Archive for the 'Hukum Acara Pidana' Category

15
Okt
09

Apa saja bentuk putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana?

Masih ingat kasus prita? ya..tentu masih segar dalam ingatan kita. Kasus ini jadi bahan pembicaraan yang panas selama beberapa waktu baik di media cetak, elektronik, di dunia maya apalagi … bahkan mungkin jadi bahan pembicaraan juga di alam gaib.

Saya memang tidak diperkenankan mengomentari kasus ini dari sisi substansinya atau bagaimana proses peradilannya. Tetapi saya mencoba untuk membahas istilah-istilah yang sering disampaikan dalam media massa yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang terjadi.

Ketika proses persidangan pidana prita yang pertama, ada keriuhan yang terjadi ketika media memberitakan bahwa “prita bebas” atau dengan kalimat-kalimat lain yang membuat masyarakat luas menyangka bahwa prita sudah bebas dari tuduhan tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Ada istilah-istilah dalam acara persidangan yang memang tidak dipahami secara luas oleh masyarakat umum, hal ini sangat dimaklumi karena jika bukan bidangnya, mereka tidak terlalu paham. Tetapi media massa setidaknya harus tau dan paham istilah-istilah hukum yang dipergunakan dalam acara persidangan sehari-hari, memang itu tugas mereka. Apalagi berita yang mereka buat akan dibaca atau dilihat banyak orang. Informasi yang tepat akan mendidik masyarakat untuk memahami dengan baik persoalan yang terjadi.

Catatan ini saya buat untuk berbagi informasi singkat mengenai beberapa bentuk putusan pengadilan sebagai output dari proses persidangan perkara pidana.

1. Putusan pemidanaan atau putusan yang menjatuhkan hukuman tertentu kepada Terdakwa.

Jika anda mendengar atau membaca seorang Terdakwa dipidana/ diputus bersalah oleh pengadilan, maka ini berarti : Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2. Putusan bebas

Jika anda mendengar seseorang diputus bebas oleh Majelis Hakim, maka ini berarti :
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/ didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Jika anda mendengar seseorang diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka ini berarti : Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. (misalnya : perbuatan itu ternyata adalah perbuatan ingkar janji, dimana seseorang tidak mau menepati membayar hutangnya, atau tidak mau menepati isi perjanjian yang sudah disepakati. Nah, hal-hal semacam ini tidak bisa diselesaikan lewat proses pidana, tetapi melalui jalur perdata yakni dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang bersangkutan)

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Kalau mendengar putusan seperti ini, berarti : Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/ didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Ini memang dianggap persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah : Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya pengadilan negeri denpasar dan pengadilan negeri gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur : misalnya ada unsur nebis in idem (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).

Anda pernah menonton film Double Jeopardy? Kalau belum, saya menyarankan untuk menontonnya…nggak rugi kok, filmnya bagus..:) Nah double jeopardy itu adalah salah satu asas hukum yang terkenal di barat. Sama dengan asas Nebis In Idem ini, yang pada pokoknya artinya adalah bahwa : tidak ada seorang pun yang bisa diadili dua kali atas perbuatan yang sama. Logikanya memang benar…masak ada yang bisa membunuh orang yang sama dua kali??

Atau bisa juga karena jangka waktu untuk mengajukan tuntutan hukum sudah kadaluwarsa. Memang diatur untuk kejahatan-kejahatan tertentu ada jangka waktunya untuk mengajukan tuntutan. Misalnya : kejahatan yang ancaman hukuman penjaranya selama lebih dari tiga tahun, maka tuntutan kepada orang yang diduga melakukannya akan daluwarsa setelah 12 tahun berlalu sejak peristiwa itu terjadi.

Putusan yang menyatakan kewenangan menuntut hilang juga terjadi jika Terdakwanya meninggal, gimana caranya meminta pertanggung jawaban terhadap orang mati? Gak mungkin kan.

Itulah beberapa bentuk putusan yang nanti mungkin akan banyak kita dengar disebut dalam media massa. Mudah-mudahan penyebutannya tidak terus menerus dicampur adukkan, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Semoga bermanfaat.

Waingapu, 15 Oktober 2009

04
Sep
09

TAHUKAH ANDA? ATAU ANDA INGIN TAHU? (Bagian ke X)

APA YANG BISA ANDA LAKUKAN JIKA KENA TILANG?

Intro : Waktu jaman SMA, ugal-ugalan…biar keliatan jago, beli sabun mandi ke supermarket deket rumah naik motor gak pake helm, rokok nyantol di bibir, gaya naik motor miring, bunyi knalpot motor bikin telinga buntu, sepeda motor udah kayak belalang beneran (bukan belalang tempur), yang keliatan cuman rangka, mesin sama knalpotnya, lampu stop gak nyala, lampu depan setengah mati, aah..ancur dah!…… gak lama kemudian Siuuttt! ada mobil patroli Polisi lalu lintas menghadang di depan….nah..nah tau rasa kau nak!! dari yang ugal-ugalan jadi sesegukan minta maaf, supaya gak ditilang..Pak Polisi udah pasang tampang sangar sambil kasi nasehat…bla bla bla.

Ini persoalan hukum sehari-hari yang kita hadapi, tapi seberapa banyak dari masyarakat kita yang paham bagaimana prosedur pemeriksaan perkara tilang ini?

Kalo ada yang pengen tau, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu….

Jika anda melanggar aturan lalu lintas kemudian Polisi memeriksa anda ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan yakni :

1. MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN :

Setelah anda diperiksa ditempat kejadian pelanggaran, Polisi akan memberitahukan kepada anda kapan anda harus hadir di persidangan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat anda di tilang. Polisi juga akan memberikan surat tilang yang di dalamnya memuat identitas anda, pasal berapa yang anda langgar dalam Undang-Undang Lalu Lintas, hari, tanggal dan jam berapa anda harus hadir di persidangan.

Di sidang pengadilan, anda akan ditanyakan mengenai peristiwa yang telah terjadi, dalam persidang itu, jika anda merasa tidak bersalah, anda bisa membantah dan mengajukan bukti-bukti bahwa anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kalau memang bersalah, akui kesalahan itu, dan mohon hukuman denda (supaya gak dikurung!!…repot juga kalo anda masuk penjara kan.. tapi itu terserah Hakimnya, mereka akan menentukan mana hukuman yang dianggap adil untuk anda)

2. MENITIPKAN UANG UNTUK MEMBAYAR DENDA DI BANK YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH
Jika anda memang merasa bersalah namun karena halangan tertentu tidak bisa hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan, anda bisa meminta kepada Pak Polisi untuk memberikan surat tilang yang sekaligus berfungsi untuk menitipkan sejumlah uang di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah (biasanya BRI).

Setelah itu Polisi akan mencantumkan jumlah uang denda maksimal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan yang harus anda titipkan di Bank sesuai dengan pasal-pasal yang anda langgar. Kemudian secepatnya anda pergi ke Bank, setor uangnya, lalu memberikan bukti penyetoran uang kepada Kepolisian.

3. TIDAK HADIR DIPERSIDANGAN TETAPI MENUNJUK ORANG LAIN MEWAKILINYA DI SIDANG.( PASAL 213 KUHAP)
Kalau anda memang punya divisi khusus untuk menangani kasus tilang anda (bisa aja kan anda membentuk divisi khusus karena saking seringnya kena tilang..hehe), anda bisa memberikan kuasa kepada pengacara anda untuk menghadiri persidangan.

4. SENGAJA TIDAK HADIR DIPERSIDANGAN (TIDAK DI REKOMENDASIKAN!!)
Jika anda sengaja tidak hadir dipersidangan, maka perkara pelanggaran lalu lintas anda akan tetap diperiksa dan dijatuhkan putusan oleh Hakim. Putusannya bisa denda, bisa dikurung dipenjara, atau dibebaskan. Jadi lebih baik anda tau kan bagaimana proses persidangan itu dan hadir untuk mengetahui hak-hak anda. Belum lagi dokumen-dokumen yang disita dari anda, anda kan musti mengambilnya…

Pengembalian benda sitaan, apakah itu Surat Tanda Nomor Kendaraan, SIM, dokumen lain, atau sepeda motor, mobil., akan dilakukan tanpa syarat apapun kepada yang paling berhak, segera setelah anda memenuhi isi putusan Hakim (kalo disuruh bayar denda, bayar dulu, kalo dihukum kurungan ya masuk penjara dulu)

itulah sedikit informasi yang bisa saya bagi, mudah-mudahan setelah ini anda lebih jago berdebat dengan Polisi kalo kena tilang di jalan hehehe just kidding….. jangan gitu ya, itu nggak saya rekomendasikan, karena masalahnya bisa jadi lebih repot…anda bisa dianggap melawan petugas yang sedang menjalankan tugas negara, apalagi kalo polisinya kumisnya tebel-tebel..wih ngeri.. mendingan kalo salah ya senyum aja sambil minta maaf. Polisi juga manusia kan. 

Sumber : Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tulisan ini juga bisa dibaca di darpawan.wordpress.com

Semoga bermanfaat

Waingapu, 3 September 2009

08
Mei
09

Proses Persidangan Perkara Bidang Kehutanan

PROSES PERSIDANGAN PERKARA BIDANG KEHUTANAN*

(OLEH : I KETUT DARPAWAN)

Proses persidangan perkara pidana di bidang kehutanan di Pengadilan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( UU No 8 Tahun 1981). Proses pemeriksaan terdiri dari beberapa tahapan yakni :
1. Panggilan bagi Terdakwa untuk menghadiri persidangan.
2. Pembuktian.
3. Pengajuan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.
4. Putusan Pengadilan.

AD.1 PANGGILAN BAGI TERDAKWA UNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN.
Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, kemudian ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
Proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada Terdakwa ini diatur dalam BAB XVI pasal 145 dan pasal 146 KUHAP yakni sebagai berikut :
Pasal 145
(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan Secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orarig lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Pasal 146
(1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pada hari sidang yang pertama, Terdakwa atau para Terdakwa akan diperiksa identitasnya, kemudian Penuntut Umum diminta untuk membacakan surat dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan, Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan keberatan mengenai hal-hal yang termuat dalam surat dakwaan seperti misalnya : Pengadilan tidak berwenang mengadili,dakwaan tidak dapat diterima (karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang) atau karena hak untuk mengajukan tuntutan gugur karena lewat dari waktu yang ditentukan undang-undang. Jika muncul keberatan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Penuntut Umum akan diberikan kesempatan untuk menanggapi begitu pula Terdakwa diperkenankan untuk menanggapi dengan ketentuan selalu mendapat giliran yang paling akhir. Setelah proses tersebut selesai, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan. Putusan ini bisa dalam bentuk putusan.

Ad. 2 PEMBUKTIAN
Tahapan yang paling penting dalam proses persidangan adalah dalam tahap pembuktian. Karena pada tahap inilah seluruh hasil kerja dari Penyidikan hingga Penuntutan diuji dalam persidangan untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Disinilah pentingnya pengetahuan mengenai pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang dapat mendukung fakta-fakta yang diperoleh dalam proses penyidikan.
Prinsip pembuktian yang tidak boleh dilupakan adalah : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”
Apa saja alat-alat bukti yang dimaksud di atas? di dalam Undang-Undang kehutanan tidak disebutkan secara khusus mengenai alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan. Lain halnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya menyebutkan alat-alat bukti apa saja yang dapat diajukan kepersidangan, selain yang telah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan. Oleh karena itu dalam konteks undang-undang Kehutanan, kita akan berpedoman kepada KUHAP, dimana alat-alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.
Keterangan Saksi yang sah sebagai alat bukti adalah apa yang ia terangkan dipersidangan mengenai apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau yang dialaminya sendiri mengenai peristiwa pidana. Inilah prinsip yang dianut oleh KUHAP, namun demikian, seorang Saksi tidak bisa dengan mudahnya memberikan keterangan yang berbeda diperisidangan dengan apa yang telah ia berikan pada proses penyidikan. Jka terjadi perbedaan, maka Hakim akan menyanyakan kepada Saksi apa yang menyebabkan ia memberikan keterangan yang berbeda. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut akan dicatat dalam berita acara persidangan.
Pembuktian dengan mempergunakan alat bukti Saksi, sebaiknya mengedepankan kualitas dari Saksi yang diperiksa, dari tahap penyidikan akan ditemukan siapa saja yang memiliki kualitas yang baik menjadi seorang Saksi.
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Alat bukti surat meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
Alat-alat bukti tersebutlah yang dalam tahap pembuktian akan digunakan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah.

Ad. 3 PENGAJUAN TUNTUTAN PIDANA DARI PENUNTUT UMUM.

Setelah proses pembuktian selesai, maka Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana yang bersisi tentang pendapatnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terhadap tuntutan pidana ini, Terdakwa memiliki untuk mengajukan pembelaan jika ia merasa tidak bersalah. Dokumen-dokumen tuntutan dan pembelaan serta tanggapan-tanggapan yang mucul dari proses itu dibuat secara tertulis.

Ad. 4 PUTUSAN PENGADILAN.

Putusan pengadilan bisa berupa Pemidanaan, Pembebasan Terdakwa atau pelepasan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Putusan Pengadilan adalah penutup dari keseluruhan proses di atas, putusan diambil setelah Majelis Hakim yang menangani perkara bermusyawarah, mempertimbangkan tentang segala hal yang terjadi dalam proses persidangan.

*Disampaikan dalam Rapat Polhut. Dan PPNS. Lingkup Balai Taman Nasional Laiwangi Wanggameti tanggal 5 September 2008




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.