membuktikan terjadinya peristiwa tertentu dan menjelaskan apa-apa yang disekapati. Kehati-hatian itu juga akan mempersulit gerak orang-orang yang memiliki niat jahat. 

Semoga bermanfaat.

image

Foto : touchmyheart.blogspot.com

10
Okt
15

KEMERDEKAAN HAKIM

Januari 1960
Yang Mulia Suparni berdebat dengan Bung Karno
Tentang penghukuman
tentang pertanyaan seberapa berat hukuman bagi para penyelundup
Bagi para penjahat ekonomi

“Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, Bapak Presiden..”
”Saya harus menimbang kompleksitas faktual sepenuhnya perkara itu sebelum menjawab”
“Lalu apa yang akan kamu lakukan kalau kamu mendapat perintah langsung dari Presiden?” tanya Bung Karno
“ Oh, bukankah kemandirian kehakiman melarang hal semacam itu?”

Bersamaan dengan layar-layar retorika revolusi mulai tercabik-cabik
Lalu doktrin pemisahan kekuasaan mulai dipersoalkan
Bung Karno sudah lama gusar
Sadar bahwa jiwa-jiwa yang mendiami raga beberapa hakim tetap ingin bebas
Namun bagi Bung Karno
Para hakim harus dicabut dari akar kolonialnya
Satu hal yang selama ini menjadi ganjalan

Pertengahan tahun 1960-an
tahun-tahun yang sulit
Bung Karno kembali mengibarkan retorikanya
“Kalian adalah hakim rakyat dan hakim revolusi!,
kalian adalah alat sejati revolusi!
Hakim sebagai alat revolusi harus tahu
siapa kawan dan siapa lawan revolusi.
Mereka harus bisa membuat perbedaan yang jelas
menunjukkan sikap yang tepat kepada kawan dan lawan revolusi”

Toga disingkirkan, diganti seragam revolusi
di bawah retorika pengayoman
hakim bekerja untuk kepentingan revolusi
revolusi yang lebih penting dari hukum itu sendiri

Sejarah limapuluh tahun yang lalu
hingga sekarangpun seolah belum berlalu
Banyak yang lupa
dalam hati setiap hakim Indonesia
disanalah tersimpan jiwa-jiwa yang merdeka
Pasang dan surut spirit mereka
membentuk garis-garis sejarah yang penuh ironi

Apakah kini hakim-hakim Indonesia mengenal baik kawannya?
Apakah kini hakim-hakim Indonesia mengenal baik lawannya?
Tak ada lagi Bung Karno yang marah-marah
tak peduli di depan hakim, jaksa, polisi
karena yang penting adalah revolusi
Jangan jadi Oldefo!

sejarah akan terus mencatat perjuangan kemerdekaan para hakim
entah….
merdeka dari apa?
membebaskan diri dari siapa?

Situbondo, 5 Januari 2015

Catatan : Sebagian isi dari tulisan ini dikutip dari buku Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung ( judul asli : The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse) yang awalnya merupakan disertasi yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe di tahun 1996.

30
Sep
15

PENGABDIAN

Setelah berpindah beberapa kali, Windhu dipromosikan sebagai Wakil Ketua di salah satu Pengadilan tempat dia pernah bertugas dulu. Perjalanan karir Windhu tergolong wajar. Promosi dan mutasinya tidak terlihat terlalu mencolok. Karakter jujur tapi tukang protes yang melekat padanya sejak awal menjabat sebagai hakim, menjadikannya semacam orang yang dibenci tapi juga dirindukan oleh Mahkamah Agung. Ia diperlukan, disayang, sekaligus diwaspadai sehingga diberikan perhatian khusus agar tidak membuat banyak kegaduhan di dalam sistem. Pak Nates, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan, lebih senior 3 angkatan dibandingkan Windhu.

Windhu sebenarnya adalah tipe para pimpinan pengadilan yang rata-rata tidak disukai. Anehnya, ketidaksukaan itu akibat dari keinginan mereka membangun disiplin yang kuat. Akibat keinginan mereka berusaha membersihkan lembaga, mulai dari praktik-praktik penyelewengan anggaran, penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik koruptif lainnya. Akibat dari sulitnya mereka didekati oleh makelar-makelar kasus yang bersliweran di pengadilan. Sebaliknya, Pak Nates, puya karakter yang bertolak belakang dengan Windhu

Windhu tetap tidak mengajak keluarganya, dengan alasan yang masih sama, khawatir kegiatan sekolah anak-anaknya terganggu. Putri pertamanya sudah duduk di bangku SMP, sedangkan yang kedua masih SD. Hanya sesekali Prapti, istrinya, datang berkunjung untuk menghadiri kegiatan organisasi wanita di lingkungan peradilan. Selebihnya Widhu yang lebih sering pulang mengunjungi keluarganya.

Wilayah hukum pengadilan negeri tempat ia bertugas saat ini banyak menangani perkara-perkara pencurian dengan kekerasan. Tidak jarang terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun demikian, pemeriksaan terhadap perkara-perkara seperti itu tidak menimbulkan kekhawatiran yang berarti bagi Pengadilan. Sebagian besar terdakwa atau kerabat terdakwa tidak menunjukkan perilaku yang membuat takut aparat pengadilan. Di sisi lain keluarga korban juga tidak mengekspresikan diri berlebihan ketika hadir dalam persidangan-persidangan. Tetapi, di balik ketenangan situasi kantor, ternyata ada masalah besar yang tersembunyi.

***

Setelah 4 bulan melaksanakan tugas, Windhu memperhatikan Ketua Pengadilan melakukan banyak hal, yang tanpa memerlukan pengetahuan khusus sekalipun, akan disadari merupakan pelanggaran-pelanggaran etik. Mulai dari sering mengobrol dengan advokat atau salah satu pihak yang berperkara di ruangannya, menerima tamu-tamu yang dikenal sebagai markus (makelar kasus) di rumah dinasnya. Bahkan, di akhir tahun pertama Windhu melaksanakan tugas, ada beberapa pihak dari LSM dan anggota masyarakat melaporkan tindak tanduk Ketua Pengadilan yang terang-terangan meminta uang kepada para pihak yang berperkara, atau keluarga Terdakwa jika perkaranya ingin dimenangkan, atau jika ingin mendapatkan hukuman yang ringan. Para pegawai juga banyak yang mengeluhkan ‘permainan kasar’ Ketua Pengadilan ini.

Windhu menceritakan hal tersebut kepada Prapti.

“Ini sudah keterlaluan, Ma. Pengadilan ini dibuat seperti warung. Hukuman sekian bulan harganya sekian juta rupiah, penetapan sita jaminan harganya sekian persen dari nilai objek sengketa. Zaman sekarang ini lho, kok masih begitu? edan itu namanya. Rasanya Papa tidak tahan terus-terusan berdiam diri”

Prapti menjawab dengan lembut, “Mama tidak ingin menambahi beban Papa, dari dulu Papa kan sudah tahu sikap Mama. Apa yang menurut Papa baik, lakukan saja. Mama akan selalu mendukung”

“Eh…sebentar Ma, ada tamu” Windhu memutus sambungan telepon dengan istrinya karena ada yang mengetuk pintu ruangannya.

“Masuk…” kata Windhu

Yang mengetuk pintu ternyata Pak Nates. Windhu kaget, lalu bangun dari duduknya.

“Oh, maaf Pak, saya pikir siapa. Silahkan masuk Pak, silahkan duduk” Windhu menjadi salah tingkah, karena khawatir pembicaraan dengan istrinya tadi didengar oleh Pak Nates.

“Sibuk Pak Wakil? ” Tanya Pak Nates

“Oh, tidak Pak Ketua, saya baru selesai menelpon istri saya”

“Bagaimana keluarga Pak? sehat-sehat?”

“Oh, ya..sehat Pak. Keluarga Bapak bagaimana? mudah-mudahan sehat”

“Yah, syukur semuanya sehat Pak. Hmm…ini Pak, saya mau menyampaikan sesuatu”

“Apa, Pak?” Tanya Windhu

“Ada satu perkara pidana yang Bapak pegang, nama terdakwanya Sikat kalau tidak salah. Perkara penggelapan itu”

“Oh, ya Pak…, kemarin sempat masuk koran. Kerugian korban yang disebut dalam dakwaan besar sekali, hampir satu milyar ya Pak” Windhu menanggapi.

“Iya, begini Pak Wakil, saya kebetulan dimintai tolong dari keluarga Terdakwa, kebetulan kawan di sini juga. Katanya memang ada konspirasi dan Terdakwa yang dikorbankan. Kalaupun Terdakwa memang ada salah, mereka ingin minta keringanan hukuman, ada niat Terdakwa bersama keluarganya untuk mengganti kerugian. Ya, saya sih tidak mengetahui pasti bagaimana fakta di persidangan, itu hanya cerita dari keluarga Terdakwa saja. Kalau bisa dibantu ya syukur pak, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa”

“Saya tidak berani menjanjikan apa-apa, Pak. Saya akan pertimbangkan segala sesuatunya dan berusaha memberikan keadilan” Kata Windhu

Setelah mengobrol ngalor ngidul sebentar, Pak Nates kemudian kembali ke ruangannya.

“Wah, dia berani bermain di perkara yang aku tangani” Pikir windhu.

Windhu tidak menceritakan hal itu kepada kedua anggota majelisnya untuk menghindari muncul perasaan yang kurang nyaman. Walaupun ada kemungkinan Pak Nates sudah mendekati anggota yang lain sebelum bicara kepada dirinya.

Garih, salah satu hakim anggota majelis terbiasa mengikuti pendapat Windhu, jarang sekali punya pendapat sendiri, terutama tentang berapa lama seorang Terdakwa harus dijatuhi pidana jika diputuskan bersalah melakukan tindak pidana. Dia hanya berhitung matematis, yakni menjatuhkan pidana dua pertiga dari tuntutan pidana, atau minimal setengah dari tuntutan pidana. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja dan meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun.

Sempat terjadi perdebatan hangat soal apakah dakwaan Penuntut Umum Terbukti. Namun akhirnya diperoleh mufakat bulat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, terjadi perdebatan juga antara Windhu dan dua anggotanya. Garih sebagai hakim anggota II, pertama kali dimintai pendapat. Ia menyatakan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan sudah cukup bagi Terdakwa, seperti biasa perhitungannya matematis, minimal setengah atau dua pertiga dari tuntutan. Pendapat tersebut diikuti oleh Bua, hakim anggota I. Sedangkan Windhu berpendapat itu masih terlalu ringan. Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan adalah setimpal dengan kesalahan terdakwa, yang berarti lebih tinggi dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hampir mendekati ancaman pidana maksimal untuk pasal 374 KUHP. Windhu ingin menjatuhkan pidana yang berat, karena mengingat besarnya jumlah kerugian yang diderita korban dan mempertimbangkan pula cara-cara terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk tindakan Terdakwa yang menyembunyikan hasil kejahatannya, sehingga uang yang digelapkan sulit dilacak oleh polisi.

Karena Windhu bersikukuh dengan pendapatnya, sedangkan anggota yang lain tidak ada yang sependapat dengannya, dan pendapat merekapun maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Windhu memasukkan pendapatnya tentang penjatuhan pidana itu ke dalam putusan sebagai pendapat yang berbeda. Hal ini sempat ditentang oleh Bua karena dipandang tidak lazim. Dalam praktik selama ini, memang masih ada dualisme pendapat. Sebagian hakim berpendapat bahwa ruang lingkup pendapat berbeda yang wajib dimasukkan ke dalam putusan hanya yang menyangkut tentang Terdakwa bersalah atau tidak, atau bisa juga dimasukkan ke dalam putusan jika ada pendapat yang sama-sama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana, namun didasari atas argumentasi berbeda. Tentang perbedaan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan, tidak perlu dimasukkan ke dalam putusan. Sedangkan sebagian hakim menganggap keduanya tidak masalah jika dimasukkan dalam putusan.

Windhu bersikukuh tetap ingin memasukkan pendapatnya itu dengan penafsiran bahwa perbedaan pendapat tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah termasuk juga pendapat yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak ingin memperpanjang perdebatan, Bua dan Garih mengalah.

***

Sidang perkara Sikat hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan yang dibacakan Windhu tersebut, intinya adalah menyatakan Sikat sebagai salah satu karyawan di perusahaan korban terbukti bersalah melakukan penggelapan uang perusahaan dan karena itu ia dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Suasana ruang sidang sangat tenang, tidak ada kegaduhan sama sekali. Hingga majelis hakim yang diketuai Windhu kembali ke ruangan, tidak terlihat ada masalah. Namun, secara tidak sengaja, ketika hendak menuju ke ruangan panitera pengganti, Windhu mendengar pembicaraan antara dua orang di salah satu ruang sidang. Yang satu panitera pengganti, sedangkan satunya lagi orang yang tidak ia kenal.

“Wah, kok hukumannya ringan sekali ya? padahal uangnya sudah diberikan”

“Ya, mau bagaimana lagi? putusannya seperti itu. Sudah biarkan saja..”

Windhu menengok ke ruangan itu. Kedua orang yang tadinya asik bicara, kaget melihat kehadiran Windhu.

“Oh, Pak Wakil…”

“Wah, serius sekali kelihatannya. Sedang membicarakan apa, kok saya dengar ada uang yang diberikan..uang apa? Diberikan kepada siapa?”

“Oh, ndak Pak, kami bicara soal lain..” jawab Pak Uras, nama panitera pengganti itu

“Pak Uras, tolong ke ruangan saya sekarang. Saya tunggu”

“Baik Pak”

Di ruangannya, Windhu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Uras tidak bisa menutupi apa yang didengarnya dari keluarga korban tadi. Wardi, yang merupakan ipar dari korban menceritakan bahwa ia meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan agar kasus ini diperhatikan dan memastikan agar Terdakwa dihukum. Hal itu akan menjadi jalan masuk bagi mereka untuk mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang perusahaan hingga milyaran rupiah selama beberapa tahun. Kerugian yang sesungguhnya, menurut cerita korban, lebih besar dari yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Windhu meminta Pak Uras untuk memanggil Pak Wardi untuk memastikan cerita itu. Setelah mendengar cerita dari Pak Wardi yang ternyata bersesuaian dengan cerita Pak Uras, Windhu mempersilahkan Pak Wardi pulang, namun sewaktu-waktu jika diperlukan, ia meminta kesediaan Pak Wardi untuk hadir kembali di Pengadilan terkait. Pak Wardi awalnya menolak, tetapi ketika diberitahukan bahwa semua yang dibicaraan tadi sudah direkam dan dijadikan bukti untuk melakukan pengusutan, Pak Wardi tidak bisa mengelak. Pak Uras juga kaget mendengar bahwa pembicaraan itu direkam.

Windhu kemudian memanggil kedua anggota majelisnya, lalu bertanya :

“Saya ingin anda berdua jujur saja, apakah anda terima uang dari Terdakwa, entah itu melalui keluarganya, melalui Jaksa Penuntut Umum, atau melalui pihak lain?”

“Ya Pak, jawab Bua, hakim anggota I.”

“Anda juga?”

“Iya, Pak…..jawab Garih, hakim anggota II”

“Siapa yang memberikan?”

“Ada orang yang sering datang ke pengadilan Pak, dia sering mengurus perkara”

Anda berdua paham kan, ini masalah serius?

“Ya Pak,…kami mohon maaf. Jawab Bua, sambil menunduk.

***

Pak Wardi terus menundukkan kepalanya di hadapan Pak Nates. Windhu memulai pembicaraan dengan menceritakan apa yang sebelumnya telah ia dengar.

“Saya sengaja mempertemukan Pak Ketua dengan Pak Wardi. Apakah benar Bapak kenal dengan Pak Wardi?”

“Saya tidak kenal” jawab Pak Nates

Pak Wardi menegakkan kepalanya, kaget dengan jawaban Pak Nates.

“Uang kami bagaimana Pak?” tanya Pak Wardi

“Lho uang apa?” tanya Pak Nates

“Bapak jangan pura-pura tidak tahu! Bapak bilang tenang saja, akan membantu mengurus asalkan disediakan dana” kata Pak Wardi

“Anda jangan bicara macam-macam…kalau anda menuduh tanpa bukti, saya bisa laporkan anda ke polisi” gertak Pak Nates

“Silahkan anda keluar dari ruangan saya!” Pak Nates mengusir Pak Wardi keluar dari ruangannya. Petugas keamanan membawanya pergi

Setelah Pak Wardi keluar, Windhu bertanya kepada Pak Nates.

“Apakah benar Bapak menerima uang dari keluarga korban?”

“Ah, tidak Pak, mana mungkin saya begitu. Bohong dia itu”

“Ini tidak bisa dibiarkan Pak, saya ingin ini diusut, siapa saja yang bermain dalam perkara ini.”

“Aah, sudahlah Pak, tidak usah diperpanjang, lama-lama diam sendiri mereka itu. Tidak usah dihiraukan”

“Anggota saya sudah mengaku menerima uang dari Terdakwamelalui seseorang. Sebelumnya saya mendengar dari Pak Wardi, ternyata Bapak menerima sejumlah uang untuk membantu memastikan Sikat dihukum. Bapak juga pernah meminta bantuan saya agar memberikan keringanan hukuman kepada Sikat. Saya memang lebih junior dari Bapak, tapi sekarang saya Wakil Ketua Pengadilan, Pak. Jangan anggap saya orang bodoh dan tidak tahu permainan dua kaki seperti itu.”

Usai Windhu mengatakan itu, terjadi cekcok mulut antara keduanya. Pak Nates marah besar atas tuduhan Windhu. Beberapa orang di lantai bawah sampai berusaha mendekat ke ruangan Pak Nates untuk mengamati situasi. Namun tidak berani masuk ke ruangan.

***

Selama beberapa hari, Windhu selalu teringat dengan cerita Pak Barda tentang sepak terjang tim angin topan Mahkamah Agung, yang dipimpin oleh Pak Dharma. Sukses membersihkan pengadilan dengan cara-cara yang ekstrim. Cerita itu sekarang terbayang olehnya seperti dongeng belaka.

Ia terbayang lagi dengan kebaikan seniornya, yang walaupun bukan hakim yang bersih, tetapi selalu menjaganya dari kemungkinan terpeleset dan jatuh ke jurang korupsi. Orang itulah yang melarangnya menerima hadiah dari pihak berperkara, lalu kemudian memberi bantuan kepadanya saat mengalami kesulitan keuangan beberapa tahun yang lalu.

Ia juga teringat amplop coklat berisi laporan yang tidak pernah terkirim ke KPK dan banyak lagi kenangan lain yang berkelebat di pikirannya. Ia memejamkan mata berusaha mengusir semua kenangan itu. Namun semakin ia berusaha, pikirannya justru semakin berkecamuk.

“Sekarang aku wakil ketua pengadilan. Tanggung jawab semakin berat. Tidak mungkin aku terus diam saja melihat semua kekacauan ini. Sampai kapan aku harus diam?” pikirnya

***

Di tengah ketidakpuasan, Windhu mencari jalan sendiri untuk menyelidiki peristiwa itu. Dia nekat mendatangi keluarga Terdakwa. Berbekal ketulusan, dan merasa tidak sepeserpun menerima uang, ia bertanya kepada beberapa keluarga Terdakwa namun tidak memperoleh keterangan yang diinginkan, karena mereka menutupi perbuatan mereka memberikan uang kepada majelis hakim melalui perantara orang lain ada juga orang dalam yang membantu. Berdasarkan keterangan dua anggota majelisnya, Windhu sudah tahu siapa yang menjadi perantara.

***

Segera Windhu menghadap Pak Nates dan menceritakan semua temuannya itu.

Ia berkata:

“Pertama, Bapak tidak bersedia mencari tahu masalah yang menimpa majelis yang saya pimpin. Saya akhirnya mencari informasi tanpa pengetahuan dan seizin Bapak. Untuk itu, saya minta maaf. Kedua, saya mendapatkan informasi yang lengkap dan Saksi-Saksi termasuk orang dari dalam pengadilan yang menurut saya patut dipercaya, bahwa Bapak telah menerima uang dari keluarga korban untuk membantu memastikan Terdakwa dihukum dalam perkara penggelapan itu. Konon uang itu Bapak terima di rumah dinas. Saya tidak tahu pasti apakah Bapak juga menerima sesuatu dari pihak Terdakwa, karena Bapak pernah meminta bantuan kepada saya untuk mengusahakan keringanan hukuman.”

“Kedua anggota saya sudah jelas-jelas menerima suap dari keluarga Terdakwa dengan perantara orang luar yang difasilitasi orang dalam, dengan tujuan sama dengan Bapak yakni mengusahakan keringanan hukuman. Sebetulnya, ini bukan laporan pertama yang saya terima, banyak yang melaporkan kepada saya tentang hal semacam ini. Saya ingin tanya kepada Bapak sekali lagi, dalam perkara Sikat, apakah Pak Ketua menerima uang dari beberapa pihak yang saya sebutkan itu?”

“Saya tidak ada urusan soal itu! Tentang laporan-laporan yang lain, kenapa Bapak baru bilang sekarang? Jangan sampai ini menjurus kepada fitnah Pak. Saya tidak terima kalau begini caranya” jawab Pak Nates

“Baiklah, kalau begitu saya akan berusaha membuat terang peristiwa ini, sekaligus membersihkan nama saya dengan melaporkan peristiwa ini kepada Mahkamah Agung, Saya juga akan melaporkan peristiwa ini kepada kepada KPK agar diperhatikan. Saya tidak mau peristiwa ini mengambang tidak jelas.”

“Lho, saya kan sudah bilang, saya tidak ada urusannya dengan itu. Buat apa melapor segala?” Pak Nates meradang

“Saya perlu mendapatkan kejelasan, dan dari dalam pengadilan sendiri saya tidak bisa mendapatkan bantuan untuk itu. Bapak juga seharusnya berusaha membersihkan nama Bapak kalau memang merasa tidak melakukan apa yang mereka katakan. Kenapa Bapak diam saja? menurut saya itu aneh sekali” kata Windhu

“Ya, terserah…apa maumu, saya akan ladeni” Pak Nates menutup pembicaraan

***

Prapti merasa tidak mungkin membendung keinginan suaminya. Ia memutuskan untuk tinggal sementara bersama Windhu, menemani di saat-saat yang genting itu. Anak-anak untuk sementara dijaga oleh keluarga terdekat.

Windhu membuat surat laporan yang terperinci mengenai dugaan Pak Nates menerima suap dari keluarga korban sekaligus Terdakwa, termasuk masalah suap yang diterima dua anggotanya dari keluarga Terdakwa Sikat. Selain itu, ia juga meneruskan laporan masyarakat tentang tindak tanduk Pak Nates yang sering meminta uang kepada pihak yang berperkara. Laporan itu ia kirimkan ke Mahkamah Agung dan KPK.

Sebelum Badan Pengawas Mahkamah Agung memeriksa, KPK ternyata lebih cepat menanggapi laporan tersebut. Beberapa Saksi dipanggil termasuk Windhu. Dan tidak lama kemudian, Pak Nates, Bua, Garih, juga dipanggil.

Setelah Badan Pengawas melakukan pemeriksaan, ditemukan pelanggaran etik bahwa Pak Nates bertemu dengan keluarga korban dan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan perkara. Soal menerima suap, tidak jelas kabarnya. Sedangkan untuk Bua dan Garih, posisinya sudah sangat jelas.

***

Setelah pemanggilan yang kedua, KPK menetapkan Pak Nates, Bua, Garih bersama beberapa orang termasuk yang bertugas di pengadilan negeri sebagai tersangka terkait perkara suap, dan saat itu juga mereka semua ditahan. Pemberitaan di televisi atau media cetak mengenai kasus itu sangat ramai. Pimpinan Pengadilan Tinggi atas petunjuk Mahkamah Agung kemudian sibuk memberikan arahan-arahan kepada pimpinan pengadilan negeri, untuk menghindari kasus serupa terjadi lagi. Mereka perlu menekankan kembali kekompakan, ketaatan pada kode etik, pemberantasan korupsi dan sebagainya.

Windhu juga ikut tegang, namun perasaan menang menguasai dirinya. Dia meluapkan rasa kemenangan itu kepada Prapti dengan penuh semangat. Prapti menahan perasaan senang dan sekaligus berusaha menyembunyikan kekhawatiran.

***

Putri, anak pertama Windhu sudah mulai kuliah di Fakultas Hukum di sebuah Perguruan Tinggi di Bali. Dia menunjukkan hasrat yang sama dengan ayahnya. Pembawaan mereka mirip. Banyak bicara, kritis dan ingin menonjol secara sosial. Suatu hari, ia menyampaikan kepada ibunya ingin menjadi hakim seperti ayahnya. Tapi ibunya tahu betul apa yang ada di balik anaknya.

“Kenapa kamu ingin menjadi hakim, nak?” Tanya Prapti

“Putri ingin mengabdi kepada negara, Ma, seperti yang dilakukan Papa”

Prapti membelai kepala anaknya dengan penuh kasih sayang

“Mama sudah tua, Mama tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Putri harus tahu, Papa tidak akan pernah setuju kalau kamu ingin menjadi hakim hanya sebagai perantara pelampiasan dendam para korban kejahatan”

“Apa maksud Ibu?, tidak begitu kok” elak Putri

“Putri…, melampiaskan dendam atas kematian Papa hanya akan membuatmu semakin sulit melepaskan diri dari lingkaran kebencian. Mama bukannya tidak sedih mengingat peristiwa 6 tahun yang lalu, yang sampai sekarangpun kita harus rela menyimpan sebagian misterinya di dalam hati. Tapi Mama tidak ingin anak mama hanya berhasrat menjadi seorang algojo, atau penguasa yang diselimuti kebencian dan dendam. Itu sama sekali bukan cita-cita Papa. Papa akan sedih, Nak.

“Kenapa Putri tidak boleh menjadi hakim? Kenapa menghukum berat orang-orang jahat itu salah, Ma? kenapa yang membunuh Papa sampai saat ini dibiarkan saja? Padahal Papa berjuang untuk membersihkan negara ini dari penjahat-penjahat tengik!. Bagaimana mungkin Mama membiarkan saja hal ini? Putri tidak terima ayah diperlakukan begitu..”

Dalam pelukan ibunya, Putri menangis sejadi-jadinya. Menumpahkan segala beban berat yang hinggap di dadanya selama bertahun-tahun pasca ayahnya ditemukan meninggal di rumah dinas dengan luka bacokan di sekujur tubuhnya. Beberapa barang berharga hilang. Pelakunya telah diadili. Ia terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan dan dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Banyak keraguan yang menghinggapi pikiran warga pengadilan saat itu, terutama tentang motif pelaku. Sebenarnya ada dakwaan pembunuhan, namun yang berhasil terbukti di persidangan hanya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Ceritanya sederhana, karena Widhu berusaha melawan pelaku, maka pelaku berusaha menghentikan perlawannya. Windhu bukanlah tandingan perampok berpengalaman. Motif yang lain yang banyak menjadi pergunjingan, tidak pernah terbukti.

Prapti berusaha menenangkan Putri. “Menangislah Nak, saat ini kita memang hanya punya air mata. Kalau kamu memang bersikukuh bercita-cita menjadi hakim, ibu tidak akan menghalangi. Tapi, ibu berharap bukan karena dendam. Bukan semata-mata karena kematian Papa. Ada tanggungjawab yang besar ketika nanti kamu berhasil menduduki jabatan yang mulia itu. Ada beban pengabdian, pengorbanan, untuk memperbaiki kehidupan bangsa ini. Papa dengan sangat sadar memilih jalan hidup yang berat itu. Ketika kamu memakai toga seperti yang dipakai Papa, keberanianmu harus kamu gunakan untuk melaksanakan kewajibanmu, memberikan keadilan.”

“Putri melepaskan semua bebannya hari itu, hingga lelah dan tertidur”

Prapti melihat anaknya yang beranjak dewasa, mulai merasakan konflik dalam batin. Ia mulai mengkhawatirkan lagi apa yang akan terjadi di masa depan.

————-000ooo000————-

Dipersembahkan untuk Para Hakim yang ada di seluruh Nusantara, di setiap jengkal tanah pijakan pengabdian, yang hingga saat ini masih berjuang dan berkorban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

03
Jul
15

NASIHAT

Dulu, awal-awal bertugas sebagai hakim, perasaan saya bangga sekali. Wajarlah, setiap orang pasti bangga dengan pekerjaan yang disukai. Segera merasa hebat, apalagi dengan jubah toga tiga warna itu.

Di ruang sidangpun duduknya di tempat yang paling tinggi. Terdakwa atau saksi-saksi yang sedang diperiksa harus mendongak sedikit jika tempat duduk mereka terlalu dekat dengan meja majelis hakim. Tidak tahan jika tidak mengeluarkan nasihat, baik itu kepada saksi atau terdakwa. Wajar sih, hanya saja, lama kelamaan saya merasa harus menguranginya.

Nasihat-nasihat tertentu saya kurangi. Misalnya, jika ada saksi yang seharusnya curiga terhadap perilaku terdakwa, atau ketika bekerja kurang serius, lalai atau cuek sehingga memberikan peluang terjadi kejahatan atau hal-hal lain yang memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Atau misalnya ada terdakwa yang membantu temannya melakukan kejahatan, diberikan nasihat bahwa ia seharusnya melaporkan hal itu kepada penegak hukum bukan malah membantu atau ikut-ikutan, dan lain sebagainya.

Di setiap daerah, biasanya ada jenis tindak pidana tertentu sering terjadi. Mirip seperti penyakit yang sifatnya endemis. Terjadinya sangat dipengaruhi salah satu pola perilaku tertentu dari kelompok masyarakat dari tatatan sosial atau ekonomi yang lebih besar. Misalnya begini, maraknya kejahatan penggelapan atau penipuan dengan target barang tertentu seperti misalnya kendaraan bermotor, disebabkan karena ada pola perilaku kelompok masyarakat lain yang mudah memberikan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan (kadang berdalih gadai), walaupun tanpa disertai dengan BPKB atau surat keterangan lain yang menunjang. Jadi perilaku masyarakat antara sekedar lalai atau kurang hati-hati tanpa ada itikad buruk dengan melakukan tindak kejahatan semacam penadahan menjadi tipis sekali. Disitulah kadang saya merasa masih tetap harus mengingatkan masyarakat. Tujuannya agar kejahatan jenis itu tidak terus meningkat atau sekaligus memberikan sinyal kepada Penuntut Umum bahwa tekanan kepada perilaku masyarakat yang berperan menyuburkan kejahatan itu juga harus ditingkatkan. .

Kalau kepada Terdakwa, saya sudah jarang sekali menasihati. Mereka sudah saya anggap pintar menasihati diri sendiri. Apalagi saya perhatikan tren penampilan sebagian besar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan sudah sangat religius. Ada yang secara mencolok menyelipkan bunga di telinga dan bija (beras yang direndam di air kemudian setelah sembahyang ditaruh di dahi), mungkin supaya kelihatan habis sembahyang. Ada yang sengaja menggunakan songkok dan baju koko, atau memakai atribut-atribut lain yang menunjukkan tampilan religius.

Terlebih lagi, menurut saya, seorang terdakwa sebelum melakukan kejahatannya, punya banyak waktu, mulai dari mendapatkan ide, merencanakan segala sesuatunya. Jika berhasil apa yang akan dilakukan, termasuk jika gagal. Sampai kepada waktu untuk membatalkan niatnya itu. Saya yakin pasti ada dorongan dari dalam dirinya untuk mengurungkan niat melakukan kejahatan, tapi mungkin tidak terlalu kuat. Jadi saya pikir, dengan sudah dimasukkan ke dalam tahanan, kemudian sudah rajin sembahyang, nasihat saya sudah tidak akan mereka perlukan lagi.

Selain keadaan-keadaan di atas, yang membuat saya ‘lemah syahwat’ untuk memberikan nasihat adalah, lama-lama saya kok khawatir, jangan-jangan saya sendiri tidak sehebat nasihat saya itu jika berada dalam situasi seperti yang dialami orang-orang yang saya nasihati. Jangan-jangan saya cuek saja saat melihat ada kejahatan, ada perilaku korup di tempat saya bekerja. Atau berpikir “ngapain ngurusin urusan atau dosa orang lain” (padahal dosa itu merugikan banyak orang). Jangan-jangan saya kerjanya juga tidak beres. Apa yang seharusnya saya ketahui, malah tidak saya ketahui, apa yang seharusnya saya lakukan, tidak saya lakukan. Semakin lama, dugaan-dugaan seperti itu makin menghujami diri saya, entah darimana datangnya. Kadang-kadang jengkel juga, mengganggu! Tapi anehnya, saya membiarkannya.

Akhirnya, saya pikir saya tidak akan main-main lagi dengan nasihat, saya harus mempertimbangkan dan memastikan banyak hal dulu sebelum mengeluarkannya.

Salam

27
Jun
15

Apakah setiap polisi yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor harus memiliki surat tugas?

Gambar : kaskushoothotthreads.blogspot.com

Gambar : kaskushoothotthreads.blogspot.com

Masih terkait soal tilang. Beberapa hari belakangan ramai diperbincangkan soal rekaman video yang dibuat seorang pengendara kendaraan bermotor yang mempertanyakan surat tugas polisi yang ingin memeriksa surat kendaran dan surat izin mengemudinya. Dalam pemberitaan, disebutkan bahwa pengendara ini kesal karena dirinya diberhentikan oleh petugas di sebuah tikungan jalan yang sepi. Tidak diceritakan apa masalahnya hingga dia dihentikan di ruas jalan tersebut. Ia juga mengajak masyarakat agar berani mempertanyakan praktik pemeriksaan yang demikian, dan lebih teliti membedakan mana razia resmi mana yang illegal dengan mempertanyakan surat tugas atau memperhatikan keadaan-keadaan teknis seperti tanda-tamda operasi resmi.

Sejak lama, sudah ada tulisan dalam blog yang intinya sama yakni mengajak masyarakat supaya lebih kritis terhadap tindakan pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, malah ada kesan untuk mengajari melawan polisi agar terhindar dari tilang.

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan masyarakat terkait masalah ini. Pertama, memahami jenis-jenis tindakan kepolisian atau instansi terkait dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahum 2009 dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Kedua, bagaimana membedakan Operasi Kepolisian (sering disebut razia) resmi dan tidak resmi.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara berkala (tiap 6 bulan sekali) atau secara insidental. Pemeriksaan kendaraan bermotor secara insidental dilakukan berdasarkan tiga hal, 1. Operasi Kepolisian, 2. Terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan, 3. Penanggulangan kejahatan. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012. Inilah jenis-jenis pemeriksaan kendaraan di jalan.

Lalu, pasal 15 (1) mengatur begini : Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Nah, jadi, pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh petugas kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil atau gabungan dari mereka berdasarkan operasi kepolisian dan penanggulangan kejahatanlah yang harus memenuhi syarat adanya surat perintah tugas. Sedangkan pemeriksaan karena ada pelanggaran yang tertangkap tangan tidak perlu. Analoginya begini, kalau ada penjambret kebetulan terlihat polisi, apakah polisi ini perlu minta surat perintah penangkapan atau perintah penyitaan agar dia bisa mengejar dan menangkap pelakunya? Keburu kabur dong penjahatnya. Sama seperti pelanggaran lalu lintas, kalau ada polisi lalu lintas kebetulan melihat pelanggar lampu lalu lintas, dia bisa langsung menghentikan pengendara dan melakukan tindakan.

Lain halnya dengan pemeriksaan yang didasari atas operasi kepolisian atau penanggulangan kejahatan. Operasi kepolisian itu biasanya dilakukan melibatkan banyak petugas pada waktu-waktu dan tempat tertentu serta ada tanda-tanda khusus seperti yang diatur dalam pasal 22 Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 berikut :

”Pasal 22 (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan. (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan. (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan. (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib: a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan c. memakai rompi yang memantulkan cahaya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri”

Jika anda melanggar aturan lalu lintas dan kebetulan ada petugas kepolisian yang melihat kemudian melakukan tindakan, tidak perlu melawan. Bekerjasamalah dengan polisi, minta maaf. Jika masih diberikan peringatan ya syukur. Kalau ditilang ya sudah, ikuti saja. Kalau anda tidak merasa melakukan pelanggaran, lakukanlah pembelaan diri, berikan argumentasi. Jika polisi tetap ngotot, minta saja ditilang dan anda bisa membela diri di depan hakim. Saya sendiri pernah melepaskan seseorang yang didakwa melanggar salah satu ketentuan pidana dalam uu lalu lintas. Tapi kasusnya tidak akan saya bahas di sini. Intinya, walaupun perkara tilang itu sangat sederhana sifatnya, bukan berarti tidak mungkin terjadi kekeliruan yang menyebabkan seseorang bisa bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Jika ada pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh banyak petugas polisi dan/atau penyidik dari Dinas Perhubungan di suatu tempat, tapi mungkin menurut anda keadaannya meragukan, maka anda berhak menanyakan surat perintah tugas.

Bagi anda yang ingin mengetahui lebih detail, bisa membaca UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindaka Pelanggaran Lalu Lintas dan Jalan.

Semoga bermanfaat.

27
Jun
15

Pahami ketika memilih blangko tilang warna biru.

b7OIQR44fe62Z8ttxNtEyX76bU2uOeOuRZoGwcnumsS9olRFrJHhAU5frksrZmP3L0hcLZyUmdAWxn3yJDLG_94NB_-xZeKGCkCptN3QtDGaNzOUO2xf=w515-h285-nc(Gambar : solopos.com)

Foto ini tersebar di internet dan belum diketahui siapa yang mengunggahnya pertama kali. Secara teknis, tulisan itu tidak sepenuhnya selaras dengan prosedur tilang. Jika pembuat foto ini pernah kena tilang dan mengikuti prosedur penggunaan blangko tilang warna biru secara benar, mungkin dia akan berpikir ulang membuat foto seperti ini, karena penitipan denda di bank sampai saat ini masih harus sebesar denda maksimal yang tercantum dalam pasal yang dilanggar, bukan sebesar denda yang nanti akan dijatuhkan hakim. Misalnya denda maksimal yang tercantum di UU Lalu-Lintas jika mengemudikan kendaraan tapi tidak punya SIM adalah Rp1.000.000. Maka jika menggunakan blangko biru, maka kita harus menitipkan uang di Bank sejumkah Rp 1.000.000. Nanti kalau dijatuhkan denda Rp.50.000oleh hakim, maka sisanya yakni Rp950.000 bisa diambil kembali

Karena itulah kalau hal semacam ini diketahui dengan jelas, maka wajar jika ada yang memilih hadir saja di sidang atau menyuruh orang lain mewakilinya(dengan surat kuasa) Daripada harus menitipkan uang sebanyak itu. Setelah sidang, lalu denda di bayar, barang bukti langsung dikembalikan. Kalau menggunakan blangko biru, barang bukti yang disita bisa diambil setelah kita menitipkan uang di bank, tapi tetap harus menghadiri sidang atau menyuruh orang lain untuk mewakili (atau kalau tidak datang, putusannya akan diberitahukan) untuk mengetahui berapa denda yang dijatuhkan kepada kita, lalu selisih antara denda dan uang titipan bisa diambil menggunakan salah satu salinan blangko tilang yang telah tercantum besaran denda.

Sebenarnya sama saja banyak waktu dan tenaga yang tersita. Bedanya hanya ketika menggunakan blangko boru, barang sitaan bisa langsung kita ambil kembali.

Tapi, terlepas dari hal-hal teknis di atas, yang sepertinya akan terus disempurnakan, ada hal lain yang perlu kita apresiasi dari kreativitas ini, yakni ajakan untuk tidak ikut-ikutan korupsi. Soal tilang adalah persoalan hukum yang sangat sederhana, yang saya sendiripun setelah menjadi hakim baru bisa memaksakan diri untuk malu jika sampai kena tilang, apalagi sampai ‘berdamai’ dengan Polisi dengan ‘pasal 20 ribu atau 50 ribu’