Archive for the 'Pemberantasan Korupsi' Category

12
Des
11

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memerlukan penanganan yang  diluar kebiasaan seperti menangani perkara-perkara pidana biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana korupsi adalah perangkat khusus yang lahir untuk menjawab kegelisahan masyarakat terhadap tingginya ancaman dari tindak pidana korupsi dewasa ini.

Disisi lain, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih sangat minim dikarenakan tindak pidana ini melibatkan banyak pihak dan tidak jarang melibatkan kekuasaan yang besar, sehingga mereka yang mengetahui praktek-praktek korupsi, tidak memiliki cukup keberanian untuk melaporkannya karena takut akan keselamatan dirinya, keluarga dan masa depan pekerjaan yang dimilikinya. Hal ini tentu sangat manusiawi mengingat jika korupsi yang terjadi dilingkungan kerja sendiri akan menimbulkan dilema dalam diri. Apakah sepadan antara apa yang akan dilakukan (melaporkan praktek korupsi tersebut) dengan akibat yang mungkin akan muncul dari tindakan itu?.

Demikian pula halnya dengan mereka yang merasa telah melakukan tindak pidana korupsi,  adalah suatu hal yang sangat langka jika mereka mau melaporkan tindak pidana yang telah dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Keberanian dan kesadaran melaporkan tindak pidana korupsi tentu harus dihargai, tidak saja karena tindakan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa kita yang ingin segera keluar dari jeratan korupsi yang sudah sangat memprihatinkan, tetapi juga penghargaan terhadap sebuah keberanian dan kesadaran tinggi terhadap cita-cita tegaknya supremasi hukum.

Pelapor Tindak Pidana (Whistlerblower)

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1), diatur mengenai perlindungan terhadap mereka yang dikategorikan sebagai korban dan pelapor. “saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya”.

Pelapor yang dimaksud disini adalah ia yang melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan bukan merupakan seorang pelaku dari tindak pidana tersebut. Jadi dengan kata lain ia adalah pelapor murni yang mengetahui dan kemudian sadar bahwa ia harus berpartisipasi melaporkan peristiwa tersebut sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator)

Lain halnya dengan seorang justice collabrator. Ia melaporkan peristiwa yang ia pahami adalah tindak pidana dan sadar betul bahwa ia menjadi bagian atau berperan dalam tindak pidana tersebut. Peristiwa seperti ini bisa saja terjadi misalnya karena pelaku menyadari kesalahannya, merasa malu sehingga ada dorongan moral untuk berpartisipasi agar tindak pidana yang dilakukannya itu diperiksa oleh penegak hukum dan yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau latar belakang lain yang mungkin mendorong diri pelaku untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukannya.

Seorang pelaku yang bekerjasama tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006. “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana” (pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006)

Komitmen Mahkamah Agung RI.

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman tentang perlindungan whistlerblower oleh beberapa pimpinan lembaga penegak hukum yang salah satunya adalah Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya Mahkamah Agung  telah memberikan pedoman yang harus ditaati hakim dalam penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan justice collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011. Beberapa hal penting yang termuat dalam Surat Edaran tersebut yakni  :

Pedoman dalam menangani kasus yang melibatkan whistleblower adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir
  2. Apabila Pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana
  3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana yakni : menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara Terdakwa  lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Dalam pemberian perlakuan khusus yang berbentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada para hakim terkait penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, menunjukkan sebuah komitmen yang kuat untuk mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Tentu saja budaya melaporkan suatu tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana yang sangat serius seperti korupsi tidak bisa terbentuk dalam waktu yang singkat, salah satunya dikarenakan masyarakat kita terlalu lama bersikap permisif terhadap tindak pidana korupsi dan perilaku-perilaku koruptif yang terjadi di sekelilingnya dan hambatan-hambatan manusiawi lainnya seperti takut kehilangan pekerjaan, ancaman terhadap keselamatan jiwa sendiri atau keluarga dan sebagainya. Namun demikian setidaknya kita memiliki komitmen bersama yang kuat terhadap pemberantasan korupsi yang diharapkan akan mampu memicu keberanian publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Semarapura, 20 Nopember 2011

 

 

07
Des
11

PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS KORUPSI, SOLUSI ATAU PELANGGARAN HAM?

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, selain pencegahan melalui pengenalan dan pembangunan budaya anti korupsi dan penindakan dengan jalan proses peradilan kepada setiap orang yang diduga melakukan korupsi, ada hal lain yang menarik yakni wacana pemberlakuan beban pembuktian terbalik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan yang melebihi batas kewajaran. Jika tidak mampu membuktikan bahwa kekayaannya tersebut bukan diperoleh dari korupsi, maka negara dapat menyita kekayaan tersebut.

 

Konsep beban pembuktian terbalik ini memang bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dimana seseorang tidak boleh dianggap bersalah apabila belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah. Hal ini juga bertentangan dengan hak-hak sipil yang diatur dalam pasal 14 angka 3 huruf g Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2005, bahwa setiap orang berhak atas jaminan untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

 

Hukum acara pidana Indonesia (UU. No 8 Tahun 1981/KUHAP) juga tidak memberikan ruang untuk memberlakukan pembuktian terbalik. KUHAP tidak membebani kewajiban bagi tersangka atau Terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atas tuduhan melakukan suatu tindak pidana (pasal 66)

 

Pembuktian terbalik dalam UU anti Korupsi

 

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, diatur mengenai beban pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi, yakni dalam pasal 12B tentang gratifikasi yang dikategorikan suap, dimana bagi penerima gratifikasi yang nilainya di atas Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dibuktikan oleh penerima gratifikasi. Pasal 28 juga mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

 

Bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

 

Berkaitan dengan harta kekayaannya, pasal 37A UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan Tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Perkembangan UU antikorupsi di Indonesia sebenarnya telah memberikan suatu konsep perimbangan atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

 

Pengaturan yang sedemikian rupa dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan, ternyata tidak mampu memaksimalkan pemberantasan korupsi. Hal ini yang kemudian mendorong KPK pada tahun 2011 mengusulkan agar penyelenggara negara yang tidak mampu membuktikan asal usul harta kekayaannya yang melebihi batas kewajaran agar dapat disita oleh negara.

 

Dari sisi percepatan pemberantasan korupsi, tentu penerapan mekanisme pembuktian terbalik melalui aturan yang sudah ada saat ini atau dengan pengaturan yang lebih khusus diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan. Terlepas dari munculnya kekhawatiran bahwa hal ini akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam penegakan hukum, misalnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum ketika menerapkan pembuktian terbalik terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

 

Kekhawatiran ini juga kurang beralasan karena dalam proses penegakan hukum untuk perkara-perkara pidana umum sekalipun, di tingkat penyidikan aparat penegak hukum sebenarnya telah melakukan proses yang mengarah kepada suatu “persangkaan” kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau kecurigaan bahwa suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dilakukan oleh orang tertentu. Proses untuk menentukan seorang tersangka ini didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup. Proses inilah yang kemudian diuji kembali dalam persidangan pengadilan, semua bukti-bukti akan diuji kembali, semua pihak didengarkan termasuk Terdakwa akan diberikan haknya untuk membela diri sebelum Hakim menentukan apakah yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Mungkin bisa dipahami jika kekhawatiran yang tersebut di atas muncul karena ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum, namun kedepan kita harus membantu membangun rasa percaya diri lembaga penegak sehingga percepatan pemberantasan korupsi bisa terwujud.

 

Harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh PNS atau Penyelenggara negara, yang pendapatannya -dalam era keterbukaan informasi seperi sekarang ini- jelas bisa diketahui oleh publik, bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk patut menduga bahwa kekayaannya tersebut didapatkan dari hasil korupsi.

 

Pemenuhan Hak Asasi Manusia juga memiliki batasan-batasannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Bukankah korupsi telah merampas begitu banyak hak-hak masyarakat umum yang seharusnya dipenuhi. Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi seharusnya dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja yang merupakan hak asasi setiap warga negara, sehingga pada akhirnya menyebabkan tidak maksimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

 

Dengan demikian, yang ditekankan dalam wacana pembuktian terbalik dalam usaha pemberantasan korupsi bukan pada pelanggaran terhadap hak-hak individual atau pelanggaran terhadap privasi semata, namun sebagai solusi bagi usaha memaksimalkan pemberantasan korupsi untuk tujuan yang lebih besar, yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.

 

Semarapura, 4 Juli 2011

07
Des
11

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memerlukan penanganan yang  diluar kebiasaan seperti menangani perkara-perkara pidana biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana korupsi adalah perangkat khusus yang lahir untuk menjawab kegelisahan masyarakat terhadap tingginya ancaman dari tindak pidana korupsi dewasa ini.

Disisi lain, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih sangat minim dikarenakan tindak pidana ini melibatkan banyak pihak dan tidak jarang melibatkan kekuasaan yang besar, sehingga mereka yang mengetahui praktek-praktek korupsi, tidak memiliki cukup keberanian untuk melaporkannya karena takut akan keselamatan dirinya, keluarga dan masa depan pekerjaan yang dimilikinya. Hal ini tentu sangat manusiawi mengingat jika korupsi yang terjadi dilingkungan kerja sendiri akan menimbulkan dilema dalam diri. Apakah sepadan antara apa yang akan dilakukan (melaporkan praktek korupsi tersebut) dengan akibat yang mungkin akan muncul dari tindakan itu?.

Demikian pula halnya dengan mereka yang merasa telah melakukan tindak pidana korupsi,  adalah suatu hal yang sangat langka jika mereka mau melaporkan tindak pidana yang telah dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Keberanian dan kesadaran melaporkan tindak pidana korupsi tentu harus dihargai, tidak saja karena tindakan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa kita yang ingin segera keluar dari jeratan korupsi yang sudah sangat memprihatinkan, tetapi juga penghargaan terhadap sebuah keberanian dan kesadaran tinggi terhadap cita-cita tegaknya supremasi hukum.

Pelapor Tindak Pidana (Whistlerblower)

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1), diatur mengenai perlindungan terhadap mereka yang dikategorikan sebagai korban dan pelapor. “saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya”.

Pelapor yang dimaksud disini adalah ia yang melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan bukan merupakan seorang pelaku dari tindak pidana tersebut. Jadi dengan kata lain ia adalah pelapor murni yang mengetahui dan kemudian sadar bahwa ia harus berpartisipasi melaporkan peristiwa tersebut sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator)

Lain halnya dengan seorang justice collabrator. Ia melaporkan peristiwa yang ia pahami adalah tindak pidana dan sadar betul bahwa ia menjadi bagian atau berperan dalam tindak pidana tersebut. Peristiwa seperti ini bisa saja terjadi misalnya karena pelaku menyadari kesalahannya, merasa malu sehingga ada dorongan moral untuk berpartisipasi agar tindak pidana yang dilakukannya itu diperiksa oleh penegak hukum dan yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau latar belakang lain yang mungkin mendorong diri pelaku untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukannya.

Seorang pelaku yang bekerjasama tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006. “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana” (pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006)

Komitmen Mahkamah Agung RI.

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman tentang perlindungan whistlerblower oleh beberapa pimpinan lembaga penegak hukum yang salah satunya adalah Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya Mahkamah Agung  telah memberikan pedoman yang harus ditaati hakim dalam penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan justice collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011. Beberapa hal penting yang termuat dalam Surat Edaran tersebut yakni  :

Pedoman dalam menangani kasus yang melibatkan whistleblower adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir
  2. Apabila Pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator adalah :

  1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana
  3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana yakni : menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara Terdakwa  lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Dalam pemberian perlakuan khusus yang berbentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada para hakim terkait penanganan kasus yang melibatkan whistleblower dan Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, menunjukkan sebuah komitmen yang kuat untuk mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Tentu saja budaya melaporkan suatu tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana yang sangat serius seperti korupsi tidak bisa terbentuk dalam waktu yang singkat, salah satunya dikarenakan masyarakat kita terlalu lama bersikap permisif terhadap tindak pidana korupsi dan perilaku-perilaku koruptif yang terjadi di sekelilingnya dan hambatan-hambatan manusiawi lainnya seperti takut kehilangan pekerjaan, ancaman terhadap keselamatan jiwa sendiri atau keluarga dan sebagainya. Namun demikian setidaknya kita memiliki komitmen bersama yang kuat terhadap pemberantasan korupsi yang diharapkan akan mampu memicu keberanian publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Semarapura, 20 Nopember 2011

10
Jun
11

KETIKA MENERIMA ATAU MEMBERI HADIAH (GRATIFIKASI) BERUBAH MENJADI KORUPSI

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah gratifikasi kurang populer di masyarakat. Yang sering terdengar  adalah istilah “pemberian hadiah” oleh seseorang kepada pejabat/pegawai negeri sehubungan dengan kewenangan yang dimiliknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan yang tegas melarang pegawai negeri/ penyelenggara negara menerima hadiah dalam keadaan seperti tersebut di atas. Pasal 418 mengatur bahwa “seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu, ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dalam suasana batin ingin memberantas korupsi lebih serius sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Tap MPR RI Nomor : VIII/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 menambah ancaman pidana dalam pasal 418 KUHP yang semula maksimal 6 bulan penjara, menjadi minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara serta denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000

Dalam perkembangannya kemudian, pasal 418 KUHP ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pasal 43 B Undang-undang No 20 Tahun 2001. Tetapi substansi pasal 418 telah dimasukkan ke dalam Undang-undang tersebut.

Istilah gratifikasi mulai dipergunakan secara luas dalam usaha pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan hukum semenjak diatur secara khusus dalam pasal 12 B Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri, maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan demikian istilah gratifikasi ini adalah perluasan dari terminologi “pemberian hadiah” yang mungkin diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saat atau setelah melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, tidak semua pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana penyuapan, karena yang dianggap suap, hanyalah pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Inilah yang membedakan antara gratifikasi yang berubah menjadi suap, dengan menerima hadiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang No 31 Tahun 1999.

Mengidentifikasi gratifikasi

Proses identifikasi, khususnya bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap segala bentuk pemberian kepadanya, sangatlah penting untuk mengetahui apakah gratifikasi yang diterima dapat dikategorikan sebagai hadiah yang legal atau ilegal.

Sebagaimana termuat dalam buku saku gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bisa membantu proses identifikasi gratifikasi, antara lain :

1. Apa yang menjadi motif dari pembe­rian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi? Jika motifnya adalah dituju­kan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknya ditolak. Seandainya karena terpaksa oleh keadaan, gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke KPK

2. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan atau posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudu­kan atau posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja. Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial)

3. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Artinya terdapat kaitan berkenaan dengan atau menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat ini, seperti misalnya sebagai panitia pengadaaan barang dan jasa atau lainnya? Jika jawabannya ya, maka pemberian tersebut patut Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi ilegal.

Pertanyaan-pertanyaan lain bisa juga dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi gratifikasi yang diterima, misalnya : Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?, Apakah pemberian tersebut diberikan secara terbuka atau rahasia? Atau kewajaran nilai dan frekkuensi pemberian yang diterima secara sosial.

Pegawai negeri atau penyelenggaran negara sering kali dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia tidak mampu menolak pemberian atau hadiah, semata-mata karena tidak ingin melukai perasaan masyarakat yang mengekspresikan sikap penghormatan terhadap kedudukanya itu dengan memberikan hadiah. Misalnya pemberian cindera mata dari kelompok masyarakat tertentu sebagai ungkapan rasa terimakasih atas kunjungan kepada mereka, atau hadiah dalam rangka penyambutan kedatangan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dihormati di daerah itu.

Maka dari itulah, dibuat suatu mekanisme pelaporan bagi penerima gratifikasi dan pemeriksaan status gratifikasi yang dilakukan oleh KPK. Hasilnya adalah penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

Bagaimana dengan nasib pemberi hadiah atau gratifikasi? pasal 13 Undang-undang No 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.

Mengubah pola pikir

Pemberian hadiah merupakan sesuatu yang sangat biasa dalam pergaulan bermayarakat sehari-hari. Pemberantasan korupsi bukan bermaksud untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang memiliki corak hubungan kekerabatan yang khas atau persahabatan yang erat, khususnya dalam konteks saling membantu jika seorang sahabat atau keluarga mengalami kesulitan. Hanya saja sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, harus tunduk kepada aturan-aturan berlaku baginya. Dalam kaitannya dengan gratifikasi, harus dipahami ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, sehingga potensi konflik kepentingan di kemudian hari dapat dihindari.

Masih tertanamnya pola pikir bahwa jika kita sudah melayani masyarakat dengan baik, menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, maka menerima pemberian dari orang yang kita layani yang menganggap kita sudah bekerja dengan baik, adalah sebuah rejeki, menyebabkan praktek-praktek penerimaan gratifikasi ilegal kian subur.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam keadaan yang sulit sekalipun, harus berusaha sekuat tenaga melawan kekuatan arus korupsi semacam ini, untuk tujuan yang telah disepakati bersama, yakni menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Semarapura, 25 Mei 2011

18
Jan
10

Misi penegakan hukum tahun 2010 : Melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu (catatan progresif awal tahun)

Salah satu persoalan penting yang menjadi perhatian sepanjang akhir tahun 2009 adalah bagaimana menciptakan gerakan penegakan hukum di tahun 2010 yang lebih baik, lebih berani dan lebih berbahaya dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Gejala-gejala sosial yang terjadi sepanjang tahun 2009 semakin membuka hati kita bahwa diperlukan semakin banyak gerakan luar biasa dari para penegak hukum, untuk meningkatkan keahilan dalam menerapkan hukum dan meningkatkan ketaatannya pada kode etik profesi.

Harus disadari bahwa persoalan yang terjadi selama ini bukan disebabkan semata-mata karena tidak ditegakkannya rule of law tetapi juga kurang dihayati dan diterapkannya rule of ethic sebagai modal utama untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum.

Selain itu, salah satu kelemahan kita adalah merasa terlalu canggung untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Kegiatan-kegiatan membengkokkan aturan yang selama ini dilakukan dan telah menguntungkan banyak pihak, disadari atau tidak telah membentuk ikatan yang kuat, sehingga bagi sebagian orang sulit untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Bayang-bayang kesalahan di masa lalu ini merupakan salah satu hambatan utama bagi masa depan penegakan hukum di negara kita.

Menurut saya, setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi kenapa sebagian penegak hukum merasa berat untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu ini. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap keuntungan yang diperoleh dari keburukan sistem yang telah terbentuk dari kesalahan itu. Yang kedua adalah adanya ketakutan menghadapi ketidak harmonisan hubungan antar instansi penegak hukum jika kerusakan ini diperbaiki.

Tujuan penting dalam konteks penegakan hukum adalah sangat jelas, yakni kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Tujuan ini akan bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama jika gerakan-gerakan awal untuk memperbaiki sistem segera dilakukan secara konsisten oleh individu-individu tanpa menunggu komando.

Sebagian besar dari kita pada dasarnya tidak ingin hidup dalam tekanan, tidak ingin menjerumuskan dirinya kedalam konflik. Ada yang mengatakan bahwa “hidup ini sudah susah, kenapa dibikin susah lagi?”

Berusaha hidup dalam tekanan seminimal mungkin adalah hak kita masing-masing, namun perlu juga dipahami bahwa, ketika kita memilih menceburkan diri kedalam wilayah pelayanan publik, maka tujuan kegiatan kerja kita adalah terciptanya keadaan dimana masyarakat puas dengan pelayanan yang kita berikan. Perbaikan kualitas pelayanan publik adalah pekerjaan utama kita kedepan.

Kita harus berani melepaskan diri dari bayang-bayang kesalahan masa lalu dan memulai sesuatu yang baru yang lebih baik, sehingga layak menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Mencetuskan ide-ide pembaharuan bagi sistem yang sedang berjalan sebaiknya menjadi sebuah kebiasaan tanpa harus merasa canggung dengan dengan lingkungan sekitar.

Menumbuhkan penegak-penegak hukum yang idealis dalam kondisi yang serba terbatas dan sulit, jangan lagi dianggap sebagai mission impossible melainkan harus diposisikan sebagai prestigious mission, dengan semangat, kemauan dan keyakinan dalam memperjuangkan perubahan.

Semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara, agar wajah penegakan hukum kita menjadi lebih cerah di masa depan.

Selamat berjuang.

Waingapu, 16 Januari 2010

07
Des
09

ADAKAH KAITANNYA ANTARA SIKAP PERMISIF KITA TERHADAP PERILAKU KORUPTIF, DENGAN PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORUPSI ?

(renungan untuk memperingati hari Anti Korupsi Sedunia)

Saya rasa tidak ada satupun dari kita yang tidak sependapat bahwa korupsi itu merugikan dan berbahaya. Tetapi yang lebih menarik dicatat adalah seberapa permisif kita terhadap perilaku koruptif disekeliling kita?

Ketika saya masih duduk di bangku SD, saya sering memperhatikan perilaku almarhum Ayah saya ketika bepergian kesuatu tempat. Saat beranjak dari tempat parkir, Ia tidak pernah lupa meminta karcis parkir sebagai bukti bahwa Ia telah membayar uang parkir kepada tukang parkir yang bertugas menjaga tempat itu. Sesekali Ia menggerutu jika bertemu tukang parkir pura-pura lupa memberikan karcis.

Itu terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu, saat itu saya sama sekali tidak paham apa pelajaran yang terkandung di dalam kebiasaan Ayah saya itu. Saat itu Saya tahu bahwa mencuri adalah perbuatan yang dilarang, tapi saya tidak paham bahwa cara mencuri itu ternyata banyak sekali. Istilah korupsi waktu itu sama sekali tidak familiar bagi Saya. Anak SD sekarang mungkin saja sudah pintar menghina temannya dengan ejekan “hei anak koruptor!” (yang kebetulan ayahnya dihukum karena melakukan korupsi)

Diakui atau tidak, sehari-hari kita terlalu sering melihat atau mendengar peristiwa yang berbau korupsi. Namun kita lebih memilih membicarakannya saja dan kemudian mengambil tindakan permisif, jika menurut kita perbuatan itu tidak terlalu besar efeknya bagi kita, atau ingin mengamankan diri.

Ketika pekerjaan semakin susah diperoleh, peluang untuk memperoleh kesempatan kerja semakin kecil, kemampuan pas-pasan, sistem rekrutmen dikacaukan dengan perilaku sogok menyogok, kita kemudian merasa frustasi dengan keadaan tersebut. Inilah salah satu sebab kenapa perilaku premisif terhadap perilaku koruptif menjadi semakin berkembang. Ketika mendapatkan pekerjaan, kita berusaha membuang idealisme kita dan mengikuti arus untuk bertahan supaya “dapur tetap berasap”. Ini semua sungguh keadaan yang sulit, selalu menempatkan kita pada situasi “abu-abu”. Batin kita tertekan oleh pertentangan-pertentangan, energi yang besar justru terbuang karena pergulatan batin ini.

Persoalan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilihat dari sisi penegakan hukum yang represif (reaksi ketika pelanggaran telah terjadi) dan integritas penegak hukum, tapi harus dilihat juga dari perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap perilaku-perilaku koruptif. Seperti yang saya ceritakan di atas, seberapa banyak dari kita yang malas meminta karcis parkir? (entah alasannya karena merasa kasihan dengan tukang parkir yang penghasilannya kecil, atau karcis parkir itu memang tidak penting bagi anda, buang-buang waktu saja, “uang lima ratus rupiah aja kok ruwet?”)

Penegakan hukum dari sisi pencegahan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi negara. Perilaku-perilaku permisif, baik karena ketakutan kita berperilaku “berbeda” dengan lingkungan kita, atau merasa rendah diri karena kita hanya masyarakat biasa, kemudian berpikir “ah biarkan mereka para Pejabat Negara saja yang mengurus urusan korupsi ini!”, adalah perilaku yang patut dipertimbangkan kembali untuk dirubah.

Persoalannya, melakukan perubahan itu tentu tidak semudah merubah perilaku tukang parkir yang sering “pura-pura lupa” menyerahkan karcis parkir, namun apapun kesulitannya, kita harus kreatif dan terus mencari cara agar bertahan dalam situasi dan lingkungan yang tidak terlalu mendukung idealisme kita.

Membangun masyarakat yang sensitif terhadap perilaku-perilaku koruptif memang tidak bisa instant, perlu kesabaran dan kemauan yang keras. Lembaga-lembaga pendidikan harus memperkenalkan sedini mungkin kepada anak didiknya mengenai pentingnya mengenali bahaya korupsi yang bisa mempengaruhi masa depannya. Semuanya layak dilakukan, karena demi kejayaan bangsa dan negara.

Selamat memperingati hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2009.

Waingapu, 6 Desember 2009

27
Okt
09

MEMBOLAK BALIK LOGIKA TENTANG GAJI PEJABAT PUBLIK

Tidak lama setelah pelantikan Menteri Kabinet, ramai diberitakan dimedia massa tentang kenaikan gaji Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Pejabat Negara lainnya. Pemerintah memang memperhatikan persoalan ini secara serius, reformasi birokrasi sudah bergulir yang didalamnya termasuk pemberian tunjangan yang berbasis kinerja. Hal ini harus diberikan dukungan yang besar karena memiliki tujuan yang baik yakni salah satunya ingin membersihkan birokrasi dari praktek-praktek corruption by need yang dilakukan pejabat publik.

 

Namun saya sering khawatir dengan pernyataan sebagian kalangan yang seolah-olah ingin memutar balikkan logika, atau jika tidak bisa disebut dengan istilah seperti itu, mereka bermain-main dengan logika yang menurut mereka benar.

Hal yang demikian bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan seperti ini :

“Gaji pejabat mau dinaikkan? ah, apakah itu menjamin mereka tidak akan korupsi? “Masyarakat kita sedang susah, miskin, pejabat maunya naik gaji aja, mustinya mereka malu dengan rakyatnya!”

“Mereka harus menunjukkan dulu bahwa institusinya bersih, baru minta gaji besar!”

“Mereka sebelum melamar pekerjaan kan udah tau, gajinya berapa? kalau udah tau gajinya kecil, kenapa masih tetap mau melamar?

Mereka mungkin tidak tahu, kalau diluar sana ada anak petani miskin yang saat ini sudah menjadi pejabat publik, seseorang yang memiliki kemampuan dan sangat cocok menjadi pelayan masyarakat, walaupun sejak awal dia tahu kalau seandainya dia diterima bekerja gajinya sangat kecil. Tapi toh dia tetap ingin mewujudkan cita-citanya, kebanggaan bisa melayani rakyatnya itu menurut dia lebih tinggi nilainya daripada gajinya.

Mereka bisa jadi lupa, atau tidak mau perduli bahwa saat pernyataan itu keluar dari mulut mereka, disaat yang sama banyak orang merasa hatinya tercabik-cabik, marah, merasa tidak dihargai, dilupakan dan dipinggirkan. Orang-orang ini adalah mereka yang selama ini bertahan dengan idealismenya walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, orang-orang yang punya cita-cita tinggi dan dengan tulus mengabdi kepada negaranya, tanpa pernah memperdulikan berapa penghasilan mereka tiap bulan. Mereka selalu berusaha bekerja taat dengan aturan, hidup sederhana dan bertahan dengan kesederhanaannya. Sesungguhnya dalam hatinya mereka mendambakan datangnya perhatian dan sebuah kebanggaan yang bisa dia peroleh dari sesuatu yang bernama gaji, yang bisa dia lihat bentuk fisiknya dan merupakan salah satu hal terpenting yang bisa dinikmati dan dipergunakan untuk menjalankan kehidupan lahir batinnya.

Logika tidak boleh memperbudak kita yang mengaku memiliki hati nurani dan rasa. Logika yang diucapkan terkadang hanya permainan kata-kata yang sering muncul dari hasil pemikiran yang “tidak beres”.

Pekerjaan rumah kita saat ini sangat jelas : <b>Negara ini harus diselamatkan. Kemiskinan yang kita hadapi sebagian besar adalah dampak dari korupsi, penurunan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu persoalan penting yang harus diselesaikan untuk mengurangi kekuatan arus korupsi.<b/>

 

Dengan demikian, adalah penting untuk memberikan jaminan bahwa penghasilan pejabat publik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan cukup untuk mengembangkan dirinya agar lebih fokus dalam melayani masyarakat. Jika opini yang dikembangkan hanya untuk membiarkan mereka tetap dalam keadaan lapar namun sekaligus membebani mereka dengan tanggung jawab yang besar, berarti kita hanya ingin agar mereka menghabiskan energi hidupnya untuk menghadapi pertentangan batin.

Kapan mereka akan bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati? Kalau kenyataannya gajinya masih rendah. Tetapi kalau gaji mereka sudah tinggi, masih juga ada yang berani melakukan korupsi (terlebih dalam keadaan negara sedang dilanda bencana seperti ini) hukuman mati adalah layak.

 

Waingapu, 27 Oktober 2008

28
Sep
09

Harapan dari eksistensi sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (catatan hukum akhir pekan)

Apa yang telah dilakukan KPK sejak mulai aktif tahun 2003 (setelah dikeluarkannya UU No 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) memang banyak mencengangkan publik, walaupun sempat terguncang -karena kasus pemerasan yang menimpa penyidik KPK, tuduhan keterlibatan ketua KPK dalam kasus pembunuhan berencana dan yang paling terakhir adalah sangkaan kepada dua pimpinan KPK yang diduga menyalah gunakan wewenang dan menerima suap- namun secara kelembagaan, KPK tetap tegak berdiri menghadang laju arus korupsi di Republik ini.

Tugas dan wewenang yang dimiliki KPK ini sangat luas, meliputi koordinasi dengan instansi lain, melakukan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Bahkan dalam tugasnya melakukan supervisi, KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku yang sedang dilakukan Kepolisian atau Kejaksaan.

KPK sejak awal memang dirancang untuk menangani dan memperhatikan secara serius kasus-kasus korupsi yang besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dibebankan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Belum efektif dan efisiennya lembaga negara yang menangani perkara tindak pidana korupsi merupakan alasan utama pembentukan komisi ini, penegakan hukum secara konvensional dianggap belum efektif dalam memberantas korupsi yang sudah berubah menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga memerlukan penanganan yang berbeda dari kejahatan-kejahatan biasa.

Jika suatu saat nanti lembaga negara yang bertugas melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sudah bisa bekerja secara efektif dan efisien, maka tentu kerja KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan muara dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK akan lebih ringan, bahkan harapan yang lebih tinggi lagi lembaga seperti KPK tidak diperlukan lagi jika lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, bisa menunjukkan kerja yang efektif untuk memberantas korupsi. Negara bisa lebih fokus memberikan amunisi kepada lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Perlu waktu berapa lama? 10 tahun lagi? 20 tahun? 30 tahun? Atau mungkin saja tahun depan terjadi “kesadaran sosial mendadak dan serentak” pada seluruh pejabat publik yang bergerak di bidang penegakan hukum di Indonesia?! Siapa yang tahu kan?…kita liat saja perkembangannya.

Eksistensi KPK di dunia internasional juga ditandai dengan bergabungnya Indonesia secara resmi dalam keanggotaan Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi (International Association of Anti-Corruption Authorities atau disingkat IAACA) sejak tahun 2006. Asosiasi tersebut merupakan salah satu wadah bagi lembaga-lembaga antokorupsi di seluruh dunia yang bertujuan untuk menjalin kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi di dunia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia adalah institusi yang mewakili Indonesia untuk menjadi anggota IAACA.

Harapan masyarakat tentu tidak pernah berubah, yakni bahwa KPK harus terus berjuang secara konsisten untuk memberantas korupsi. Mencabut akar-akarnya yang selama ini memberikan nutrisi bagi pertumbuhan korupsi.

Korupsi adalah salah satu penyebab utama kesengsaraan, rakyat adalah korban utamanya. Disatu sisi, rakyat tidak boleh lengah dalam memenuhi kewajibannya, namun di sisi yang lain, hak-haknya dirampok oleh korupsi, lapangan kerja berkurang, pelayanan kesehatan buruk, fasilitas pendidikan tidak memadai dan lain sebagainya. Ini adalah suatu keadaan yang sangat melemahkan ketahanan negara, tekanan tingkat tinggi bagi rakyat yang merupakan tulang punggung bangsa.

Lembaga anti korupsi seperti KPK adalah salah satu harapan baru bagi tujuan besar yakni mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat, sehingga eksistensinya harus tetap dijaga. Sinergi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan tentu akan memberikan kekuatan yang lebih besar untuk menghadang arus korupsi. Profesionalisme dan integritas sumber daya manusia yang bertugas di KPK harus senantiasa dipupuk sehingga terbentuk karakter-karakter antikorupsi yang kemudian menjadikan persoalan pemberantasan korupsi adalah urusan hidupnya, bukan sekedar bekerja dan menjalankan perintah.

Waingapu, 27 September 2009

25
Sep
09

POLITIK KANALISASI ARUS KORUPSI (oleh : I ketut Darpawan)

“Menghadang aliran sungai yang sangat deras untuk mengurangi kekuatannya tidak akan efektif. Apalagi jika penghadangnya dibangun dengan bahan-bahan berkualitas rendah, maka akan mudah runtuh, bahkan luapan air sungai akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah bagi lingkungan sekitar. Yang perlu dilakukan adalah membuat kanal-kanal di sepanjang aliran sungai sehingga lambat laun kekuatan aliran sungai akan berkurang sampai pada titik yang tidak membahayakan.”

Pendahuluan
Ilustrasi di atas penulis buat untuk menggambarkan bagaimana derasnya arus korupsi yang sedang melanda negara ini. Penyelenggara negara menjadi sangat rentan terjebak dalam arus, sedangkan rakyat akan selalu menjadi korban utama. Jangankan untuk menentangnya, hanya untuk bertahan pada posisinya agar tidak terseret lebih jauh dan menjadi korban memerlukan energi yang sangat besar. Yang akhirnya terbawa arus tidak terhitung lagi. Kita harus lebih kuat dan cerdas dari korupsi itu sendiri, kita harus selalu menemukan cara agar bisa bertahan dengan idealisme kita. tapi bagaimana caranya?
Meminjam pengertian politik klasik dari salah satu sudut pandang yang diungkapkan oleh Aristoteles dimana politik diartikan sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama , maka politik kanalisasi arus korupsi ini merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kekuatan arus korupsi melalui gerakan-gerakan idealis dengan jalan memberikan teladan secara konsisten kepada lingkungan sekitarnya, untuk sedikit demi sedikit mengurangi korupsi yang semakin sistematis.
Yang memulai gerakan ini tidak harus orang yang berkuasa atau memiliki jabatan tinggi, meskipun efeknya akan lebih besar jika dilakukan oleh yang memiliki kekuasaan. Yang diperlukan adalah orang-orang yang berani dan tidak canggung menjadi “sedikit berbeda” di dalam suatu lingkungan kerja, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya.
Tulisan ini terdiri dari dua bagian, yang pertama berisi tentang uraian pengenalan dan memahami akar-akar korupsi dan yang kedua akan menguraikan tentang ide-ide gerakan melawan korupsi, menyelesaikan masalah korupsi dengan cara membuang kekuatannya melalui saluran-saluran yang digali secara konsisten.
Gerakan ini diharapkan dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat dengan cara memperkuat karakter, membuat aliran-aliran baru dan memberikan teladan di lingkungan masing-masing.

Bagian Pertama
Memahami akar-akar korupsi

Jika korupsi dikatakan tumbuh, berkembang seperti pohon yang terus tumbuh menjulang, seakan ingin menggapai matahari, maka salah satu bagian yang paling berperan adalah akarnya. Akar menghantarkan nutrisi-nutrisi penting yang akan diproses menjadi makanan. Demikian pula akar korupsi, ia mengantarkan nutrisi ke segala penjuru, ke sudut-sudut dimana manusia berkumpul, menawarkan kesempatan untuk menjadikannya makanan. Makanan itu adalah kemewahan, harta yang berlimpah, kekuasaan, segala sesuatu yang dalam jangka pendek selalu diidam-idamkan oleh masyarakat yang hidup dalam tekanan ambisi dan ekonomi.

Ada beberapa hal yang menjadi akar korupsi yang menjadi perhatian penulis, yakni :
1. Konsumerisme
2. Ketimpangan sosial ekonomi
3. Kekuasaan yang besar dengan kontrol yang lemah

1. Konsumerisme

Sesuai dengan prioritasnya, kebutuhkan kita dari zaman ke zaman adalah sederhana saja yakni kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer kita adalah makanan yang baik, tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan pokok itu kita perlu bekerja, perlu pendidikan yang baik dan setiap orang memiliki kewajiban dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, apa saja? Tergantung aktivitasnya, tempat bekerja yang jauh memerlukan alat transportasi, kita perlu mengetahui informasi, informasi diperoleh dari banyak cara yakni melalui teknologi, atau sumber sumber lain. Menjalankan fungsi sosial kita sebagai anggota masyarakat juga mendorong meningkatnya kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi. Rekreasi tidak kalah penting, tekanan-tekanan pekerjaan mewajibkan kita meluangkan sedikit waktu kita untuk menenangkan pikiran dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai, berkumpul dengan keluarga, memakai endorfin yang tersedia secara gratis dalam tubuh kita.
Pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dari porsi yang sebenarnya akan menambah beban Beban-beban itu lambat laun akan memaksa kita berusaha mencari cara untuk menambah penghasilan secara signifikan.
Pejabat publik tidak punya banyak pilihan, karena kegiatan menambah penghasilan harus dilakukan dengan cara-cara sesuai aturan dan menghindari potensi mempergunakan jabatannya untuk menjalankan usahanya dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Jika segala usaha yang legal itu tidak juga bisa memenuhi kebutuhannya, korupsi adalah jalan yang paling mudah. Pelayanan publik adalah salah satu tempat dimana pejabat pelayan publik bertemu langsung dengan masyarakat dan peluang-peluang mendapatkan materi terbuka lebar dengan cara merendahkan kualitas pelayanan publik.

2. Ketimpangan sosial ekonomi

Status sosial yang diperoleh sebagian anggota masyarakat dari keadaan ekonominya, seringkali dijadikan bahan perbandingan oleh anggota masyarakat lain. Posisi yang sama, namun keadaan keuangan jauh berbeda. Bekerja di satu instansi yang sama dengan jabatan yang kurang lebih setara, namun gaya hidupnya berbeda. Yang satu mencoba menyetarakan diri, membuat setara sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting.
Dalam satu unit kerja, pendapatan pegawai bawahan terlalu jauh berbeda dengan atasan langsungnya. Pimpinan perusahaan selalu memaksa karyawannya agar bekerja lebih keras untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan makin besar, pemilik makin kaya, tapi gaji buruh naik tertatih-tatih, bahkan harus demonstrasi dulu untuk mendapatkan kenaikan gaji yang pantas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Keadaan sosial ekonomi yang seperti itu merupakan salah satu pemicu utama perilaku koruptif.

3. Kekuasaan besar dengan kontrol yang lemah

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah inggris Lord Acton dengan teorinya yang terkenal : “power tends to corrup, absolute power corrups absolutely”. yakni manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya untuk korupsi.
Disinilah diperlukan mekanisme kontrol yang baik, sebagai penyeimbang kekuasaan yang diberikan kepada setiap lembaga negara untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan yang ada padanya. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada satupun lembaga yang diberikan kekuasaan oleh negara tanpa bisa dikontrol.

Bagian Kedua
Melemahkan Kekuatan Korupsi dengan Politik Kanalisasi

Ketika ada kekuatan besar untuk menghadang laju korupsi maka korupsi akan melawan dengan segala cara (Corruption fights back) Hal ini tidak bisa dihindari dan terjadi di seluruh lembaga lembaga pemberantasan korupsi di seluruh dunia.
Ketika kesempatan untuk melakukan korupsi berkurang karena adanya perubahan kebijakan seiring suksesi kepemimpinan, reformasi birokrasi, menguatnya institusi-institusi penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi, maka pihak-pihak yang “terganggu” akan melakukan perlawanan, ada yang kesannya melawan secara konstitusional, pembunuhan karakter, mengungkap “dosa masa lalu” dan lain sebagainya. Jika penghadang korupsi memiliki banyak kelemahan maka ia akan lebih mudah diserang dan dijatuhkan.
Dalam situasi yang sangat sulit untuk mencari orang-orang yang tidak mudah dijatuhkan, dan sulitnya membangun kepercayaan kepada institusi formal, maka diperlukan gerakan politik besar-besaran oleh masyarakat untuk menyelamatkan negara. Inilah yang dimaksud dengan “Politik Kanalisasi Arus Korupsi” menyelamatkan mereka yang masih menyimpan idealismenya dengan membuat kanal-kanal di sepanjang aliran korupsi yang sistemik. Semakin banyak kanal yang mengalihkan aliran, maka kekuatan korupsi akan berkurang, hingga yang terdengar hanya gemericik air yang mengalir di sela bebatuan, tidak berbahaya bagi mereka yang melewatinya.
Di negara-negara berkembang yang mayoritas pendapatan pejabat publiknya masih belum cukup untuk hidup secara layak, akan terasa semacam keacuhan terhadap pemberantasan korupsi, karena mereka cenderung memanfaatkan “korupsi kecil-kecilan” untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok mereka (Corruption by need), baik itu menggunakan jabatan yang mereka miliki atau memanfaatkan hubungan kerjanya dengan pihak-pihak lain.

Kanalisasi yang Sederhana
Pendekatan pemberantasan korupsi dengan kanalisasi ini harus dilakukan secara sederhana dan konsisten. Bagi masyarakat yang bekerja di bidang-bidang tertentu yang memiliki potensi besar menjadi lingkungan korupsi, maka beberapa hal bisa dilakukan sebagai permulaan kanalisasi yakni :
1. Hidup Sederhana.
2. Mengenal dan memahami bentuk-bentuk perbuatan korupsi.
3. Mengubah pola pikir
4. Menjaga Integritas.
5. Tetap Profesional.
6. Menghindari perbuatan tercela.

Ad. 1. Hidup Sederhana.
Mengapa Hidup sederhana ditempatkan di urutan pertama? Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pendapatan pegawai pelayan publik di Indonesia masih rendah, jika mereka menjalankan pola hidup bermewah-mewah dengan mengandalkan gajinya, maka jelaslah penghasilannya tidak akan cukup. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak diperkenankan untuk melakukan usaha-usaha tertentu untuk meningkatkan penghasilan mereka, karena ditakutkan akan memicu penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Jadi solusi yang paling baik adalah hidup sederhana. Hidup sederhana akan mengurangi keinginan untuk korupsi, mengurangi kekuatan arus korupsi untuk menggoda dan mengurangi beban pikiran yang akan mempengaruhi kinerja pelayanan.
Untuk melakukan korupsi, diperlukan orang yang berani melakukan itu. Pengetahuan tentang hukum yang berlaku, ancaman hukuman, sanksi sosial, belum mampu melemahkan keberanian yang mucul pada orang-orang yang tidak menemukan jalan lain untuk mengatasi masalah keuangannya dan tekanan-tekanan lain.
Pembuatan kanal yang pertama adalah ditujukan untuk mengurangi kekuatan arus pendorong yang utama yakni konsumerisme. Jika di satu instansi publik ada satu orang yang mulai menggali kanal ini, maka tindakan selanjutnya adalah untuk meyakinkan dan menunjukkan kepada orang-orang sekitar sedikit-demi sedikit, bahwa tindakan itu memberikan manfaat yang nyata baginya. Walaupun hanya satu orang yang membuat kanal, tidak perlu khawatir kanal itu tidak akan dialiri air, karena air hanya memerlukan syarat yang sederhana untuk bersedia mengalir kesana, yakni posisinya harus lebih rendah. Melakukan pola hidup sederhana semakin dalam dari hari ke hari, akan memberikan posisi kanal semakin rendah.

Ad. 2 Mengenal dan memahami bentuk-bentuk perbuatan korupsi.

Dalam undang-undang pemberantasan tidak pidana korupsi yang kita miliki yakni Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001, ada 30 bentuk tindak pidana korupsi. Agar lebih jelas akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

Bentuk pertama :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999)

Bentuk kedua :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (pasal 3 UU no 31 tahun 1999)

Bentuk ketiga :
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 20 tahun 2001)

Bentuk keempat :
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (pasal 5ayat (1) huruf b UU No 20 tahun 2001)

Bentuk kelima :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b di atas

Bentuk keenam :
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ketujuh :
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat (1) huruf b UU No 20 tahun 2001)

Bentuk kedelapan :
Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 6 (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b (pasal 6 ayat (2) UU No 20 tahun 2001 )

Bentuk kesembilan :
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke sepuluh :
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan,
sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No 20 tahun 2001)

Bentuk kesebelas :
Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional ndonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duabelas:
Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan
perbuatan curang

Bentuk ke tigabelas :
Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (2) UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke empatbelas :
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke limabelas :
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. (Pasal 9 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke enam belas
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; (Pasal 10 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke tujuh belas :
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke delapan belas
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. (Pasal 10 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke sembilan belas :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (Pasal 11 UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke dua puluh
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (Pasal 12 huruf a UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh satu :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (Pasal 12 huruf b UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh dua :
Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; (Pasal 12 huruf c UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh tiga :
Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d UU No 20 tahun 2000)

Bentuk ke duapuluh empat :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh lima :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang(Pasal 12 huruf f UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh enam :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh tujuh :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh delapan :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (Pasal 12 huruf i UU No 20 tahun 2001)

Bentuk ke duapuluh sembilan :
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (Pasal 12 B,UU No 20 tahun 2001

Bentuk ke tigapuluh :
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. (pasal 13 UU No 31 tahun 1999)

Dengan mengenal lebih dekat dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, setiap orang diharapkan akan lebih sensitif sehingga akan cepat bereaksi ketika merasa di lingkungannya telah terjadi satu bentuk tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan secara tersistematis atau perbuatan individu-individu yang berdiri sendiri.
Langkah pengenalan akan dilanjutkan dengan langkah-langkah pemetaan kekuatan korupsi di lingkungan kita, di bagian mana saja yang berpotensi menimbulkan korupsi dan kegiatan apa yang kira-kira menyumbangkan kekuatan-kekuatan bagi arus korupsi, setelah itu dilanjutkan dengan menyusupkan ide-ide yang menunjukkan penolakan kita secara halus terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
Dalam tahap ini diperlukan sedikit kelihaian untuk melakukan perlawanan secara elegan. Tidak ada gunanya jika kita idealis tetapi tidak disukai oleh lingkungan terdekat. Oleh karena itu perlu diciptakan formua-formula khusus yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Jika formulanya tidak pas, mungkin saja tugas pokok kita justru akan terganggu karena kerjasama dalam kelompok menjadi tidak efektif.

Ad. 3 Mengubah pola pikir
Terkadang kita terjebak pada suatu keadaan dimana kebanyakan orang dilingkungan kita telah melakukan perbuatan yang salah. Perbuatan tersebut kemudian menjadi kebiasaan karena tidak pernah ada yang mengatakan itu salah dan berusaha merubahnya dengan memberikan contoh yang benar. Akhirnya kita mengikutinya untuk mengamankan dan menghindarkan diri dari tekanan.
Perbuatan salah yang dilakukan oleh kebanyakan orang dan menjadi kebiasaan, tidak menjadikan perbuatan itu benar. Logika ini mungkin bisa diperdebatkan, namun penulis meyakini bahwa pola pikir yang menyebabkan perilaku salah itu menjadi kebiasaan dan susah digoyahkan, perlu dirubah terlebih dahulu dan merubahnya lebih baik dilakukan dengan cara yang elegan.
Setelah memperhatikan ketiga puluh bentuk perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 dihubungkan dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 sebagaimana diuraikan pada bagian kesatu di atas, penulis berpendapat bahwa yang paling sulit diatasi adalah menerima hadiah, baik yang yang diperoleh dari orang yang merasa berterimakasih atas pelayanan yang telah diberikan kepadanya, ataupun hadiah-hadiah yang digolongkan ke dalam gratifikasi.
Dalam masyarakat kita, masih tertanam pola pikir bahwa jika kita sudah melayani masyarakat dengan baik, menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, maka menerima pemberian dari orang yang kita layani yang menganggap kita sudah bekerja dengan baik, adalah sebuah rejeki. Apalagi “rejeki” ini dikaitkan dengan campur tangan Tuhan dalam pemberiannya. Karena itulah ada yang berpandangan, “sangat disayangkan sekali jika kita menolak rejeki yang diberikan dari Tuhan”.
Pola pikir seperti itu merupakan persoalan serius yang harus sedini mungkin disikapi, kekuatan korupsi semacam ini sudah menyentuh sisi-sisi humanis kita, membuat penyelenggara negara selalu berada dalam kondisi abu-abu.

Ad. 4 Menjaga Integritas
Penggalian kanal yang ketiga ini tujuannya adalah membangun pondasi yang kokoh, membentuk karater yang kuat dan tidak gampang tergoyahkan. Bisa dikatakan landasan Politik Kanalisasi yang terpenting ada pada bagian ini. Keberanian untuk menolak segala sesuatu yang bisa memicu perilaku koruptif, kemauan untuk lebih sering mendengarkan hati nurani, akan mengurangi kekuatan arus korupsi yang selalu mencari kelemahan kita dalam hal kemampuan menolak materi.
Integritas yang tinggi akan melawan arus korupsi dengan baik dan akan melemahkan kekuatannya secara signifikan, dengan syarat bahwa kemampuan menjaga integritas ini dilatih dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.
Lingkungan yang tidak mendukung akan semakin melemahkan integritas. Lingkungan yang saya maksudkan adalah sistem. Dalam lingkungan kerja dengan sistem komando, jarang sekali terbentuk individu-individu yang memiliki karakter kuat, pejabat rendah tidak mampu melawan perintah atasannya, berat rasanya menentang atasan walau keputusan yang diambil salah. Sebaliknya dalam sistem kerja yang lebih independen dan berpedoman pada asas kemandirian dengan garis koordinasi, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk lebih banyak berdiskusi dalam mencari solusi untuk setiap persoalan akan lebih menonjol, sehingga peluang dalam mengirim dan menerima ide-ide yang baik akan lebih besar. Sehingga dengan demikian lebih mudah membentuk dan mengembangkan karakter masing-masing.

Namun, terlepas dari itu semua, pergulatan-pergulatan dalam hati akan selalu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan besar, seperti :
- Layakkah idealisme ini dipertahankan sedangkan masa depan keluarga dipertaruhkan?
- Mungkin kalau kita adalah pejabat tinggi di instansi ini, kita mampu mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, laksanakan sesuai aturan! Tapi sekarang apa kuasa yang kita miliki untuk melakukan itu?
- Gaji masih kecil, kita harus bertahan hidup untuk menghidupi keluarga, apakah semua ini patut diperjuangkan? Sesekali menerima hadiah karena kita telah melakukan pekerjaan dengan baik tidak jadi masalah kan?

Dimasa reformasi birokrasi sedang bergulir saat ini, pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut di atas akan lebih mudah dijawab oleh generasi yang baru memulai langkahnya. Generasi saat ini harus bersyukur mulai melangkah di saat gaji penyelenggara negara ditingatkan secara signifikan, kerusakan sistem yang terjadi di semua lembaga kekuasaan negara mulai diperbaiki dan keterbukaan informasi telah didukung dengan teknologi yang mudah diakses.
Perjuangan generasi sebelumnya yang selalu berusaha memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk mengurangi kekuatan korupsi harus diberikan penghargaan yang tinggi sehingga diharapkan gabungan kekuatan dari pengalaman yang dimiliki generasi sebelumnya dan energi generasi muda yang sedang dipuncaknya, menjadi kolaborasi yang ideal untuk melakukan gerakan ini.

Ad. 5 Tetap Profesional
Gaji boleh kecil dan sehari-hari berusaha hidup sederhana, tapi profesionalisme tidak bisa dikurangi. Semua pekerjaan harus tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kewenangan, keahlian dengan dasar pengetahuan yang dimiliki. Tidak ada alasan “karena sudah hidup sederhana, sudah menolak segala godaan untuk melakukan korupsi maka boleh malas-malasan atau santai hingga pekerjaan banyak yang terbengkalai”. Proyek kanal yang ketiga adalah tetap profesional walaupun kehidupan kita tidak semewah lingkungan sekitar. Kanal ini akan membantu membangun karakter dan menjaga kewibawaan yang telah diberikan dasar oleh Integritas sehingga memberikan teladan bagi lingkungan sekitar dan membuat kita semakin sulit dirobohkan. Dengan demikian diharapkan kekuatan arus korupsi yang mempergunakan celah-celah kelemahan kinerja akan mengalir lewat kanal ini dan dibuang ketempat lain.

Ad. 6 Menghindari perbuatan tercela
Dalam gerakan politik kanalisasi ini, menghindari perbuatan tercela dilihat dari sisi manfaatnya bagi masa depan karir penyelenggara negara. Jika ia memutuskan bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu urusan hidup yang penting demi menyelamatkan negara, maka menghindari perbuatan tercela sejak dini akan memberikan perlindungan yang kuat bagi dirinya di masa depan.
Seringkali pejabat publik ketika jabatannya dulu tidak terlalu tinggi merasa tidak terlalu bermasalah jika saat itu dia “sedikit nakal”, padahal arus korupsi akan selalu punya rekaman masa lalu musuhnya untuk tetap menyeretnya dalam arus yang kuat.
Berusaha untuk selalu berperilaku “on the track” pada saat kita menjadi pegawai rendahan akan menyelamatkan kita disaat kita diberikan jabatan tinggi. Kanal ini akan mengurangi kekuatan arus korupsi yang akan selalu mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, dan berusaha menutup kanal yang telah dibuat sebelumnya. Kesadaran akan hal ini juga akan memastikan kanal yang telah dibuat sebelumnya menjadi semakin dalam dan lebar.

Kesimpulan
Politik Kanalisasi Arus Korupsi adalah usaha-usaha, gerakan atau tindakan nyata yang perlu dilakukan sebagai bentuk perlawanan untuk mengurangi kekuatan arus korupsi.
Perlawanan ini diharapkan dimulai sendiri oleh semua pihak yang bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan pendorong korupsi, kemudian menggali aliran-aliran baru sebagai saluran pembuangan kekuatan-kekuatan pendorong tersebut.
Dengan memahami akar korupsi, mengenal perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menciptakan taktik perlawanan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing, maka akan dihasilkan sebuah gerakan yang elegan dengan lebih menonjolkan keteladanan.
Semakin banyak dan dalamnya kanal yang dibuat, maka kekuatan arus korupsi akan semakin berkurang sampai pada titik yang tidak berbahaya bagi negara.

Penutup
Gerakan ini adalah pekerjaan seumur hidup, konsistensinya harus dijaga untuk memberikan teladan dan pengaruh yang besar bagi kemajuan pemberantasan korupsi.
Kecalahan-kesalahan kecil yang telah kita lakukan di masa lalu, diharapkan tidak menyurutkan niat dan semangat untuk tetap berkomitmen dalam memberikan kontribusi bagi pemberantasan korupsi, sekecil apapun usaha itu, pasti sangat berarti bagi negara.
Memang diperlukan komitmen dan energi yang besar serta sikap konsisten agar bisa menikmati hasil dari gerakan ini. Tidak ada yang sia-sia untuk memperjuangkan sesuatu baik untuk kita bersama, Politik kanalisasi ini tidak akan menuai hasil satu atau dua tahun lagi, tetapi membutuhkan waktu seumur hidup kita dengan harapan akan menghantarkan kita bersama menuju tujuan yang kita cita-citakan, yakni keluar dari jeratan korupsi dan menyelamatkan negara yang kita cintai.

Waingapu, 25 September 2009




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.