08
Mei
09

Proses Persidangan Perkara Bidang Kehutanan

PROSES PERSIDANGAN PERKARA BIDANG KEHUTANAN*

(OLEH : I KETUT DARPAWAN)

Proses persidangan perkara pidana di bidang kehutanan di Pengadilan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( UU No 8 Tahun 1981). Proses pemeriksaan terdiri dari beberapa tahapan yakni :
1. Panggilan bagi Terdakwa untuk menghadiri persidangan.
2. Pembuktian.
3. Pengajuan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.
4. Putusan Pengadilan.

AD.1 PANGGILAN BAGI TERDAKWA UNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN.
Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, kemudian ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
Proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada Terdakwa ini diatur dalam BAB XVI pasal 145 dan pasal 146 KUHAP yakni sebagai berikut :
Pasal 145
(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan Secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orarig lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Pasal 146
(1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pada hari sidang yang pertama, Terdakwa atau para Terdakwa akan diperiksa identitasnya, kemudian Penuntut Umum diminta untuk membacakan surat dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan, Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan keberatan mengenai hal-hal yang termuat dalam surat dakwaan seperti misalnya : Pengadilan tidak berwenang mengadili,dakwaan tidak dapat diterima (karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang) atau karena hak untuk mengajukan tuntutan gugur karena lewat dari waktu yang ditentukan undang-undang. Jika muncul keberatan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Penuntut Umum akan diberikan kesempatan untuk menanggapi begitu pula Terdakwa diperkenankan untuk menanggapi dengan ketentuan selalu mendapat giliran yang paling akhir. Setelah proses tersebut selesai, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan. Putusan ini bisa dalam bentuk putusan.

Ad. 2 PEMBUKTIAN
Tahapan yang paling penting dalam proses persidangan adalah dalam tahap pembuktian. Karena pada tahap inilah seluruh hasil kerja dari Penyidikan hingga Penuntutan diuji dalam persidangan untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Disinilah pentingnya pengetahuan mengenai pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang dapat mendukung fakta-fakta yang diperoleh dalam proses penyidikan.
Prinsip pembuktian yang tidak boleh dilupakan adalah : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”
Apa saja alat-alat bukti yang dimaksud di atas? di dalam Undang-Undang kehutanan tidak disebutkan secara khusus mengenai alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan. Lain halnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya menyebutkan alat-alat bukti apa saja yang dapat diajukan kepersidangan, selain yang telah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan. Oleh karena itu dalam konteks undang-undang Kehutanan, kita akan berpedoman kepada KUHAP, dimana alat-alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.
Keterangan Saksi yang sah sebagai alat bukti adalah apa yang ia terangkan dipersidangan mengenai apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau yang dialaminya sendiri mengenai peristiwa pidana. Inilah prinsip yang dianut oleh KUHAP, namun demikian, seorang Saksi tidak bisa dengan mudahnya memberikan keterangan yang berbeda diperisidangan dengan apa yang telah ia berikan pada proses penyidikan. Jka terjadi perbedaan, maka Hakim akan menyanyakan kepada Saksi apa yang menyebabkan ia memberikan keterangan yang berbeda. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut akan dicatat dalam berita acara persidangan.
Pembuktian dengan mempergunakan alat bukti Saksi, sebaiknya mengedepankan kualitas dari Saksi yang diperiksa, dari tahap penyidikan akan ditemukan siapa saja yang memiliki kualitas yang baik menjadi seorang Saksi.
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Alat bukti surat meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
Alat-alat bukti tersebutlah yang dalam tahap pembuktian akan digunakan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah.

Ad. 3 PENGAJUAN TUNTUTAN PIDANA DARI PENUNTUT UMUM.

Setelah proses pembuktian selesai, maka Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana yang bersisi tentang pendapatnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terhadap tuntutan pidana ini, Terdakwa memiliki untuk mengajukan pembelaan jika ia merasa tidak bersalah. Dokumen-dokumen tuntutan dan pembelaan serta tanggapan-tanggapan yang mucul dari proses itu dibuat secara tertulis.

Ad. 4 PUTUSAN PENGADILAN.

Putusan pengadilan bisa berupa Pemidanaan, Pembebasan Terdakwa atau pelepasan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Putusan Pengadilan adalah penutup dari keseluruhan proses di atas, putusan diambil setelah Majelis Hakim yang menangani perkara bermusyawarah, mempertimbangkan tentang segala hal yang terjadi dalam proses persidangan.

*Disampaikan dalam Rapat Polhut. Dan PPNS. Lingkup Balai Taman Nasional Laiwangi Wanggameti tanggal 5 September 2008


0 Responses to “Proses Persidangan Perkara Bidang Kehutanan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: