Archive for the 'Perundang-Undangan' Category

28
Sep
09

TAHUKAH ANDA ATAU ANDA INGIN TAHU? (bagian ke IX) Tentang Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), mahluk apaan sih ini?

Selama sepekan terakhir, berita-berita di media massa baik di media, cetak atau elektronik sangat ramai dibicarakan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Dalam Perpu itu, Presiden mempertimbangkan bahwa, terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk mengatasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan terjadinya terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pro dan kontra dalam masyarakat terus terjadi berkaitan dengan dikeluarkannya produk hukum ini oleh Presiden, masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda, baik dari sisi substansi maupun alasan yang melatar belakangi dikeluarkannya Perpu tersebut (saya tidak akan membahas polemik yang terjadi mengenai penerbitan perpu ini, namun saya lebih tertarik berbagi informasi mengenai perpu sebagai salah satu sumber hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan di negara kita)

Nama produk peraturan perundang-undangan ini memang agak asing bagi orang awam (tidak seperi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dll), karena Perpu ini memang dikeluarkan dalam keadaan tertentu dan tidak melalui proses yang normal seperti pembentukan undang-undang.

Mahluk seperti apa sesungguhnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini? Yang ingin tahu, mari kita berbagi…

Sebelum kita membahas tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ada baiknya kita mengenal sedikit mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yakni :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Semakin tinggi posisinya maka ia adalah sumber hukum bagi pembentukan aturan di bawahnya, atau dengan kata lain, peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. (karena itulah ada Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945? atau Mahkamah Agung yang berwenang untuk menguji apakah peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang? )

Nah, kewenangan Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bersumber dari pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Dalam keadaan normal, pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah yang merupakan inisiatif dari salah satu pihak (bisa DPR atau Pemerintah) oleh karena itulah, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Jadi setelah dikeluarkan oleh Presiden, Perpu tersebut akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai undang-undang. Jika tidak disetujui oleh DPR maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Misalnya : jika Perpu No 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ini disetujui oleh DPR maka produk hukum ini akan naik tingkat menjadi undang-undang, jika tidak disetujui maka pemerintah harus mencabutnya.

Demikianlah sedikit informasi tentang sebuah produk hukum pemerintah yang bernama Perpu ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua.

Waingapu, 27 September 2009




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.